JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Presiden terpilih Joko Widodo makin intens melobi sejumlah partai politik agar bergabung ke koalisinya.
Salah satu partai yang diincar adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, dan Partai Demokrat yang semula bergabung dengan koalisi tersebut, namun kemudian menarik diri setelah KPU menyatakan Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2014 pada 22 Juli silam.
Tujuan lobi-lobi itu jelas, untuk menambah jumlah kursi koalisi Jokowi di DPR dan memperkuat pengaruh di parlemen.
“(Lobi dengan PAN dan Demokrat) masih proses dan akan dipercepat,” kata Jokowi, panggilan Joko Widodo, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Mantan Walikota Solo itu mengakui, dengan tambahan kekuatan di parlemen akan mempermudah persetujuan program-program dan kebijakan pemerintahnya ke depan, karena program-program dan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
Ketika ditanya proses apa saja yang dijalankan, Jokowi mengatakan kalau ia telah bertemu dengan beberapa partai politik untuk penjajakan kerja sama, namun belum diperoleh kata sepakat karena sejak awal syarat untuk berkoalisi dengannya tak berubah, yakni koalisi tanpa syarat.
Untuk diketahui, dari lima partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2014, hanya empat yang memiliki kursi di parlemen, yakni PDIP, PKB, Hanura dan NasDem, karena PKPI merupakan partai non-parlemen. Ketiga partai itu memiliki 207 kursi.
Sementara di kubu Koalisi Merah putih, dari enam partai yang bergabung, hanya lima yang memiliki kursi di Parlemen karena satu lagi, yakni PBB, juga merupakan partai non-parlemen.
Kelima partai Koalisi Merah Putih yang memiliki kursi di DPR adalah Gerindra, Golkar, PPP, PAN, dan PKS dengan jumlah kursi 292.
Dengan selisih kursi hingga puluhan, pemerintahan Jokowi memang lemah karena program-program dan kebijakannya dapat saja dijegal, sehingga pemerintahannya tak dapat berjalan dengan baik.
Sayangnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan sinyal bahwa ia akan menolak tawaran Jokowi karena Partai Demokrat akan independen dan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi.
“Kami tidak haus kekuasaan,” kata SBY melalui akun Twitter-nya, Kamis (21/8/2014) tengah malam. (chan)
