Search
Thursday 25 December 2014
  • :
  • :

UMKM di Indonesia Sulit Berkembang

ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi KADIN DKI Jakarta, Nasfi Burhan menegaskan penyebab sulit berkembangnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia lantaran ketatnya pemerintah yang dimiliki peraturan.

Kepada Citra Indonesia, Selasa (31/12/2013), Nasfi mengatakan, ketatnya peraturan seperti tempat tinggal tidak boleh dijadikan tempat usaha. Padahal, untuk mengurus izin domisili usaha merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi. Jika tidak, izin tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat.

“Kendala ini membuat pelaku UMKM mau tidak mau harus menyewa bangunan (kios, toko, dan lain-lain) di lokasi yang sesuai peruntukan. Padahal, modal UMKM kecil. Kalau sewa tempat saja minimal Rp1 juta/bulan, tak heran banyak UMKM yang gulung tikaR,” jelasnya.

Saat mengurus perizinan, baik izin domisili, izin usaha dalan lain-lain, UMKM kembali terbentur oleh perilaku birokrasi yang lamban dan bertele-tele kalau tidak diberi “uang lelah”, sehingga tak sedikit UMKM yang nekat tetap membuka usaha meski izin belum keluar.

“Yang paling pelik adalah dalam hal permodalan. Bank tak mau menyalurkan kredit kepada UMKM jika tidak disertai jaminan. Selain itu, meski ada bank yang memiliki program KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun bunga yang dikenakan sangat tinggi, sekitar 24 persen. Jauh di atas suku bunga BI (Bank Indonesia) yang hanya 18 persen,” ungkap Nasfi.

Ketua Umum Aspekti (Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika) ini mengakui kondisi tersebut sangat disesalkannya karena UMKM termasuk penggerak roda perekonomian negara.

Untuk itu diharapkan pemerintah dapat segera membentuk Lembaga Keuangan Non Bank demi meringankan beban pelaku UMKM, setidaknya dalam masalah permodalan. (rhm)

Print Friendly