JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Luksemburg berencana menggratiskan transportasi umum di seluruh negeri. Tapi banyak masalah dan kritik muncul dari rencana itu.
Anda dapat berkendara melintasi Luksemburg dalam dua jam, menikmati kebun anggur di tepi sungai Moselle di timur, lembah berliku Ardennes di utara dan desa-desa menawan yang dipenuhi kastil dan rumah pertanian tua di tengahnya.
Tetapi Anda juga dapat menghabiskan dua jam hanya untuk pulang-pergi dari dan ke kantor di ibukota, Luxembourg City, karena kemacetan lalu lintas adalah masalah utama.
Akhir tahun lalu, Luksemburg menjadi berita utama ketika mengumumkan akan menggratiskan semua angkutan umum. Mulai 1 Maret 2020, tidak ada biaya yang harus dibayar untuk menggunakan kereta, trem dan bus yang melintasi surga pajak kecil yang diapit antara Jerman, Prancis, dan Belgia ini.
Langkah ini akan menguntungkan 602.000 penduduk Grand Duchy dan 175.000 pekerja lintas batas, serta sekitar 1,2 juta turis tahunan. Tapi apa yang ada di balik langkah ini —dan apa yang akan dicapai?
Langkah sosial
Selama empat dekade terakhir, populasi Luksemburg telah meningkat hampir 240.000 orang. Angkatan kerja telah tumbuh dari 161.000 pada tahun 1998 menjadi 427.000 orang pada tahun 2018, sebagian didorong oleh kenaikan jumlah pekerja lintas batas hingga 168%.
Saat ini, Luxembourg memiliki jumlah mobil per penduduk tertinggi di UE (termasuk mobil perusahaan yang digunakan oleh pekerja lintas batas yang bukan penduduk). Lebih dari 60% penumpang menggunakan mobil mereka untuk pergi bekerja, dan hanya 19% yang menggunakan transportasi umum.
Namun mengurai kemacetan dan memperbaiki lingkungan bukanlah penggerak utama prakarsa transportasi umum gratis, menurut menteri mobilitas dan pekerjaan umum François Bausch.
“Ini terutama merupakan langkah sosial,” katanya.
“Tujuannya adalah untuk menghentikan kesenjangan yang semakin dalam antara kaya dan miskin. Bagi orang-orang dengan upah rendah, biaya transportasi itu berpengaruh. Karena itu lebih mudah untuk membuatnya jadi gratis untuk semua orang.”
Luksemburg secara umum dipandang sebagai negara kaya —pekerja di negara ini memiliki gaji tahunan rata-rata tertinggi dari semua negara OECD. Tetapi kemiskinan meningkat: 10% warga terbawah hidup dengan rata-rata 1.011 euro (Rp 16,4 juta) per bulan, menurut kantor statistik Luxembourg. Tiga belas persen pekerja dan hampir 10% pensiunan berisiko mengalami kemiskinan.
Angkutan umum gratis adalah salah satu dari beberapa beleid sosial yang ingin digolkan pada 2019 oleh pemerintah terpilih. Selain itu mereka juga ingin menaikkan upah minimum, penyesuaian pensiun dan bantuan keuangan untuk pendidikan tinggi.
‘Ide luar biasa’
“Transportasi gratis adalah ide yang luar biasa,” kata M’Barek Rabii. Dia bekerja di La Provençale, pasar grosir nasional.
Bercerai, dan punya seorang anak berusia 12 tahun, ia mendapat upah minimum sesuai aturan yang berlaku. Gaji bulanan setelah pajaknya sebesar 1.770 euro (Rp 28,6 juta), sekitar 900 euro (Rp 14,5 juta) dipakai untuk membayar sewa dan 50 euro (Rp 800 ribu) untuk transportasi umum setiap bulan, karena dia tidak mampu membeli tiket langganan Rp 8 juta.
“Dibarengi dengan kenaikan upah minimum, itu akan membantu orang-orang dengan gaji rendah seperti saya untuk lebih memenuhi kebutuhan,” kata dia.
Tetapi membujuk para pengemudi mobil untuk naik kereta dan bus gratis mungkin menjadi hal yang sulit, mengingat banyak orang melihat sistem transportasi umum sebagai hal yang tidak nyaman.
