JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pemerintah Indonesia terus berkomitmen tinggi terhadap kerja sama internasional dalam penanggulangan bencana, khususnya pengurangan risiko bencana (PRB). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada Pertemuan Global Pengurangan Risiko Bencana pada Kamis (16/5/2019) di Centre International de Conférences Genève, Jenewa, Swiss.
JK menyampaikan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya dalam lingkup kawasan tetapi juga global. “Kita memahami bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menghadapi sendiri dampak bencana,” kata JK di hadapan para delegasi internasional. JK menambahkan bahwa Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional memainkan peran sangat penting dalam penanggulangan bencana.
JK memaparkan contoh konkret kerja sama tersebut seperti program bersama di bidang peningkatan kapasitas, khususnya melalui mekanisme triangular dan Kerja Sama Selatan-Selatan. Dalam hal tersebut, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara yaitu Fiji, India, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, Jepang, Swiss, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN. Di samping itu, Indonesia juga aktif dalam berbagi pengalaman serta praktik baik kepada ASEAN dan Uni Eropa.
- Catatan Egy Massadiah dari Jenewa Tentang Penanggulangan Bencana Alam
- Ini Penyebab Gampa Tsunami di Donggala dan Palu
- BNPB Tanam 1000 Pohon di Pantai Kulon Progo
Serta keterlibatan Indonesia dalam latihan gabungan bersama negara-negara ASEAN, khususnya di bawah skema Simulasi Tanggap Darurat Bencana di kawasan ASEAN atau Ardex. Pada 2018 lalu, Indonesia sukses dalam penyelenggaraan Ardex-18 yang berfokus pada penanganan bahan kimia berbahaya pascabencana gempa dan tsunami di Cilegon, Banten.
Secara khusus, JK mengingatkan kembali kepada para delegasi pada Pertemuan Global Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau GDPRR bahwa Indonesia siap dan berkomitmen untuk mendukung perwujudan kerja sama internasional dalam PRB.
“Indonesia bersedia untuk menjajagi kemungkinan kerja sama di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi fenomena lama yang berulang.”
“Kami yakin bahwa multilateralisme tetap memainkan peranan penting dalam upaya bersama dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana,” tambah JK.
JK juga menyampaikan bahwa pengelolaan risiko bencana menjadi prioritas Indonesia pada tingkat lokal maupun nasional. Hal tersebut telah secara konkret ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Pada konteks ini, JK menyinggung pendekatan penta helix di mana pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha dan masyarakat bersinergi dalam penanggulangan bencana.
Pada akhir pernyataan, Wapres JK memberikan apresiasi dan penghargaan atas solidaritas masyarakat internasional yang diberikan kepada Indonesia saat terjadi bencana di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan dua provinsi di dekat Selat Sunda. Solidaritas tersebut bermakna bukti nyata suatu komitmen dalam dukungan PRB sebagaimana telah menjadi jiwa Kerangka Sendai.
GPDRR merupakan forum dua tahunan yang menjadi salah satu forum utama bagi multipihak untuk berkomitmen mengurangi risiko bencana dan membangun ketahanan masyarakat dan bangsa. Selain itu, pertemuan ini sebagai ajang bagi masyarakat internasional untuk meninjau perkembangan dalam pelaksanaan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, yang diadopsi pada tahun 2015.
Demikian pidato itu dikutif dari siaran pers, Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB di Jakarta. (olo)
