Home EKUIN Industri Upaya Kemenperin Tekan Peredaran Ponsel Ilegal

Upaya Kemenperin Tekan Peredaran Ponsel Ilegal

180
Kemenperin dan Qualcomm Sepakat Berantas Ponsel Ilegal. (Foto : Siwa Ningsing/citraindonesia.com)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menindaklanjuti pengesahan Peraturan Menteri Perindustrian No 65/2016 mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan juga Peraturan Pemerintah No 20/2017 mengenai pengendalian import atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak dan kekayaan intelektual.

Saat ini pemerintah sangat berupaya dalam menekan peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Untuk itu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan diskusi bersama dengan Qualcomm mengenai upaya dalam memerangi peredaran ponsel ilegal didalam negeri.

“Penjualan ponsel saat ini pertahunnya mencapai 60 juta unit per tahunnya dan dari jumlah tersebut ada 20% itu ilegal atau 12 juta adalah ponsel ilegal,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto usai melakukan MoU dengan Qualcomm Incorporated di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2017).

Hal tersebut dilakukan guna mencegah maraknya peredaran ponsel ilegal ditengah masyarakat kita saat ini. Ponsel ilegal tersebut adalah ponsel yang menyerupai bentuk aslinya dari merek dan design handphonenya itu sendiri.

Airlangga menyampaikan bahwa pada tahun ini yang tercatat di Kementerian Perindustrian ada sekitar 40 juta nomor identitas asli ponesl yaitu International Mobile Equipment Identity tau IMEI. Sedangkan jumlah total IMEI yang tercatat sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini ada sekitar 500 jyta.

“Data yang sudah masuk ke perindustrian tahun ini ada 40 Juta IMEI yang sudah terdaftar. Data yang baru sedang ingin diolah, kalau yang sudah ada di Kemenperin sejak tanggal 2013 sampai saat ini ada 500 Juta IMEI. yang belum terdaftar sampai saat ini belum tau ya ada berapanya karena kan baru mau disinkronisasi data dengan sistem yang ini,” terang Menperin.

Sementara, Dirjen ILMATE Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan bahwa, ponsel ilegal yang dimaksud adalah ponsel palsu yang sangat menyerupai bentuk dan merek aslinya. Nantinya guna memperketat peredaran ponsel ilegal tersebut Kementerian Perindustrian telah menjalin kerjasama dengan Qualcomm Incorporated guna menciptakan Device Identification Registration and Blocking System (DIRBS) di Indonesia.

Dengan terjalinnya kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan Qualcomm maka seluruh IMEI yang telah dan akan didaftarkan pada database Kementerian Perindustrian terjamin validitasnya karena akan terjadi proses link antara Kementereian Perindustrian dengan GSMA.

“Selama ini kan pendaftaran IMEI agar melihat keabsahan, sampai saat ini sudah terkumpul ratusan juta IMEI. Nantinya bekerjasama dengan Qualcomm kita akan mulai kembali menganalisa IMEI sehingga dari sana akan tercipta banyak manfaat,” jelas Putu.

Putu juga menerangkan bahwa dengan adanya penggunaan ponsel ilegal tersebut dapat kerap kali dugunakan untuk melakukan aktivitas kejahatan dan terorisme dan ponsel ilegal tersebut terbuat dari material yang tidak sesuai dengan standartnya yang dapat membuat beresiko besar dengan bahaya privasi, keamanan dan kesehatan.” imbuh Putu.

Komentar

Komentar