JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- TNI- PT. Pertamina (Persero) menjalin kerja sama serta MoU tentang Penguatan Kegiatan Teritorial TNI, Pengamanan Objek Vital Nasional Strategis dan Objek Lainnya, Bantuan Data dan Informasi, Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI, Pelatihan dan Pemanfaatan Fasilitas, serta Penyaluran Bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan untuk Kepentingan Negara.
Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut dilakukan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Direktur Utama PT. Pertamina Nicke Widyawati, bertempat di Ruang Hening, Gedung Soedirman, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2019).
Panglima TNI sangat mengapresiasi atas penandatanganan MoU antara TNI dengan Pertamina, salah satunya dalam bidang pengamanan objek vital nasional.
“Saya telah memerintahkan Komandan Polisi Militer TNI untuk segera bekerja dalam menegakkan aturan hukum di lapangan terkait pengamanan di berbagai wilayah, khususnya jalur pipa milik Pertamina yang berada di daratan dan bawah laut,” jelasnya.
Panglima TNI juga memerintahkan Asisten Teritorial untuk selalu memberikan laporan terkait dengan perkembangan terbaru yang terjadi di lapangan.
“Saya perintahkan untuk menindak tegas terhadap kelompok yang melakukan gangguan keamanan terhadap aset negara, khususnya milik Pertamina,” katanya.
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ukuran keberhasilan dari kerja sama antara TNI dengan Pertamina sangat mudah yaitu apakah lifting produksi Pertamina mengalami kenaikan atau tidak.
“Bila tingkat kebocoran pipa semakin sedikit dan lifting minyak Pertamina naik berarti usaha kita berhasil, karena saat ini banyak terjadi kebocoran pipa di lapangan. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan TNI mampu untuk menyumpal kebocoran pipa yang berada diberbagai wilayah Indonesia,” ungkapnya.
Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI atas hasil positif capaian nota kesepahaman sebelumnya, yang telah berhasil dan dapat dirasakan manfaatnya yang sangat besar dalam mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas operasional bisnis Pertamina.
“Minyak dan gas bumi merupakan industri yang berisiko tinggi (high risk), salah satunya terkait isu keamanan (security risk) sehingga membutuhkan TNI dalam bidang pengamanan objek vital nasional,” katanya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan MoU yang sudah berjalan sebelumnya. Dari MoU baru tersebut akan diturunkan menjadi sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) seperti Aspers Panglima TNI dengan Direktur SDM Pertamina, Aster Panglima TNI dengan Corporate Social Responsibility (CSR), Danpom TNI dengan Senior Vice President Healt Safety Security Environment, Aster Kasad dengan Senior Vice President Healt Savety Security Environment dan Asops Kasal dengan Vice President Security Pertamina. (olo)
