Ini mirip judul film Hollywood. Sektor ESDM sebagai THE HUNTING FIELD (ladang pembantaian) dan Pertamina sebagai THE BATTLEGROUND (medan perang) dan jabatan direksi dalam Pertamina sebagai THE KILLING FIELD (Bidang Pembunuhan). Ini seluruhnya adalah rangkaian cerita menuju Pemilu 2019.
Bagaimana tidak, setelah mega proyek 35 ribu megawatt gagal, mega proyek reklamasi gagal, maka prospek kekuasaan untuk mendapatkan uang, dalam rangka membiayai kampanye populismenya menjadi sangat minim. Sementara suasana politik Indonesia sekarang haus uang. Pihak pihak yang kekurangan uang akan dengan mudah dihabisi oleh lawan politiknya.
- Potret Perampok di ESDM dan Oligarki Penguasa Versi Pengamat
- Salamudin: Tax Amnesty Tidak Adil Bagi Wajib Pajak Yang Taat
- Pemerintah Jokowi Jalankan Kebijakan Vampir Ekonomi
Mengapa Pertamina yang akan jadi sasaran berikutnya setelah PLN? Tentu saja, karena proyek infrastruktur di dalam Pertamina tak kalah besarnya. Nilainya diperkirakan mencapai Rp. 700 triliun lebih. Ini adalah dana yang besar. Sebesar 10 % nya saja jika mengalir ke penguasa, maka itu cukup untuk bisa berkuasa 5 sampai dengan 10 tahun lagi. Angka ini mengalahkan biaya kampanye pemenangan presiden manapun di dunia termasuk Amerika Serikat kalah..!
Untuk memuluskan hal tersebut, maka Pertamina akan menjadi sasaran sapu bersih untuk selanjutnya keruk habis. Perusahaan BUMN dengan revenue mendekati Rp 1000 triliun ini, akan menjadi arena pertempuran besar. Organisasi Pertamina akan menjadi the killing field yang sudah dan akan terus memakan banyak korban.
Ini akan terjadi dalam bentuk yang sangat kasar. Contohnya pemerintah dengan secepat kilat membuat berbagai jabatan dalam Pertamina. Ada namanya jabatan Direktur Mega Proyek, untuk membeda bedakan proyek kelas teri pom bensin dengan proyek kelas kilang minyak yang penggarongannya besar. Secepat kilat juga Pemerintah membuat jabatan baru seperti wakil direktur, lalu hanya dalam beberapa waktu dihapuskan jabatan itu. Ini suka sukanya penguasa saja untuk meraih mimpi mendapatkan uang besar dengan terlebih dahulu mengobrak abrik Pertamina.
Pertarungan keras ini juga telah dan akan mengorbankan orang orang dalam organisasi Pertamina. Sebelumnya Wakil direktur Pertamina Ahmad Bambang setelah jabatannya dihapus tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan yang bersangkutan kehilangan posisi di Pertamina. Tidak hanya itu sekarang tengah dihadapkan dengan pembunuhan karakter, kesalahan dicari cari cari, tujuannya jelas, habisi dengan segala macam cara. Kesepakatan perdata yang dibuatnya atas nama perusahaan diubah menjadi masalah pelanggaran pidana. Padahal belum berselang lama Wakil Direktur Pertamina yang sebelumnya direktur pemasaran Pertamina telah mengukir segudang prestasi dalam Pertamina, yang itu semua berdasarkan ukuran pemerintah sendiri.
Mengapa ini terjadi? Ini adalah buah pertarungan merebut jabatan direktur utama yang akan menghasilkan mega proyek Rp 700 triliun yang keuntungannya bisa mencapai Rp 70 trilun. Perebutan pundi uang inilah yang menyebabkan berbagai pihak menggunakan segala macam cara untuk menghancurkan lawan lawannya. Senjata utama adalah media dan hukum. Laporkan dulu kesalahannya, umumkan lewat media, tidak peduli kejadiannya benar atau tidak yang penting nama baiknya telah dihabisi.
Organisasi Pertamina akan menjadi the killing field demi kekuasaan untuk menumpuk uang. Perusahaan migas yang pernah berjaya pada era Sukarno dan mencapai puncak kejayaannya pada era Soeharto ini, sekarang kondisinya kian melemah, bukan karena usia yang tua, tapi karena diperlemah secara politik dan menjadi lahan jarahan oligarki penguasa.
Oleh: Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng.
