JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Tudingan Rizal Ramli (RR) kepada Mendag Enggartiasto Lukita yang menambah volume impor Beras, Gula dan Garam, dalam telewicara dengan sebuah tv swasta kemarin berbuntut panjang. Selain menuduh Enggar, mantan Menko Maritim itu juga menyebut nama Ketua Umum Partai NasDem, Surya Poloh yang Presiden Jokowi tidak berani menegur adanya permainan seperti disebutkan pada telewicara itu dan membuat elektabilitas Jokowi terus merosot.
Karenanya Ketua DPP NasDem Syahrul Yasin Limpo menilai tudingan RR itu fitnah. NasDem juga akan melayangkan somasi agar ekonomo itu segera klarifikasi pernyataannya.
‘Terkait pernyataan saudara RR yang tidak benar dan fitnah terhadap Ketua Umun Partai NasDem melalui media televisi kemudian dikutip beberapa media lain. Partai NasDem menyampaikan somasi atau peringatan hukum kepada yang bersangkutan untuk menarik pernyataannya’, tegas Syahrul Limpo kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (11/9/2018).
Menurut mantan Gubernur Sulsel itu, somasi dilayangkan, Rabu (12/9/2018). ‘Somasi 3×24 jam harus segera direspon (RR). Kalau tidak kami akan lanjut proses hukum, kami akan melapor ke Bareskrim,” tegas Syahrul.
Berikut lima poin harus klarifikasi RR kepada NasDem:
1. Pernyataan disampaikan oleh RR terhadap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan mengarah pada pembunuhan karakter seseorang. Dalam pernyataan-pernyataan tersebut, saudara RR juga telah merendahkan martabat seorang Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo dengan menggambarkan sosok yang mudah ditekan oleh pihak Iain.
2. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baik dalam kapasitas sebagai Ketua Partai maupun pribadi, tidak pernah turut campur dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah, apalagi hingga ikut mengatur ataupun mengambil keuntungan dari situ.
3. Bapak Surya Paloh juga tidak memiliki bisnis terkait impor beras, impor gula, impor garam seperti yang dikesankan dalam pernyataan Sdr. RR bahwa seolah-olah Bapak Surya Paloh “bermain” dalam kebijakan impor tersebut.
4. Partai NasDem selalu memegang komitmen tanpa syarat dalam mendukung Pemerintahan Jokowi-JK. Ketua Umum Surya Paloh tidak pernah memintah jatah menteri, apalagi proyek, kepada Pemerintah. Ketua Umum Surya Paloh juga tidak pernah bermasalah jika menteri yang berasal dari Partai NasDem tidak bagus kinerjanya dan oleh karenanya harus di-reshuffle. Selama terjadinya reshuffle kabinet, sudah beberapa kali menteri dari Partai NasDem diganti dan hal itu tidak menjadi masalah. Partai NasDem selalu menghormati dan menerima keputusan dari Presiden yang memiliki hak prerogatif terkait kabinetnya. Hal ini menandakan bahak baik Presiden Jokowi maupun Ketua Umum Surya Paloh sangat profesional dan menjunjung prinsip merit system dalam kabinet.
5. Terkait kebijakan impor dilakukan Pemerintah, Partai NasDem sama sekali tidak memiliki sangkut-paut, baik secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Kebijakan impor yang diputuskan Pemerintah memiliki dasar dan alasan yang kuat berdasarkan data dan situasi pasar. Penetapannya dilakukan atas kesepakatan lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Darmin Nasution. Kebijakan impor merupakan bagian dari tugas Pemerintah mengelola kondisi perekonomian bangsa dengan perhitungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai Partai pendukung Pemerintah, Partai NasDem memberikan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Pemerintah. (adams)
