JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dituntut 2 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
“(Sugito) Terbukti memberikan suap Rp240 juta kepada audtior BPK agar Kemendes PDTT mendapat Opini WTP,” ujar Jaksa Penuntut Umum Ali Fikri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Dakwaan pertama pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat ke-1 KUHP.
- Predikat WTP Dipertanyaan Pasca OTT BPK dan Kemendes PDTT
- Lagi KPK OTT 7 Orang, Tiga Pejabat BPK, Dari Kemendes PDT dan Swasta
Dakwaan Jaksa itu dikenakan kepada bawahan Sugito, Kabag TU Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes PDTT, Jarto Budi Prabowo. Keduanya berterusterang menyesali perbuatannya.
Irjen Kemendes PDTT Sugito bersama-sama dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo memberikan Rp240 juta kepada Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri, penanggung jawab pemeriksaan laporan keuangan TA 2016 Kemendes PDTT dan Wakil Penanggung Jawab merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III. B Ali Sadli.
Pemberian suap diawali pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 dengan masa tugas 60 hari mulai 23 Januari-17 April 2017 di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
Menurut Antara, penanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 adalah Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi, sedangkan pelaksana penyusunan yakni Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kemendes PDTT Ekatmawati. (adams)