Fatima Braga membersihkan rumah di siang hari dan kantor di malam hari demi mendapatkan upah minimum. Selama istirahat di antara pekerjaan, dia pulang untuk merawat anjingnya.
“Transportasi gratis akan membantu saya menghemat banyak uang yang selama ini saya keluarkan untuk mobil,” katanya. “Namun, ketika saya melakukan perjalanan bolak-balik dari rumah ke tempat lain, saya akan menghabiskan setidaknya 1,5 jam setiap hari di bus, dibanding 50 menit dengan mobil.”
Untuk mereka yang berada dalam kelompok pendapatan yang lebih tinggi, beralih tampaknya bahkan lebih tidak mungkin. Anne Klein mengajar bahasa Jerman di sebuah sekolah menengah di Lamadeleine, 30 km di selatan rumahnya di Luxembourg City. Pada pagi hari, perjalanannya memakan waktu 30 menit karena dia melawan arus lalu lintas jam sibuk.
Saat kembali ke sekolah pada sore hari, saat jam sibuk, waktu perjalanannya jadi dua kali lipat. Meski demikian ia tidak tergoda untuk beralih.
“Butuh satu jam untuk pergi bekerja dengan kereta api. Dan saya perlu pindah ke kereta lain, yang membuat saya tiba di sekolah terlalu cepat atau terlalu lambat,” kata dia.
Ditambah lagi, dia harus membawa tas-tas buku yang berat. “Meskipun lebih mahal, mobil tetap menjadi alternatif transportasi yang paling nyaman bagi saya,” kata dia.
Pemerintah berencana untuk berinvestasi dalam infrastruktur transportasi dan strategi mobilitas barunya, Modu 2.0. Modu 2.0 mencanangkan jaringan transportasi umum yang bisa dinaiki 20% orang lagi pada tahun 2025, sehingga mengurangi kemacetan jam sibuk.
Rencana tersebut mencakup modernisasi jaringan kereta api, koneksi perbatasan yang lebih baik dan pusat perpindahan baru antar kereta-trem-bus (serta inisiatif terkait jalan), dengan investasi negara sebesar 2,2 miliar euro pada tahun 2023.
Kesepakatan tarif?
Kedengarannya mahal – terutama ketika pendapatan dari tiket akan hilang.
Namun angkutan umum memang sudah sangat disubsidi —tiket dua jam berharga 2 euro dan tiket kelas dua sepanjang hari harganya 4 euro. Banyak orang sudah mendapatkannya secara gratis, misalnya usia di bawah 20, siswa di bawah 30, dan orang dengan penghasilan minimum.
Pendapatan tahunan dari tiket – sebesar 41 juta euro —hanya menutupi kurang dari 10% biaya operasional, yaitu 491 juta euro. Bausch mengatakan bahwa meskipun transportasi gratis tidak akan menambah penghematan, tapi biaya penerapannya “minimal”.
Secara bersamaan, pemerintah berencana meninjau aturan yang selama ini mengizinkan pekerja untuk mengurangi biaya perjalanan dari tagihan pajak tahunan mereka. Langkah ini bisa membantu mengisi kembali kas negara dan mendatangkan hingga 115 juta euro per tahun, meskipun rinciannya belum jelas.
Fred Tiné berkendara dari Prancis ke kantornya di Luxembourg, perjalanan yang membutuhkan waktu 26 menit dengan mobil —tetapi hingga dua jam dengan kereta api
Fred Tiné, pegawai bank yang pulang balik dari Mondorff di Prancis ke Luksemburg, bisa jadi salah satu dari mereka yang akan dirugikan. Saat ini biaya perjalanannya € 2.079, yang dikurangkan dari deklarasi pajak tahunan untuk perjalanan harian sejauh 45 km yang ditempuh dalam 26 menit.
“Jika saya menggunakan transportasi umum setiap hari, saya akan menghemat sekitar 2.000 euro per tahun,” katanya. “Tapi saya butuh 1,5 hingga dua jam, dengan bus atau kereta yang berangkat setiap jam. Jika saya ketinggalan bus jam 19:35, saya tidak punya alternatif selain naik taksi ke rumah. Jaringan transportasi Luksemburg benar-benar perlu ditingkatkan. “
Namun, penumpang lintas batas dengan kereta api akan diuntungkan. Bausch mengatakan, tarif kereta dan bus akan disesuaikan “setelah berdiskusi dengan jaringan transportasi tetangga”. Untuk mereka yang suka bepergian dengan bergaya, opsi untuk membeli tiket kelas satu akan tetap 660 euro per tahun, atau 75 euro per bulan.
