Home Indonesian Way Wahai Presiden 2014 – 2019, Ketika Kas Negara Kosong!

Wahai Presiden 2014 – 2019, Ketika Kas Negara Kosong!

400
Presiden Gus Dur (kiri) dan Menteri Marzuki Usman (kanan). Foto olo.

Wahai Presiden 2014 – 2019, Ketika Kas Negara Kosong!

Oleh : Marzuki Usman

Judul tulisan ini tidak ada maksud untuk menakuti Presiden RI yang akan terpilih pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang ini. Akan tetapi adalah untuk memberi informasi bahwa posisi kas negara kosong. Artinya uang negara yang ada di rekening Menteri Keuangan sebagai bendahara negara yang ada di Bank Indonesia ada cerukan, artinya saldonya negatif. Kenapa bisa begitu? Jawabnya, karena dalam pelaksanaan APBN 2014 telah terjadi defisit atau tekor sebagai akibat membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak dan tidak tercapainya realisasi penerimaan seperti yang direncanakan.

Posisi kas negara kosong ini, secara sejarah, hal ini pernah dialami oleh Presiden Soeharto, ketika beliau pada tahun 1967 mengambil tampuk pemerintahan R.I dari Presiden Soekarno. Pada tahun 1968, konon kabarnya Menteri Keuangan R.I pada waktu itu, Prof. Dr. Ali Wardhana, sempat berhutang beberapa puluh ribu dollar Amerika Serikat ke Malaysia untuk bisa mengimpor beras. Dan, karena pada waktu itu Indonesia masih termasuk negara yang miskin, yang pendapatan perkepala masih sekitar USD 80, maka Amerika Serikat dan Bank Dunia secara royal (generous) memberi bantuan berupa beras dan sebagainya, yang berupa kredit lunak selama 40 tahun.

Keadaannya sekarang ini pada tahun 2014 adalah jauh berbeda dengan keadaan pada tahun 1967 / 1968. Sekarang Indonesia sudah termasuk negara berpenghasilan menengah, meskipun berada pada tataran bawah. Artinya Indonesia tidak bisa lagi menikmati bantuan pinjaman lunak atau hibah dari negara donor. Oleh karena itu Presiden terpilih nanti pada tanggal 9 Juli 2014, sudah harus menyusun langkah-langkah untuk dapat mengatasi posisi kas negara yang lagi kosong ini.

Kemana kira-kira Indonesia bisa mencari talangan kas kosongnya, agar roda birokrasi pemerintah bisa berjalan lancar. Tentulah kalau misalnya pembayaran gajih pegawai negeri sipil terpaksa tertunda atau penyediaan beras tidak bisa mencukupi, dan sebagainya, hal seperti ini tidak boleh terjadi.

Indonesia bisa meminta talangan likuiditas kepada lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, atau International Finance Corporation, dan sebagainya, tetapi bantuan dari lembaga seperti ini tidak bisa diperoleh dengan cepat.

Pilihan berikutnya, Indonesia haruslah melihat keuangan negara sahabat yang memiliki surplus cadangan devisa, atau surplus produksi pangan, atau surplus minyak bumi dan sebagainya. Dan, Indonesia harus membuat perjanjian bilateral dengan negara sahabat yang lagi surplus itu. Indonesia bisa juga untuk mengatasi kesulitan likuiditas ini dengan menerbitkan obligasi, dan dalam bentuk surat-surat hutang yang lain. Tentu juga memerlukan proses dan mudah-mudahan ketika surat hutang itu diterbitkan, permintaan yang datang adalah sangat besar sekali, melebihi jumlah yang ditawarkan. Dalam bahasa pasar modal, penawaran obligasi itu berakhir dengan over subscribe.

Masih ada cara lain, yaitu Indonesia bekerja keras untuk membuat seluruh BUMN dan BUMD, yakni menjual sahamnya di pasar modal. Alias membuat BUMN dan BUMD itu menjadi perusahaan publik. Nanti setelah proses go publik terlaksana, maka misalnya pemerintah menjual (divestasi) 10 % atau 20 % dari saham pemerintah pada seluruh BUMN itu kepada para investor. Insya Allah, kalau misalnya rata-rata nilai equity pemerintah pada masing-masing BUMN itu Rp. 5000 miliar. Dan misalnya nilai saham pemernitah itu sebesar 10 % adalah Rp. 500 miliar, dan harga jual labanya 3 kali harga nominal, maka untuk setiap BUMN, pemerintah akan dapat menerima uang Rp. 1.500 miliar. Kalaulah yang dijual saham pemerintah sebesar 10 % diberlakukan kepada 100 BUMN, maka akan dihasilkan dana sebesar Rp. 150.000 miliar atau sama dengan Rp. 150 triliun.

Apa masih ada lagi cara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas kas yang kosong ini? Tenaga ahli keuangan dapat juga menawarkan jasanya dengan cara sekuritasasi kekayaan negara Indonesia, seperti bahan tambang yang sudah terukur cadangan yang dapat ditambangkan. Tentu, semakin mulia bahan tambangnya seperti : emas, intan, dan berlian, maka semakin tinggi nilai hasil sekuritasasinya.

Sudah barang tentu cara mengatasi kesulitan likuiditas dengan cara berhutang, maka hutang itu pasti harus dibayar. Oleh karena itu, kalau berhutang lebih baik digunakan untuk pengeluaran belanja kapital, seperti membuat : jalan, jembatan, pelabuhan, perkebunan, dan pabrik-pabrik. Janganlah berhutang untuk membiayai konsumsi. Ekonum mengatakan janganlah hidup diluar batas kemampuan. Never having a life beyond your own means! Kata pepatah Melayu, janganlah besar pasak dari tiang. Sebab kalau hal seperti ini terjadi, maka rumahnya akan roboh. Atau janganlah, kata pepatah Melayu, awak pipit mau menelan jagung. Maka pipitnyalah yang akan mati. Kalau hal seperti ini terjadi pada daerah, maka daerahnyalah yang akan kemelut. Kalau hal seperti ini, terjadi pada negara, maka negara itu yang akan kalang kabut?

 

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar