JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pemerintah tak hanya memerintahkan TNI dan Polri agar siaga penuh pada 7-9 Juli 2014, namun juga diperintahkan untuk bertindak tegas dan tepat terhadap siapa pun yang menimbulkan kekacauan di Tanah Air.
“Aparat keamanan diinstruksikan untuk bertindak tegas dan tepat bagi siapa pun yang membuat kerusuhan, perkelahian, pembakaran, dan lain-lain,” ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantornya di Jakarta, Rabu (2/7/2014), usai rapat Polhukam.
Djoko menegaskan, pemerintah tak ingin negara ini mengalami step back ke masa lalu yang menyedihkan, dan menginginkan masa transisi suksesi kepemimpinan nasional dapat berjalan dengan baik dan aman.
Basawlu, aparat penegak hukum terpadu (Gakumdu), dan komponen masyarakat bahkan diminta melakukan pengawasan agar hal-hal yang berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat, seperti money politics, intimidasi, penggelembungan suara dan manipulasi suara di TPS-TPS dan KPPS, dapat dicegah.
Selain itu, seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, badan, kantor provinsi, kota, kabupaten dan sebagainya, diminta mendirikan Pusat Pengendalian Krisis, sehingga jika terjadi suatu peristiwa di lini depan, dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Ini seusai UU PKS (UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,” tegas Djoko.
Tak dijelaskan informasi apakah yang telah diterima pemerintah maupun BIN (Badan Intelijen Nasional), sehingga perlu melakukan antisipasi seperti ini. Namun isu yang berkembang saat ini menyebutkan, jika salah satu pasangan kandidat peserta Pilpres 2014 kalah, akan terjadi kerusuhan.
Yang lebih mengerikan, dalam beberapa hari terakhir di media sosial juga beredar isu kalau pasca pencoblosan 9 Juli 2014, anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) akan memasuki Jakarta dan membuat kerusuhan seperti kejadian Mei 1998 yang membuat Indonesia berdarah-darah.
Sejauh ini, pemerintah belum mengonfirmasikan soal isu ini. Namun yang pasti, 7-9 Juli yang merupakan masa tenang dan hari pencoblosan Pilpres 2014, memang masa-masa yang amat rawan karena pada saat-saat inilah money politic yang biasa diistilahkan dengan serangan fajar dan intimidasi agar pasangan tertentu dipilih, sangat marak.
Tak heran jika pemerintah menginstruksikan kalau pada ketiga hari itu aparat TNI dan Polri agar bersiaga penuh. (raf)
