JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi lahan tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, untuk meningkatkan produksi garam.
Pasalnya, pertumbuhan industri, perdagangan, dan pemukiman di wilayah ini membuat lingkungan di kawasan tersebut rusak parah.
“Tingginya aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah itu ikut menekan sumber daya sekitarnya, sehingga menyebabkan kerusakan di pesisir Pantura Jawa,” ujar Sudirman Saat, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP kepada citraindonesia.id di Jakarta, Kamis (24/7/2104).
Ia menyebut kerusakan dimaksud, yakni abrasi, sedimentasi, rob, dan kerusakan ekosistem mangrove serta terumbu karang.
Tak hanya itu, lingkungan pun tercemar limbah industri dan rumah tangga.
Menurut Sudirman, untuk mendorong tercapainya jumlah produksi garam dan kualitas yang sesuai tuntutan pasar, maka selain memperbaiki kondisi lingkungan, lahan tambak rakyat penghasil garam pun harus ditata atau direvitalisasi.
“Pemerintah menargetkan peningkatkan produksi garam dari 90 ton menjadi 200 ton. Ini bukan merupakan hal yang mustahil jika revitalisiasi selesai. Apalagi jika produksi garam rakyat telah menerapkan sistem korporatisasi,” ujarnya.
Diakui, tahun ini kebijakan pemerintah sebenarnya telah mengarah pada sistem tersebut dengan diaplikasikannya ‘Trampled Under Foot’ (TUF)/Geomembran, namun karena penghematan anggaran, usaha tersebut kemungkinan sedikit terkoreksi.
“Tapi kami berencana memberikan geomembran untuk petani karena terbukti telah mampu meningkatkan produksi PT Garam hingga dua kali lipat dan kualitas produksi 90% KP1. Apabila cuaca mendukung, tata ruang dan infrastruktur baik, geomembran dapat diaplikasikan pada 20-30% dari luas lahan, sehingga secara bertahap produksi 200 ton per tahun bisa saja dicapai dalam 2-3 tahun ke depan,” imbuhnya. (pemi)
