JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Sekretaris Jenderal South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) Tan Ah Yong menjelaskan bahwa Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam menunjukkan komitmen akan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan sektor baja.
“Permintaan baja di negara berkembang diperkirakan tumbuh rata-rata 1,8% pada 2016 dan 4,8% pada 2017. Tapi untuk lima negara Asean ini, World Steel Association berharap bisa menjaga pertumbuhan di sekitar 6%,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diunggah pada laman seaisi.org, akhir pekan lalu.
- Industri Baja Hulu- Hilir Sinergi Dongkrak Kinerja
- Industri Baja, Jokowi Bertemu CEO Posco
- Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Industri Baja
Dia menjelaskan bahwa World Steel memprediksikan pasar baja global akan turun 0,8% pada 2016, namun akan tumbuh 0,4% pada 2017. “Terlepas dari situasi ekonomi global yang sulit, negaranegara di Asean tetap menunjukkan pertumbuhan,” tambahnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro mengatakan bahwa pelaku industri dalam negeri sudah mulai merasakan adanya perbaikan situasi dan permintaan.
“Sudah ada pergerakan, harga sudah menuju normal. Kalau indikasi dari raw material, yang tahun lalu harga US$260 sekarang sudah US$420. Utilitas masih belum kelihatan bagaimana kondisinya, mungkin sekitar 2-3 bulan lagi baru terlihat. Tapi terasa kalau pa sar membaik,” ujar Hidayat.
Harga acuan baja jenis billet di Tangshan, pusat produksi baja China, mencapai US$401 per ton pada akhir pekan dibandingkan dengan harga US$240 per ton pada akhir 2015.
Adapun harga baja rebar (reinforcement bar), yang digunakan sebagai struktur bangunan, memuncak di 2.891 yuan atau Rp5,94 juta per ton pada awal April di Shanghai Futures Ex change.
Harga tersebut merupakan yang tertinggi sejak September 2014 atau 20 bulan terakhir. Pada 2016, harga rebar sempat jatuh hingga 1.752 yuan atau Rp3,6 juta per ton pada Januari.
Hidayat tidak khawatir kenaikan harga tersebut membuat permintaan baja dari industri manufaktur dan kontraktor merosot.
Dia juga menjelaskan untuk menggenjot utilisasi pabrik dapat di lakukan melalui keberpihakan pemerintah dalam menjalankan proyek dengan menyerap produksi dari industri dalam negeri dapat terserap. Selain itu, efektivitas Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) diharapkan juga dapat mengurangi porsi penggunaan produk impor.
“Kalau Asean turun ya terserah. Tapi kalau untuk Indonesia kami masih optimistis. Pangsa kita justru dilirik sama negara Asean lain. Jadi kalau memang impor turun, itu bagus. Artinya utilitas kita lebih banyak,” jelas Hidayat.
Data dari SEAISI menunjukkan bahwa impor baja jadi dari negara Asean lainnya turun dari 1 juta ton pada 2014 menjadi 964.000 ton pada 2015. Penurunan impor juga terjadi pada negara Asean lainnya, seperti Malaysia yang umumnya mengimpor baja dari Indonesia mengurangi impor mereka dari hampir 100.000 ton pada 2014 menjadi 17.000 ton pada 2015.
Hal ini tentunya turut berdampak pada ekspor baja Indonesia. Ario Setiantoro, Ketua Klaster Paku dan Kawat Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), mengatakan bahwa kondisi ekspor memang masih sulit.
Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat menjalankan segera proyek infrastruktur dengan P3DN serta ada upaya untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
“Cuma ini yang bisa memicu pertumbuhan dan perkembangan industri besi baja nasional. Ekspor masih sulit sekali. Jadi daripada pangsa kita dinikmati negara lain,
kita harus pastikan penggunaan produk dalam negeri,” tutur Hidayat.
Dia menjelaskan bahwa pelaku industri sudah mulai merasakan adanya perbaikan permintaan pada kuartal I/2016 ini dibanding periode yang sama tahun lalu. “Tapi masih belum signifikan, masih di bawah 20% (dibanding kuartal I/2015). Kami lihat masih banyak juga produk asing,” tambah Hidayat
Kendati memperkirakan bahwa perbaikan industri baja dapat dirasakan tahun ini, Ario menyatakan bahwa pemerintah perlu memberlakukan SNI secara wajib bagi seluruh produk baja yang pasti digunakan dalam proyek infrastruktur.
“Ini harus diwajibkan. Karena masih ada pelaku industri yang ragu-ragu, belum mau mensertifikasi produknya. Padahal pelaku industri juga harus sadar, kalau
mau produknya dipakai dalam proyek infrastruktur dalam negeri, ya harus perbaiki kualitas dan siap sertifikasi,” ujar Hidayat. (*)
