JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, siap memulihkan hubungan diplomatik dengan Australia. Asalkan Perdana Menteri (PM) Tonny Abbot mematuhi sistem protokoler. Ini tanggapan Presiden SBY atas surat Tony Abbot sebelumnya.
Namun hal itu dilakukan apabila Pemerintahan Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga mentaati kesepakatan yang akan ditandatanganinya nanti.
Seperti diketahui, Presiden SBY berang begitu mengetahui percakapannya bersama sejumlah petinggi Negara di telepon disadap oleh intelijen Australia.
Dalam jumpa pers sore ini, Selasa (26/1/2013), Kepala Negara menetapkan 6 syrayat harus dipatuhi kedua Negara jika hubungan kerja sama diteruskan ke depan.
“Saya tugaskan Menlu atau utusan khusus membicarakan secara mendalam isu-isu sensitif hubungan bilateral dua negara pasca penyadapan. Bagi saya ini merupakan syarat penting adanya protokol atau kode etik bilateral. Ini sudah saya usulkan dan sudah disetujui PM Abbott,” tegasnya.
Kemudian Kepala Negara mengatakan dirinya dan Tony Abbot harus menandatangani surat perjanjian kerjasama. Dan secara protokoler harus sama- sama dipatuhi.
Dan draf protokoler itu tegasnya akan ia periksa secara langsung. “Saya akan periksa langsung draft protokol itu, apakah sudah memadai atau memenuhi keinginan Indonesia pasca penyadapan lalu,” tambahnya.
Dan bahkan Kepala Negara akan memerintahkan Menlu Marty Natalegawa untuk memastikan bahwa system protokoler itu sudah berjalan dengan baik.
Pada kesempatan itu kepala Negara juga meminta masyarakat di luar sana tenang terkait penyadapan itu.
 Singapura dan Korsel:
Menyakut dugaan keterlibatan Korea Selatan dan Singapura membantu AS dan Australian menyadap telpon sejulah pentinggi Indonesia, Presiden SBY menegaskan: “Singapura serta Korea Selatan dikatakan membantu AS dan Australia menyadap komunikasi bawah laut di Asia. Meski tidak disebutkan secara spesifik Indonesia, saya perintahkan Pak Menlu minta keterangan dari Duta Besar dua negara itu,” paparnya. (friz)
