JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pejabat Keamanan AS telah memperingatkan kemungkinan protes bersenjata diadakan di seluruh negeri pada hari-hari sebelum Joe Biden dilantik sebagai presiden.
Ada laporan tentang kelompok bersenjata berencana berkumpul di 50 gedung DPR negara bagian dan di Washington DC menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 3 November 2020 yakni Joe Biden-Kamala Harris pada 20 Januari 2021.
Rencananya sistem keamanan diperketat untuk acara tersebut, yang akan terjadi dua minggu setelah massa pro-Trump menyerbu Kongres Negara Paman Sam.
Demokrat DPR mengatakan pemungutan suara untuk memakzulkan presiden akan dilakukan pada hari Rabu. Mereka juga menuduh Presiden Donald Trump “menghasut pemberontakan” dan mengatakan pemungutan suara akan diadakan kecuali Wakil Presiden Mike Pence menggunakan kekuatan konstitusional untuk mencopot Trump dari jabatannya. Tidak ada tanda Tuan Pence siap melakukannya.
Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris diperkirakan akan dilantik pada sebuah upacara di Capitol. Tim Biden telah mendesak orang Amerika untuk menghindari perjalanan ke ibu kota karena pandemi Covid-19, seruan yang telah diulangi oleh otoritas setempat setelah kekerasan minggu lalu.
Pejabat keamanan mengatakan tidak akan ada pengulangan pelanggaran yang terlihat pada 6 Januari, ketika ribuan pendukung pro-Trump dapat masuk ke gedung tempat anggota Kongres memberikan suara untuk mengesahkan hasil pemilihan.
Lima orang tewas dalam kerusuhan itu, yang terjadi setelah Trump mengulangi klaim penipuan yang tidak berdasar dalam pemungutan suara November dan mendorong para pendukungnya untuk berbaris di Capitol.
Sejak itu, seruan untuk pengunduran diri Trump, pencopotan jabatan, atau pemakzulan telah berkembang di kalangan Demokrat dan beberapa Republik. Trump tidak membuat pernyataan publik sejak dia dilarang dari beberapa platform media sosial – termasuk Twitter – pada hari Jumat.
Dia menjadi presiden AS ketiga yang dimakzulkan pada Desember 2019 atas tuduhan melanggar hukum dengan meminta Ukraina untuk menyelidiki saingannya dalam pemilihan presiden. Senat membebaskannya. (BBC/oca)
