JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Hasil rekapitulasi KPU atas hasil Pilpres 2014 mencabik kubu tim pemenangan Prabowo-Hatta. Pasalnya, tim itu kini perang statemen dengan mantan ketuanya, Mahfud MD.
“Pak Mahfud sudah selesai,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya Idrus Marham seperti dilansir tempo.co, Selasa (29/7/2014).
Perang statemen ini bermula setelah Mahfud mengundurkan diri, mantan ketua MK itu mengatakan bahwa beberapa orang di tim pemenangan memanas-manasi Prabowo dengan berulang kali mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang masif yang dilakukan pasangan Jokowi-JK.
Para pembisik itu, kata Mahfud, juga berulang kali menyatakan Prabowo tak perlu mengejar kemenangan, melainkan menunjukkan terjadinya kecurangan dan meminta keadilan.
Mahfud menuding para pembisik itu telah menjerumuskan Prabowo karena data yang dijadikan rujukan hanya berdasarkan omongan karena data itu tak ada.
Tak hanya itu, Mahfud juga mengatakan kalau empat lembaga survei yang merilis hasil quick count memenangkan Prabowo-Hatta adalah lembaga yang tidak kredibel, dan pasca pilpres, partai-partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, tidak solid lagi.
“Koalisi hanya solid di awal,” kata Mahfud.
Idrus membantah semua pernyataan Mahfud. Ia bahkan mengatakan, tim hukum Prabowo-Hatta memiliki data valid karena telah menemukan banyak fakta kecurangan dan menyusunnya dalam laporan ke MK.
“Kalau tim mengatakan tidak layak, ya tidak diteruskan. Tapi ternyata layak, kami percaya fakta,” Wakil ketua bidang penggalangan dan kampanye tim pemenangan Prabowo-Hatta itu.
Idrus bahkan mengatakan Koalisi Merah Putih hingga kini masih solid, dan memiliki tim hukum yang lebih kredibel.
Soal tudingan Mahfud bahwa empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta tidak kredibel, sebelumnya telah dibantah Ketua Bidang Keamanan Partai Gerindra Sjukrianto Julia.
“Pernyataan Mahfud Md tidak benar,” kata dia.
Sjukrianto menegaskan, tim kampanye Prabowo-Hatta tak pernah berhubungan dengan empat lembaga tersebut, yakni Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).
“Kami peduli terhadap hasil survei mereka, tapi kami tak berhubungan langsung dengan mereka,” katanya. (raf)
