JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Anggota DPR yang pimpinannya jadi Menteri- nya Presiden Joko Widodo pun turut menolak pengesahan Undang Undang Cipta Kerja yang idsahkan Pimpinan DPR RI Puan Maharani dan jajaran pada 5 Oktober 2020.
“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kata Fadli Zon dikutif dari Twitter @fadlizon di Jakarta, Jumat (9/10/2020).
- Ribut Soal UU Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Kata Puan
- PBNU Gugat UU Omnibus Law Cipta Kerja
- Ini 7 Poin Pemerintah Terkait Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja
Mantan aktivis ini juga menyayangkan banyaknya bentrokan antar polisi dan pendemo penolakan UU Cipta Kerja tersebut pada Kamis (8/10/2020). Di mana para anggota Badan Eksekutif Mahasisa Seluruh Indonesia (BEM SI) beserta para buruh melakukan demonstrasi serentak di seluruh Indonesia menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai melenceng dari aspirasi dan hajat buruh yang wong cilik itu.
“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tegasnya.
Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.
“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” pungkasnya. (ling).
