JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM – DPRD DKI Jakarta meminta PD Pasar Jaya merealisasikan janji Gubenur DKI Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun lift dan eskalator di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, guna menghidupkan transaksi perdagangan di pasar itu.
Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi kepada citraindonesia.id, Rabu (11/12/2013), di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Menurut Sanusi, DPRD tidak dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan lift dan eskalator tersebut, karena Blok G Pasar Tanah Abang milik PD Pasar Jaya, dan PD Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak mendapat alokasi dana dari APBD.
“Jadi, kalau Pemprov ingin merealisasikan pembangunan lift dan eskalator itu, harus PD Pasar yang membangunnya dengan uang PD Pasar sendiri,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini bahkan meminta agar PD Pasar bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membina para pedagang di Blok G itu agar mereka tetap dapat survive, dan tidak kembali ke jalan.
“Dan realisasikan juga secepatnya janji Gubernur untuk mempromosikan Blok G secara besar-besaran agar pasar itu diminati masyarakat dan ramai pembeli,,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi dari jalanan ke lantai 2 dan 3 Blok G Pasar Tanah Abang, mengeluh karena meski telah tiga bulan mereka direlokasi, pasar tempat mereka kini berdagang sepi pembeli, sehingga kadangkala mereka tidak mendapat penglaris.
Yang membuat mereka makin khawatir, jika hingga masa penggratisan kios yang mereka tempati selesai pada Maret 2014, tapi pasar tetap sepi, mereka takkan mampu membayar sewa kios itu, sehingga mereka meminta masa penggratisan diperpanjang, atau mereka akan meninggalkan pasar dan kembali ke jalan.
Mereka bahkan menutut agar semua janji Gubernur untuk membuat Blok G ramai pembeli, direalisasikan, karena hingga kini belum dipenuhi. Janji-janji dimaksud adalah, membangunkan lift dan eskalator agar masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman mencapai lantai 2 dan 3, sehingga tak perlu lagi naik turun tangga yang melelahkan. Serta mempromosikan Blok G secara besar-besaran, dan membangunkan jembatan penghubung dari Stasiun Tanah Abang ke Blok G.
Soal pembangunan jembatan ini, Sanusi mengatakan bahwa DPRD dapat mengalokasikan dananya dalam APBD, dan pada pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum, asalkan yang dibangun jembatan penyeberangan orang (JPO), bukan jembatan toko.
“Kalau yang dibangun jembatan toko, maka dananya harus dari PD Pasar, karena Pemprov DKI tak boleh membangun yang sifatnya komersil,” pungkasnya. (Rhm)
