JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pengguna internet atau netizen di Indonesia jumlahnya melesat. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, sampai akhir 2012, jumlah mereka mencapai 63 juta, naik 21 juta dibanding tahun 2010 yang berjumlah 42 juta pengguna.
Sebanyak 70 persen di antaranya menggunakan telepon pintar. Angka ini berlipat tiga kali ketimbang 2007. APJII memprediksi, pada 2015, jumlah netizen akan mencapai 139 juta. Banyak netizen yang memanfaatkan internet untuk merespons masalah di sekitarnya.
“Para netizen kini telah memasuki era kesadaran baru, yakni media sosial bukan lagi sebagai keranjang curhatan, melainkan juga pendorong bagi gerakan-gerakan positif dan produktif,†ujar Tara Hidayat, Deputi IV Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) secara tertulis kepada media ini, Jumat (12/4/2013).
Salah satu gerakan masyarakat tersebut adalah gerakan “Ayah ASIâ€. Akunnya di twitter: @ID_AyahASI. “Semula, kami hanya berfokus mendukung para istri untuk menyusui bayinya,†terang Shafiq Pontoh, pakar media sosial yang juga co-founder “Ayah ASIâ€.
Gerakan yang follower-nya kini sudah melampaui angka 68.500 itu, imbuh Shafiq, sebenarnya sudah cukup memberikan “amunisi kepercayaan diri†bagi pemerintah untuk juga memanfaatkan media sosial terutama dalam meningkatkan pelayanan publik.
Harapan Shafiq tersebut sejatinya telah terwujud. Pemerintah, berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), melalui gerakan Open Government Indonesia telah menyediakan portal Satu Layanan (www.satulayanan.net) yang menyediakan berbagai informasi layanan publik.
Selain mempermudah masyarakat dalam mengetahui jenis dan cara mengakses layanan publik, portal Satu Layanan juga dimaksudkan untuk mendorong transparansi pengelolaan layanan publik.
“Di sana kita menjadi tahu akan hak-hak kita karena kita bisa langsung mengecek bagaimana proses dan berapa biaya untuk suatu layanan publik,” ungkap pengelola portal Satu Layanan, Ayu Kartika Dewi.
Menurut Ayu, Satu Layanan kini telah hadir dengan 111 layanan publik yang siap diakses oleh masyarakat.
 “Sejak soft launching di bulan Agustus 2012 portal ini telah dikunjungi lebih dari 70.000 pengunjung†Lanjut Ayu, menjelaskan.
Inovasi lainnya adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! yang dikelola oleh UKP4 bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Visi layanan ini, papar pengelola LAPOR! Amri Priyadi, adalah untuk menjadi portal pengaduan nasional terpadu yang tentu saja dapat memangkas rantai birokrasi antara masyarakat dengan pemerintah.
Saat ini LAPOR! telah terkoneksi dengan 60 Kementerian/Lembaga, dan sejak Januari 2013 Pemprov DKI juga mulai menyatukan kanal pengaduannya menggunakan LAPOR!.
“Bagi siapapun yang ingin memantau bagaimana laporan yang ada itu tersampaikan dan direspons secara real time, silakan klik laman www.lapor.ukp.go.id,†imbuh Amri, menjelaskan. Selain melalui laman, LAPOR! juga memanfaatkan twitter melalui akun @LAPOR_UKP4, pesan pendek bernomor 1708.
Pengaksesannya dapat melalui aplikasi ber-platform Android maupun BlackBerry. Kalangan akademisi tidak mau ketinggalan berpartisipasi. Paramadina Public Policy Institute (PPPI), adalah salah satunya.
Dengan menggandeng berbagai lembaga, PPPI akan mengadakan kompetisi laman Kementerian/Lembaga (K/L) melalui IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Transparency) Initiative.
 “Selain membantu K/L dalam menyajikan dan mengelola informasi, kompetisi semacam ini secara tak langsung juga berperan dalam mendorong peran-serta masyarakat melalui internet,†tegas Tara. (olo)
