JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Para pengusaha Ikan khususnya di Makssar (Sulsel) mengapresiasi kinerja pemerintah menggenjot nilai ekspor Ikan Indonesia tembus US$ 500 miliar tahun ini.
“Pekerjaan ini tidak mudah. Tapi patut kita apresiasi semangat pemerintah. Ya tentunya untuk rakyat juga. Kami dari Makassar siap dukung,” kata Lehman Marinus, pebisnis Ikan di Bone, Makassar, Kamis (23/5/2013) kepada CIN.
Tapi kata dia, jangan asal pasang target. Pemerintah hendaknya memfasilitasi nelayan dan pedagangnya dengan memudahkan operasional. Ya modal, ya BBM dan kapal- kapal nelayan.
“Sekarang kondisi laut sedang labil. Ombak di mana- mana. Kemudian nelayan sering terganjal BBM yang langka dan mahal. Sekarang harga kami beli Rp12.000/liter. Pun kapal kita sudah banyak yang tua. Kita butuh dana operasional,” ujarnya.
Tapi lain hal dengan Daeng Babesi. Salah satu tantangan pemerintah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah memberantas ilegal fishing.
“Pencurian Ikan kita terus terjadi. Kami sering memergoki mereka. Di perairan Sulawesi dan perbatasan Fhilipina. Mereka ngga peduli kita. Mungkin di perairan lain juga begitu. Tapi itu perkiraan saya. Harusnya diberantas KKP,” ujarnya menyarankan.
Ditanya soal target ekspor US$ 500 miliar Daeng menjawab :”Waw. Besar sekali. Aku mau itu,” tegasnya berlogat Bugis Wajo.
Sebelumnya Menteri Kelautan Sharif C. Sutardjo mengendus target ekspor produk perikanan Indonesia US$ 500 miliar tahun ini.
“Kami yakin dengan saling bersinergi diantara semua stakeholder dapat mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, untuk pencapaian target ekspor US$ 5 milyar,†katanya pada Seminar Nasional Penyuluh Perikanan, di Surabaya, Jawa Timur. Senin (21/05).
Salah satu strategi pemasaran hasil perikanan direkomendasikan KKP adalah tetap mempertahankan dan meningkatkan ekspor hasil perikanan terutama pasar produktif seperti ke Amerika Serikat (AS), Jepang dan Uni Eropa yang nilai ekspor RI mencapai 63,19% tahun 2012.
“Sedangkan pasar potensial seperti Timur Tengah dan Afrika nilai ekspornya masih relatif kecil yaitu 5,49%, juga harus tetap dibangun,” jelasnya. (andi bandulu/olo)
