JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyampaikan bahwa, pihaknya siap menunjukkan kebenaran bahwa 3 nelayan Pulau Pari yang diduga melakukan pungutan lihar (pungli), tidak benar.
“Kami telah mengirimkan surat permohonan untuk dilakukan gelar perkara, kami ingin memperlihatkan didepan polisi dan jaksa bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh ketiga nelayan, kami berkesimpulan kasus ini dipaksakan oleh pihak kepolisian. Sehingga sudah seharusnya dilakukan penghentian perkara terhadap perkara ini,” ujar Pengacara LBH, Matthew Michele Lenggu kepada citraindonesia.id, di Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Sebelumnya, Senin (15/5/2017), Polres Kepulauan Seribu melimpahkan berkas ketiga nelayan pulau pari yakni Mustaghfirin alias Boby, Bahrudin alias Edo, dan Mastono alias Baok ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
Ketiga Nelayan tersebut diduga melakukan pungli di pantai perawan pulau pari. Tim Advokasi Selamatkan Pulau Pari terkejut dengan pelimpahan berkas yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Seribu, sebelumnya TIM Advokasi Selamatkan Pulau Pari telah mengirimkan surat permohonan gelar perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
Sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2017 tiga nelayan pulau pari yakni Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok, dan Bahruddin alias Edo ditangkap polres kepulauan seribu. Ketiganya dituduh melakukan pungli dengan membebankan biaya sebesar Rp 5000 kepada para wisatawan yang ingin masuk ke wilayah pantai pasir perawan.
Senada dengan Pengacara Publik Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tigor Gemdita Hutapea mengatakan, “Kami tim hukum sudah melakukan pengecekan dilapangan, Pantai perawan ini merupakan wilayah kelola bersama nelayan. Nelayan-nelayan pulau pari bersama-sama membuka pantai perawan sebagai tempat wisata, untuk menjaga pantai perawan tetap bersih maka seluruh warga sepakat membebankan kepada para wisatawan yang berkunjung dikenakan biaya Rp5000, namun apabila ada wisatawan yang tidak ingin membayar warga tetap mempersilahkan mereka masuk dan tidak memaksa. Uang tersebut dikumpulkan dan tidak untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut dikelola bersama untuk membayar petugas kebersihan, membayar listrik penerangan, membangun sarana dan prasarana pantai, membangun tempat ibadah dan menyantuni anak yatim. Karenanya kami menilai ada kekeliruan dan pemaksaaan penerapan hukum dalam kasus ini”.
Pengacara Eknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)Â Ronald Siahaan juga menjelaskan, “Kami juga menolak penahanan yang dilakukan terhadap ketiga nelayan ini oleh kejaksaan, kemaren kami mendatangi kejaksaan meminta penangguhan penahanan. Kami tidak sepakat dengan tindakan Jaksa menahan ketiga nelayan ini, pada tingkat kepolisian ketiga nelayan ini mendapatkan penangguhan penahanan, mereka secara rutin melakukan wajib lapor tidak mengulangi perbuatannya. Namun Jaksa secara paksa menahan ketiga nelayan ini, kami harap jaksa dapat mengabulkan penangguhan penahanan yang kami ajukan. Kami berani menjamin ketiga nelayan tidak akan melarikan diri sebab mereka warga yang baik”.
Atas dasar itu, Tim Advokasi Selamatkan Pulau Pari menyampaikan 2 pendapat, yakni:
1. Agar Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerima penangguhan penahanan terhadap ketiga nelayan pulau pari; dan
2. Agar Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali meneliti berkas yang ada dan berhati-hati dalam menerapkan hukum dalam kriminalisasi nelayan pulau Pari.
(pemi)
