AMBON, CITRAINDONESIA.COM- Panglima TNI Jenderal Dr Moeldoko menegaskan sekali lagi bahwa dalam menghadapi Pilpres 9 Juli 2014, TNI netral.
“Perintah Panglima TNI sudah sangat jelas, TNI bersikap netral dalam Pemilu. Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014, dan Panglima TNI pun telah memerintahkan melalui surat telegram kepada satuan bawah untuk bersikap netral,†tegas Panglima TNI saat memberikan pengarahan kepada Prajurit dan PNS TNI di wilayah Kodam XVI/Pattimura Ambon, Selasa (10/6/2014).
Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, siapa pun yang melanggar netralitas TNI, akan diberikan sanksi tegas.
Lebih lanjut dikatakan, Komando kewilayahan bukan hanya kerja TNI AD saja, namun juga tugas TNI AL dan TNI AU. Untuk itu, tegas Moeldoko, sangatlah penting tugas pembinaan teritorial.
Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan teritorial sangat strategis dan sangat luas cakupannya. “Karena itu laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada. Apalagi melaksanakan pesan-pesan dari sekelompok atau organisasi untuk kepentingannya,†ujar Panglima TNI.
Sebelumnya, Panglima TNI juga memberikan pengarahan di wilayah Kodam VII/Wirabuana Makassar yang diikuti oleh ratusan prajurit dan PNS TNI, dan bersama Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Ketua KPK Abraham Samad, Jaksa Agung Basrief Arief dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menghadiri kegiatan “koordinasi dan supervisi pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi sektor pertambangan mineral dan batubara†di ternate.
Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan paparan mengenai peran TNI dalam membangun ketahanan nasional di sektor pertambangan. Menurut Jenderal TNI Dr Moeldoko, terdapat tiga variable dalam pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ketahanan nasional. Pertama, konsistensi terhadap sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai dua kepentingan sekaligus, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan ekonomi, guna memantapkan ketahanan nasional dihadapkan kepada kenaekaragaman geo, demo dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
Kedua, regulasi pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum dalam rangka mencapai kemantapan ketahanan dan kekuatan nasional.
Ketiga, peran serta segenap komponen bangsa, baik aktor utama patriot ekonomi, dalam kaitan ini adalah aktor pengelola sumber daya mineral dan batu bara, maupun aktor patriot pendukung yang kesemuanya terarah pada tujuan membangun kesejahteraan dan stabilitas ketahanan nasional.
Terkait perspektif ketahanan nasional dan pertahanan nasional, secara kumulatif ketiga variable dan segala program peningkatan ekonomi nasional tersebut, merupakan totalitas kekuatan dalam rangka menghadapi pergeseran geo politik dan geo strategi bagi kepentingan geo ekonomi di Asia dan Asia Pasifik, yang secara langsung targetnya adalah sumber daya alam Indonesia.
Diakhir kegiatan, Panglima TNI bersama Kapolri, Ketua KPK dan Jaksa Agung menandatangani komitmen penyelamatan sumberdaya alam Indonesia sebagai tanda dimulainya pencegahan tindak pidanan korupsi sektor pertambangan mineral dan batubara. (*)