JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Tindakan kepolisian yang melarang perusahaan otobus (PO) menyewakan armadanya kepada umat Islam yang ingin mengikuti Aksi Bela Islam III di Jakarta pada 2 Desember 2016 (Aksi 212), tidak membuat umat Islam dari berbagai daerah patah semangat.
“Kami akan melakukan aksi estafet jalan kaki ke Jakarta mulai Senin (28/11/2016) ini,” ujar ulama Ciamis KH Nonop Hanafi seperti dilansir ROL, Senin (28/11/2016).
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda 2 itu mengakui, tidak mudah berjalan kaki dari Ciamis, Jawa Barat, ke Jakarta yang berjarak sekitar 300 kilometer, sehingga selain menyiapkan posko dan mobil untuk tempat beristirahat, pihaknya juga menghubungi umat Islam di wilayah-wilayah yang akan dilalui untuk membantu menyiapkan fasilitas serupa.
Posko tersebut, katanya, digunakan untuk tempat para peserta jalan kaki beristirahat, makan dan minum.
“Kami minta kepada Allah semoga diberikan kekuatan, nanti ini estafet sambung menyambung,” imbuhnya.
Dalam aksi jalan kaki estafet ini tidak semua Muslim dari Ciamis berjalan kaki hingga Jakarta, melainkan akan terjadi estafet dari tiap rombongan Muslim dari Ciamis, Tasik, Garut, Bandung hingga Jakarta.
- Ustadz Arifin Bantah Aksi 2 Desember Bertujuan Makar
- Meski Dicegah, 2 Desember Jutaan Umat Islam Banjiri Jakarta
“Yang ingin berangkat 50 bus, tapi kami kontak PO bus akhirnya tidak ada. Oke lah kami jalan kaki saja semampunya sampai dimana, nanti diestafetkan, harus optimistis massa sepuluh ribu kalau diakumulasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, Aksi Bela Islam III merupakan lanjutan aksi sebelumnya yang digelar pada 14 Oktober dan 4 November, serta bertujuan menuntut Polri agar segera menahan calon petahana di Pilgub DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, ada kelompok yang berniat menunggangi aksi ini untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi-JK, sehingga segala upaya dilakukan untuk mencegah aksi ini terlaksana, termasuk mengeluarkan maklumat yang melarang PO-PO menyewakan armadanya kepada umat Islam yang ingin mengikuti aksi itu di Jakarta.
Bahkan, maklumat itu memerintahkan agar Kapolda-kapolda yang wilayahnya menjadi basis Islam, melarang atau mencegah warganya untuk ke Jakarta.
Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) sebagai koordinator aksi, telah membantah tudingan ini dengan mengatakan kalau aksi mereka murni untuk penegakan hukum, tidak terkait politik.
Bantahan itu pun ditegaskan lagi oleh KH Nonop Hanafi.
“Pesannya, kami nuntut (penegakan) hukum. Ini tak terkait Pilkada, tak ada unsur politik di sini karena kami ingin tunjukkan umat Islam sekali disentil ini bisa bersatu,” tegasnya. (man)