Masalahnya bukan hanya biaya
Rencana transportasi gratis ini telah menarik banyak perhatian internasional. “Kalau negara itu meluncurkan kampanye promosi, biayanya bisa jutaan,” kata ekonom Michel-Edouard Ruben. “Dengan pengumuman ini, Luksemburg mendapat kampanye iklan gratis di seluruh dunia.”
Tapi dia merasa rencana ini terlalu berlagak, melebihi substansinya. “Transportasi gratis adalah ide modis yang keliru,” katanya. Dia merasa uang itu akan lebih baik dihabiskan untuk subsidi sewa atau perumahan sosial.
Constance Carr, seorang peneliti senior paskadoktoral di Universitas Luxembourg, menyuarakan pandangan yang sama. Dia mengatakan: “Transportasi umum gratis adalah masalah yang kompleks, dan masalahnya bukan di biaya.”
Dia menyoroti perumahan mahal sebagai masalah sosial utama, di mana kenaikan biaya mendorong orang keluar dari kota ke daerah perbatasan. Menyediakan lebih banyak lahan untuk perumahan akan menjadi salah satu solusi potensial, katanya, tetapi apakah pemilik tanah akan mendukung, itu “adalah pertanyaan besar”.
Serikat transportasi nasional menentang rencana tersebut. “Membuat transportasi gratis dapat mengarah pada peningkatan vandalisme,” kata Mylène Bianchy, presiden serikat kereta api Syprolux. “Orang-orang jadi kurang menghargai, dan vandalisme meningkat.”
Serikat pekerja juga khawatir skema ini akan menyebabkan pemecatan staf. Tapi Bausch mengatakan tidak ada yang akan diberhentikan. “Petugas pemeriksa tiket dan staf meja akan tetap berada di papan dan di stasiun, dan akan diarahkan ke tugas-tugas informasi dan keamanan.”
Apakah ini akan berhasil?
Luksemburg bukan negara pertama yang mencoba ini: ibukota Estonia Tallinn memperkenalkan transportasi umum gratis pada Januari 2013, dengan tujuan mengatasi kemacetan dan membantu orang berpenghasilan rendah.
Warga membayar 2 euro untuk kartu hijau untuk perjalanan ke seluruh kota, sementara orang yang bukan penduduk dan turis masih harus membayar. Kota Dunkirk Perancis juga memperkenalkan bus gratis pada bulan September 2018 untuk 200.000 penduduknya.
Satu bulan kemudian, walikota Dunkirk Patrice Vergriete mengatakan jumlah penumpang naik 50% di beberapa rute dan sebanyak 85% di rute lain, dan orang-orang tampaknya lebih menghargai layanan bus daripada ketika mereka membayarnya.
Satu kelemahan tak terduga muncul dalam studi tentang perubahan itu di Tallinn. Panjang perjalanan rata-rata turun 10%, menunjukkan bahwa orang menggunakan transportasi umum untuk mengganti perjalanan yang mungkin ditempuh dengan berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan mobil.
Jumlah penumpang naik 3% di pusat kota, dan lebih dari 10% di satu distrik dengan tingkat pengangguran tinggi. Laporan berikutnya menemukan ada “bukti beragam” mengenai apakah perubahan ini meningkatkan mobilitas bagi penduduk berpenghasilan rendah dan pengangguran.
Ada lebih banyak perjalanan, tetapi tidak ada indikasi bahwa “peluang kerja meningkat sebagai akibat dari kebijakan ini”, kata laporan itu.
Untuk saat ini, penduduk Luksemburg tampak lebih tertarik pada agenda legislasi sosial lain dari pemerintah, dan perubahan transportasi tidak terlalu mendominasi pembicaraan.
Sedikit yang tampaknya rela meninggalkan mobil mereka untuk perjalanan gratis. “Pendidikan diperlukan untuk mengatasi kecanduan ini,” kata Carr. “Tetapi kebijakan yang bertujuan mengurangi penggunaan mobil tetap tidak populer dan tabu secara politis.” (bbc/oca)
