JAKARTA, CITAINDONESIA.COM- Tim penyelidik tengah mengidentifikasi para oknum pendukung Presiden AS Donald Trump, perusuh menyerbu Capitol AS. Departemen Kepolisian di Virginia dan Washington telah menempatkan petugas apakah pihak berwenang ambil bagian dalam tindakan melanggar hukum saat tidak bertugas.
Atas kasus ini juga, Demokrat AS berencana makzulkan Presiden AS, Donald Trump kali kedua atas perannya dalam invasi ke Capitol AS pada Rabu kemarin (6/1/2021).
Departemen pemadam kebakaran di Florida dan New York City juga mengatakan mereka melaporkan kepada otoritas federal soal tuduhan beberapa anggota mereka mungkin hadir ketika massa masuk ke Capitol saat Kongres rapat mengesahkan hasil pemilihan presiden (Pilpres) AS digekar pada 3 November 2020 itu.
- Makzulkan Lagi Presiden Trump
- Dikecam Dunia Trump Serahkan Kekuasaan
- AS Panas 4 Tewas Pasca Pemilu Ulang di Georgia
Departemen kepolisian di kota kecil Rocky Mount, Virginia, mengatakan pada Minggu (10/1/2021), mereka telah menempatkan dua petugas cuti administratif setelah mengetahui mereka menghadiri sebuah “acara” di Washington, D.C. pada hari Rabu saat tidak bertugas.
“Town of Rocky Mount sepenuhnya mendukung semua ekspresi yang sah dari kebebasan berbicara dan berkumpul oleh karyawannya tetapi tidak memaafkan tindakan melanggar hukum yang terjadi hari itu,” kata departemen itu dalam sebuah pernyataan, mengatakan telah memberi tahu otoritas federal.
Kerusuhan itu tewas lima orang (5), termasuk seorang petugas Polisi Capitol Hill, ketika pendukung Presiden Donald Trump menyerbu Capitol dalam upaya untuk mengganggu pengakuan formal kekalahan Trump pada pemilihan umum dimenangkan saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Lusinan orang didakwa secara kriminal, FBI meminta bantuan dari publik untuk mengidentifikasi lebih banyak oknum terlibat.
Departemen Kepolisian Seattle (SPD) mengatakan pihaknya menempatkan dua petugas cuti administratif sementara penyelidikan dilakukan atas peran apa pun yang mungkin mereka mainkan dalam kekacauan yang terjadi di sisi lain negara itu. (reuters/mulia)
