JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Uni Eropa sepakat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia atas keterlibatannya di Ukraina, namun tidak meliputi sektor teknologi gas yang sangat krusial bagi kawasan Uni Eropa sendiri.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (26/7/2014), kesepatan yang dihasilkan pada Jumat (25/7/2014) kemarin tersebut di antaranya mencakup akses ke pasar modal, militer dan barang-barang bertekonologi tinggi dengan kontrak panjang, namun membebaskan Prancis untuk melanjutkan pengiriman Mistral helikopter yang kontroversial untuk Rusia.
Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy mengatakan kepada para pemimpin Uni Erop untuk memberi kewenangan kepada duta besar mereka untuk menandatangani kesepakatan, Selasa (28/7/2014). Hal ini diperlukan agar para pemimpin Eropa tak perlu lagi mengadakan pertemuan khusus untuk menyetujui pemberian sanksi.
Van Rompuy menegaskan, paket sanksi yang diusulkan untuk Rusia merupakan suatu “serangan keseimbangan yang benar” dalam konteks biaya dan manfaatnya bagi Uni Eropa dan itu merupakan cara yang fleksibel untuk meningkatkan sanksi mereka untuk Rusia, atau sebaliknya, dari waktu ke waktu.
“Sanksi ini harus memiliki dampak yang kuat bagi perekonomian Rusia, sekaligus menjaga efek moderat bagi perekonomian Uni Eropa,” tulisnya dalam surat yang dikirim kepada para pemimpin Uni Eropa.
Sebelum keputusan ini diambil, 28 negara Uni Eropa ragu-ragu untuk memberikan sanksi terhadap Moskow yang telah menginvasi Crimea pada Februari 2014 silam, dan membantu pemberontak Ukraina untuk mendirikan Republik Rakyat Donestk yang pro-Rusia.
Namun setelah para pemberontak itu menembak pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH-17 dengan rudal SA-11 Buk pada 17 Juli silam, sehingga pesawat jenis Boeing 777 yang mengangkut 298 kru dan penumpang itu meledak di udara dan jatuh di wilayah Donetsk dari ketinggian 10 km, para pemimpin Eropa menjadi satu suara untuk “memberi pelajaran” kepada Moskow.
Hanya saja, ketergantungan Eropa yang besar terhadap gas Rusia yang dipasok melalui pipa yang melewati Ukraina, membuat Uni Eropa tak berani memperluas cakupan pemberian sanksi. Terlebih karena di antara negara-negara Eropa, juga memiliki kepentingan ekonomi dengan Rusia.
Setelah diskusi yang berlangsung sepanjang hari Kamis dan Jumat, sehingga melahirkan kesepakatan pemberian sanksi, para duta besar Uni Eropa mencapai kesepakatan awal untuk meminta Komisi Eksekutif Eropa agar menyusun teks hukum yang menetapkan sanksi ekonomi bagi Rusia.
Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso melalui sebuah pernyataan tertulis, Jumat, mengatakan, Komisi telah mengadopsi draft teks hukum untuk paket sanksi bagi Rusia.
“Keputusan akhir sekarang terletak pada negara-negara anggota Uni Eropa, tapi saya percaya bahwa ini adalah paket yang efektif, tepat sasaran dan seimbang, menyediakan fleksibilitas untuk menyesuaikan reaksi kita terhadap perubahan di lapangan. Saya berharap bahwa negara-negara anggota akan menyepakati paket ini yang akan mulai diberlakukan pekan depan,” pungkasnya. (kris)