PAPUA, CITRAINDONESIA.COM- Satu persatu, penyebab gagalnya program Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua mulai terbongkar. Dana Desa yang seharusnya untuk kesejahteraan dan kepentingan warga masyarakat setempat, tetapi ternyata dana itu ludes dirampok oleh oknum-oknum sparatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kian meresahkan itu.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, yang mengungkap bahwa KKB kerap mengancam Kepala Desa dan sekretaris saat mengetahui dana desa telah cair. KKB kemudian meminta dana desa untuk membeli senjata dan amunisi.
“KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa, akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberikan sebagian dana itu,” tutur Natalis mengisahkan.
Sekedar informasi, sejatinya alokasi dana APBN Tahun 2019 sebesar Rp20,979 Triliun untuk program Otsus di Papua ini dapat mensejahterakan rakyat di sana yang banyak jatuh miskin hingga banyak yang putus sekolah. Maka TNI-Polri wajib memberantas KKB tersebut dari bumi Papua. Mereka bagai “duri dalam daging!”
- APBN 2019 Alokasikan Dana Otsus Rp20,979 Triliun
- KPK Soroti Gizi Buruk di Papua, Dana Otsus Rp60T
- AHI: “BLT Dana Desa Diproteksi”
Dia mengaku, selaku pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Lantaran, dana desa ditransfer langsung ke kepala kampung maupun sekretaris kampung. Natalis menerangkan, pengawasan dana desa dan penjualan senjata harus jadi tugas bersama pemerintah dan petugas keamanan. Sebab, kata dia, meski ada dana namun tidak ada penjual senjata, maka KKB otomatis kehabisan amunisi dan senjata.
“Keduanya saling terkait. Dana desa dan penjualan senjata ini. Kita awasi dana desa, tapi juga jangan lagi ada celah untuk penjualan senjata dan amunisi,” ujarnya.
Dia menerangkan, KKB sangat mudah mendapatkan senjata di Intan Jaya, sehingga memicu gangguan keamanan. Natalis meminta agar jaringan penjualan senjata dan amunisi, serta penyaluran dana desa dievaluasi untuk meredam situasi keamanan di daerahnya.
“Kita sangat apresiasi pihak keamanan Polri dan TNI yang telah berhasil membongkar jaringan penjualan senjata dan amunisi kepada KKB di Intan Jaya ini. Tentu ini sangat baik. Perlu pula dilakukan kontrol penyaluran dana desa,” terangnya.
Selain itu, dia tak menampik KKB yang masuk ke daerahnya telah merekrut sejumlah anak asli Intan Jaya dan bergabung bersama mereka. Dia mengungkap, kebanyakan bocah yang direkrut ialah anak putus sekolah.
“Meski demikian, mereka tetap anak kita dalam NKRI, sehingga kami tak lelah untuk terus berupaya komunikasi memberi pemahaman pada mereka,” jelasnya.
Natalis menyebut, kondisi Intan Jaya saat ini sangat kondusif. Aktivitas masyarakat sudah relatif normal. “Kita tahu sendiri sudah beberapa pekan terakhir tidak ada lagi gangguan keamanan. Pihak keamanan tetap bekerja melakukan penegakan hukum,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Penyergapan tim penegakkan hukum gabungan TNI- Polri beberapa waktu yang lalu di Kp Jalai juga bermotif sama, yaitu permintaan dana desa. Dia mengapresiasi pernyataan Bupati Intan Jaya yang secara terbuka menyampaikan hal ini kepada publik.
“Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat yang selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKB, mulai berani menyuarakan kebenaran. Fakta ini harus diketahui oleh publik secara luas, agar makin paham bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada di dalam dan di luar negeri,” kata Kolonel Suriastawa. (ling)
