JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengakui isu penyadapan kepada para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
Menko Polhukam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/11), menyatakan telah melakukan langkah koordinasi dengan Menteri Luar (Menlu) Negeri Marty Natalegawa terkait berita penyadapan para pejabat pemeritah Indonesia oleh Australia di media Australia.
Langkah-langkah yang dilakukan, kata Djoko, pertama pihak Kementerian Luar Negeri akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop untuk menyampaikan bahwa isu tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia.
Kedua, lanjut Djoko, meminta Australia untuk menyampaikan official and public explanation mengenai komitmen untuk tidak melakukan penyadapan. Ketiga, Kemenlu akan memanggil Dubes RI di Canberra ke Jakarta untuk berkonsultasi dan mengkaji kerja sama pertukaran informasi antarpemerintah RI dan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.
“Kemlu (Kemenlu) juga akan mereview seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia,” tegas Menko Polhukam.
Seperti diberitakan media, intelijen negeri Kanguru mencoba menguping pembicaraan telepon yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya serta beberapa menteri senior.
Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Edward Snowden dan diterima media penyiaran Australia Broadcasting Corporation (ABC) serta harian The Guardian itu menyebutkan presiden dan sembilan orang terdekatnya sebagai target penyadapan.
Secara terpisah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bersikap tegas terhadap penyadapan dilakukan Australia dan Amerika Serikat.
“Apakah ini mengganggu hubungan kerja sama antar negara, saya kira wajar jika negara beri peringatan kepada Amerika dan Australia,” ujar Tjahyo di Kompleks DPR RI Jakarta, Senin (18/11/2013). (adamson/Ant)