JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Anggota Komisi IX DPR Chusnunia Chalim menyayangkan kerusuhan terjadi di kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi.
Pemerintah dalam hal ini KBRI, diminta bertanggung jawab dengan memastikan KJRI dapat melayani para TKI mendapatkan berkas imigrasi yang dibutuhkan.
Mengamuknya para TKI di KJRI di Jeddah diduga terjadi karena ulah provokator yang menyulut kemarahan para TKI yang akan mengurus surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Chusnunia berharap aparat terkait mengusut provokator tersebut.
“Terkait kabar adanya provokator, kejadian ini harus diusut tuntas. Menjadi koreksi untuk pengumuman tentang jadwal pembuatan SPLP ini jelas, tentunya dapat mencegah provokasi,” katanya, Senin (10/6/2013).
Agar pelayanan pembuatan SPLP optimal, KJRI diminta menambah jam layanan termasuk menambah loket antrean.
Hal ini diharapkan dapat mengurai panjangnya antrean pengurus SPLP yang menghindari batas waktu program amnesti yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi pada 3 Juli 2013.
Terhadap korban jiwa ataupun luka, pemerintah diminta memprioritaskan penangannya.
“Harus diurus penuh hak-haknya selama bekerja di sana, termasuk santunan. Juga apabila ada korban luka lainnya harus mendapat perawatan medis,” imbuhnya.
Dia mensinyalir ada mafia TKI non dokumen di Arab Saudi. Para mafia ini menjadi biang persoalan bagi TKI. ” Ini bagian yang harus diperangi secara tuntas,” ujar dia.
Chusnunia mengingatkan agar Tim Pengawas kasus TKI segera bekerja menangani persoalan khususnya keberadaan TKI yang terkatung-katung di Arab Saudi.
Dengan mengaktifkan Timwas, permasalahan TKI dapat dibahas dan diselesaikan lintas sektoral dengan lembaga berkaitan.
Kerusuhan di KJRI di Jeddah terjadi hari Minggu (9/6/2013). Para TKI yang hendak mengurus SPLP mengamuk karena loket tiket yang seharusnya beroperasi pukul 15.00 tidak dibuka.
Sejumlah TKI yang mulanya mengantre rapi, mulai membakar pembatas antrean dan melempari kantor KJRI dengan batu.
Diduga mereka mengamuk karena ada provokator menyebut hari Minggu (9/6/2013) menjadi hari terakhir pengurusan SPLP.
Padahal sesuai jadwal pengurusan akan berakhir 3 Juli mendatang. (iskandar)
