Home METRO Daerah Truk Mati Pajak Dilarang Beroperasi, Pengusaha Bengkulu Protes

Truk Mati Pajak Dilarang Beroperasi, Pengusaha Bengkulu Protes

159

BENGKULU, CITRAINDONESIA.COM– Rencana Pemprov Bengkulu melalui Dinas Perhubungan akan menertibkan seluruh truk batu bara (BB), terutama yang mati pajak, kir (kelayakan kendaraan) dan melebihi tonase tidak akan berjalan mulus. Pasalnya sejumlah pengusaha pemilik kendaraan menolak larangan truk yang mati pajak untuk tidak boleh beroperasi.

“Walaupun mati pajak kan bisa saja setelah lima tahun akan berakhir masa berlaku STNKnya itu baru dilunasi. Risikonya yang mati pajak, kalau mau menghidupkan kembali pajaknya harus melunasi denda keterlambatan. Bukan berarti tidak boleh beroperasi,” kata Ketua Gabungan Angkutan Pengusaha Batu Bara (Gapabara) Provinsi Bengkulu, Yurman Hamedi, Jumat (10/2/2017).

Ia menambahkan, selama ini banyak angkutan mati pajak lantaran pendapatan atau sumber biaya angkut batu bara tidak sesuai lagi, hanya Rp140 per kg. Jangankan untuk cari keuntungan, agar mendapatkan biaya perawatan kendaraan saja sulit.

“Kini lihatlah akibat biaya angkut murah, banyak truk batu bara beralih fungsi. Mereka lebih memilih mengangkut material,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Oktaviano mengakui mulai tahun 2018 truk angkutan batu bara wajib melintasi jalan khusus. Sehingga tidak ada lagi yang boleh masuk jalan milik negara.

“Sekarang solusinya belum ada. Tapi kalau tahun depan (2018, red) perusahaan tambang harus buat jalan khusus. Agar jalan yang dibangun pemerintah tidak cepat rusak,” ungkapnya.

Sedangkan Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Bengkulu, Anwar Afrianto, mengakui sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 kendaraan mati pajak dan kir tidak boleh beroperasi. Begitu juga yang bermuatan melebihi tonase harus dibongkar kelebihannya.

“Tugas kami sudah memasang rambu lalu lintas. Penindakannya di polisi, baik yang mati pajak atau melebihi tonase. Kami akan koordinasi agar dilakukan operasi gabungan,” pungkasnya. (ica)

Komentar

Komentar