CIN- Pemerintah Israel mengambil langkah-langkah untuk menyetujui empat permukiman baru Yahudi di kawasan pendudukan Tepi Barat.
Dokumen yang diajukan ke Mahkamah Agung menunjukkan pemerintah telah memulai proses persetujuan empat permukiman, yang saat ini berstatus tidak sah. Salah satu di antaranya, Givat Assaf di dekat Ramallah, tadinya akan dihancurkan.
Seorang pejabat Palestina menggambarkan langkah ini sebagai tamparan keras terhadap upaya perdamaian di kawasan.
Pada 2005 laporan pemerintah menyebutkan warga di Givat Assaf, Givat HaRoeh, Maaleh Rehavam, dan Mitzpe Lachish agar meninggalkan kawasan tersebut.
Tidak lama kemudian pengadilan meminta agar empat kawasan permukiman ini harus ditutup. Tapi pemerintah juga mengajukan banding yang membuat pengosongan kawasan ini menjadi terus tertunda.
Biasanya pemerintah menyatakan bahwa pembangunan permukiman tanpa lampu hijau dari pemerintah adalah tidak sah.
Sementara itu masyarakat internasional menyatakan semua permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk di Jerusalem Timur, melanggar hukum internasional.
Persetujuan ini diambil hanya beberapa hari sebelum Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, bertemu para pemimpin Israel dan Palestina untuk mencoba menghidupkan kembali perundingan damai antara kedua pihak. (BBC)
