• Latest
  • Trending

Negara Rugi Rp3,6 Triliun, Walhi: Kami Sudah Lapor ke KPK

5 years ago
Leicester ke Puncak Klasemen

Leicester ke Puncak Klasemen

4 hours ago
Fed Keeps Monetary Policy Unchanged

Janet Yellen : Kita Resesi

4 hours ago
Meghan Markle Berbagi Pengalaman Soal Perundungan

Thomas Markle : “Meghan Ahiri Hubungan”

4 hours ago
“Cabai Rawit Ini Bisa Assist Bagi Jokowi Nendang Menteri Loh”

Cabai Rawit Melonjak Rp110,000/Kg

5 hours ago

Daging Sapi Melonjak Rp150.000/Kg, Kartel kah?

5 hours ago
Mahalnya Daging Sapi

Pedagang Daging Sapi Mogok Tiga Hari, Konsumen Merena

5 hours ago
Kata Mereka Jelang Inaguration Presiden Joe Biden

Kata Mereka Jelang Inaguration Presiden Joe Biden

6 hours ago
Bahagia Joe Biden – Kamala Harris Jelang Pelantikan Presiden Ke-46

Bahagia Joe Biden – Kamala Harris Jelang Pelantikan Presiden Ke-46

6 hours ago
RS KRI dr. Soeharso 990 Rawat Korban Gempa Sulbar

RS KRI dr. Soeharso 990 Rawat Korban Gempa Sulbar

7 hours ago
Tokoh Papua Tuding Dewan Gereja Tutupi Serangan Kepada Misionaris

Tokoh Papua Tuding Dewan Gereja Tutupi Serangan Kepada Misionaris

7 hours ago
Wednesday, January 20, 2021
  • Login
Citra Indonesia
  • HOME
  • EKUIN
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • KESRA
  • METRO
  • HIBURAN
  • PARIWISATA
  • SPORT
  • EKSEKUTIF
No Result
View All Result
  • HOME
  • EKUIN
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • KESRA
  • METRO
  • HIBURAN
  • PARIWISATA
  • SPORT
  • EKSEKUTIF
No Result
View All Result
Citra Indonesia
No Result
View All Result
Home NASIONAL Hukum

Negara Rugi Rp3,6 Triliun, Walhi: Kami Sudah Lapor ke KPK

Yudi Kurniawan by Yudi Kurniawan
24-05-2016
in Hukum
0
502
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan 7 perusahaan dan Kepala Daerah di 5 Provinsi atas dugaan korupsi dengan modus kepemilikan tanah fiktif. Akibat adanya itu, Walhi menilai negara mengalami kerugian sebesar Rp3,6 triliun.

“Kami melaporkan ke KPK. Alat bukti sudah dimasukan dan diserahkan ke KPK. Kami berpesan agar KPK melakukan penegakan hukum yang tegas agar modus terkait kepemilikan tanah fiktif tidak terjadi di provinsi lain,” kata Zenzi di gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

  • Reklamasi Gate, KPK Belum Punya Tersangka Baru

Zenzi mengatakan 7 perusahaan itu terdiri dari 6 perusahaan yang bermain di sektor sawit dan 1 perusahaan di sektor pertambangan. Ketujuh perusahaan itu antara lain PT AM di daerah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, PT TN di kawasan taman wisata alam dan kawasan konservasi Dampu, Sumatera Selatan. Lalu dugaan penyuapan yang dilakukan PT BA di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Dugaan korupsi juga diduga terjadi di Pulau Maluku. Kali ini diduga dilakukan oleh PT KN di daerah Halmahera Selatan. Zenzi menjelaskan, modus yang dikembangkan perusahaan dan kepala daerah yang terlibat adalah memanipulasi kepemilikan lahan, dengan kata lain membuat kepemilikan fiktif.

“Ada Pengadilan Agama ngurusin status kepemilikan tanah,” ujar dia.

Menurutnya, pengadilan agama tak memiliki kapasitas untuk mengatur masalah kepemilikan lahan. Namun pelaku memanfaatkan pengadilan agama untuk mengesahkan lembaga adat sehingga masyarakat adat yang dilegalkan ini berhak atas sebidang tanah.

“Kami lihat bagaimana kejahatan ini berkembang dalam modus operandinya. Namun yang paling bahaya, ini semua dikendalikan oleh koorporasi,” imbuhnya.

Zenzi mengungkapkan, telah terjadi pergeseran kendali dalam pengadilan agama saat ini sehingga situasinya berbahaya bagi Indonesia jika semua lembaga pengadilan melakukan hal tersebut.

Zenzi mengatakan bahwa investigasi ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Walhi di daerah dan telah dikaji selama setahun lebih.

“Pesan kami ke KPK adalah terhadap beberapa modus yang kami laporkan agar dilakukan proses penegakan hukum yang tegas, agar tidak terjadi di provinsi lain,” pungkasnya. (isr)

Tags: korupsiKPKWalhi
Previous Post

Dibentuk Task Force Kawal Kebijakan Ekonomi

Next Post

KPK OTT Dua Hakim dan Tiga Warga Sipil di Bengkulu

Related Posts

Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Segera Disidang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Segera Disidang

19-01-2021
1.4k
Sejarah Baru Kemendag Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Sejarah Baru Kemendag Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

21-12-2020
1.4k
Juliari Batubara: “Butuh Workshop Bagi 21 Juta Disabilitas”

KPK Tetapkan Mensos Juliari Peter Batubara Sebagai Tersangka

06-12-2020
1.4k

Jokowi: “Saya Tidak Akan Lindungi yang Terlibat Korupsi”

06-12-2020
1.4k

Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo, KPK Temukan Rp4 Miliar

03-12-2020
1.4k

KPK Prihatin Tiga Wali Kota Cimahi Terjerat Kasus Korupsi

28-11-2020
1.4k
Next Post
KPK OTT Dua Hakim dan Tiga Warga Sipil di Bengkulu

KPK OTT Dua Hakim dan Tiga Warga Sipil di Bengkulu

  • Kontak Kami
  • Desk Redaksi

© 2020 citraindonesia.com - Hormati Karya Anak Bangsa - Adamson.

No Result
View All Result
  • HOME
  • EKUIN
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • KESRA
  • METRO
  • HIBURAN
  • PARIWISATA
  • SPORT
  • EKSEKUTIF

© 2020 citraindonesia.com - Hormati Karya Anak Bangsa - Adamson.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In