JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM-Â Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa ditekan maksimal 48 juta kiloliter jika ada paket kebijakan pengendalian energi dari pemerintah.
“Volume BBM bersubsidi 46 juta kiloliter, dan kalau tidak dikendalikan bisa mencapai 49 juta–53 juta kiloliter. Akan tetapi, kalau ada satu paket kebijakan dari pemerintah kita memperkirakan ada di 48 juta kiloliter,” kata Agus Martowardojo kepada wartawan usai menghadiri Rakernas Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia di Jakarta, Rabu (17/04/2013).
Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menyampaikan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang akan diambil pemerintah karena sejauh ini masih dilakukan pendalaman dan penyelesaian.
“Kemarin kita tahu sudah ada koordinasi sampai ke pemerintah daerah. Akan tetapi, sekarang masih pendalaman, dan nanti akan disampaikan pada waktunya,” kata Agus.
Agus mengatakan bahwa pengalaman buruk pada tahun 2012, yakni kebijakan BBM terlalu diperbincangkan secara berlebihan sehingga menyebabkan inflasi melonjak, padahal harga BBM pada waktu itu tidak jadi mengalami kenaikan.
“Intinya kita tahu bahwa volume 46 juta kiloliter pasti terlampaui tetapi jangan sampai 49 atau 53 juta kiloliter, namun 48 juta kiloliter,” kata Agus.
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.
Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter dan mengganggu fiskal apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat.
Opsi pengendalian BBM oleh pemerintah yang berkembang belakangan adalah menetapkan dua harga BBM bersubsidi, yakni bagi mobil pribadi dan kendaraan bermotor serta angkutan umum.
Agus mengatakan bahwa seandainya kegiatan penghematan dan pengendalian BBM tidak berhasil maka Pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 sebagai dasar untuk memotong belanja demi menyehatkan fiskal.
“Kalau terpaksa memotong anggaran itu akan kita lakukan supaya dunia paham bahwa Indonesia menjaga fiskal dengan baik,” ujar dia. (fid)
