Home Breaking News YLBHI Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Banyak Abaikan Masalah Hukum

YLBHI Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Banyak Abaikan Masalah Hukum

205
Presiden Jokowi didampingi Wapres JK saat malam renungan mengenang jasa para pahlawan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu malam (16/8/2017).

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengevaluasi kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang menilai masih banyak masalah hukum yang terabaikan, termasuk yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Banyak sekali persoalan hukum yang diabaikan, salah satunya penuntasan HAM masa lalu dan juga korban-korban minoritas diberbagai tempat yang tidak bisa mendapatkan haknya,” jelas Direktur YLBHI Asfinawati, di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).

Asfinawati menjelaskan, hukum di Indonesia dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan individu. Menurutnya, masih banyak tindakan kriminalisasi kepada orang-orang yang memperjuangkan haknya.

“Jadi kami melihat sebetulnya bukan menjalankan rule of flow, tapi melakukan rule by roll. Banyak sekali kriminalisasi kepada orang-orang yang memperjuangkan haknya seperti buruh tani dan lain-lain,” tuturnya.

Selebihnya Asfinawati menyebut pemerintah saat ini hanya memfokuskan diri dalam bidang ekonomi. “Secara garis besar kami mengatakan pemerintahan ini tidak memfokuskan diri pada kasus hukum dan HAM, tapi sepertinya pada pembangunan ekonomi,” ujarnya

Untuk itu YLBHI meminta pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan hukum dan HAM yang belum terselesaikan, seperti tragedi semanggi. Karena menurutnya program tersebut termasuk dalam lingkup nawacita

“Soal tragedi semanggi dan lain-lain, jadi ada banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang nggak diselesaikan. Selebihnya, Jokowi harus menempatkan isu hukum dan HAM menjadi prioritas persis yang dikatakan nawacita,” tambahnya. (*)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar