JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Joko Widodo membantah menunjuk Rini MS Soewandi sebagai ketua tim transisi, karena sama-sama kader PDIP.
Tim transisi adalah tim yang berfungsi mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Tim ini diresmikan Jokowi, panggilan Joko Widodo, pada Senin (4/8/2014)Â di Jalan Situbondo Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat.
“Beliau dipilih karena pertama, beliau itu bekas menteri. Sangat kompeten di bidangnya. Kedua, Bu Rini punya pengalaman di bidang korporasi swasta dan pengalaman pemerintah,” ujar capres yang pada 22 Juli lalu ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2014 tersebut kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Senin (4/8).
Rini merupakan salah satu kader senior di PDIP. Mantan Presdir PT Astra Internasional tersebut menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindutrian pada 2001-2004.
Dalam menjalankan tugasnya, Rini dibantu empat deputi, yakni Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.
Andi mengatakan, selain berfungsi mempermulus transisi pemerintahan dari era SBY ke pemerintahan Jokowi-JK, Tim Transisi juga berfungsi mempercepat implementasi sembilan program nyata (nawa cita) yang dijanjikan Jokowi dan JK saat berkampanye.
“Tim ini mempercepat perwujudan sembilan program nyata atau Nawa Cita,” ujarnya saat peresmian Tim Transisi.
Inilah kesembilan program Nawa Cita itu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu, yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. (raf)
