“Inga- inga” Yang Lulus CPNS Sekneg Lapor Panitia 6- 7 November

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- 175 lulus CPNS di Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 harus datang ke panitia seleksi Rabu dan Kamis, 6 dan 7 Desember 2017.

74 untuk Sekretariat Kabinet (Setkab), 91 CPNS untuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan 10 untuk Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

Selanjutnya, nama-nama lengkap peserta Seleksi CPNS Kemensetneg Tahun 2017 dinyatakan lolos seleksi akhir, beserta jabatan dan instansi penempatannya dapat dilihat pada tabel di sini (tautan: Lampiran pengumuman final).

Bagi yang lulus seleksi, Ketua Panitia Pengadaan CPNS Kemensetneg Tahun 2017, Cecep Sutiawan, diwajibkan datang sendiri (tidak diwakilkan) untuk menyerahkan berkas persyaratan administrasi pengangkatan CPNS pada:

Hari, Tanggal: Rabu dan Kamis, 6 dan 7 Desember 2017

Pukul: 09.00 – 15.00 WIB

Tempat: Ruang Rapat Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Lantai 2 Gedung I Kemensetneg, Jalan Veteran Nomor 17, Jakarta Pusat

Pakaian: Kemeja Putih dan celana/rok berwarna hitam/gelap.

Sebagai informasi, hasil akhir pengumuman CPNS untuk Setkab dan Kemensetneg semua formasi terisi sedangkan untuk UKP PIP ada 3 (tiga) formasi yang tidak terisi. (friz)




Pelatihan 3in1 Tingkatkan Kualitas SDM

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, daya saing Indonesia membutuhkan fondasi yang kokoh pada sisi sumber daya manusia (SDM). Langkah ini menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo, termasuk dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional.

“Guna memacu kualitas SDM industri, Kementerian Perindustrian melaksanakan melalui dua program, yaitu link and match SMK dan industri serta pelatihan 3in1,” ucapnya pada Wisuda Sarjana ke 86 Periode IV Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (25/11/2017).

Model ini menurutnya diadopsi dari penerapan dual system di Jerman dan Swiss. Oleh karena itu, Menperin menilai peran perguruan tinggi sangat penting untuk mendukung fondasi dalam penguatan daya saing Indonesia.

“Karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing serta mampu menjawab tantangan global saat ini,” terangnya.

Mengenai kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri keempat atau Industry 4.0, dia mengajak seluruh pelaku industri memanfaatkan teknologi terkini untuk mendukung produksinya.

“Revolusi industri keempat adalah di mana internet menjadi bagian integral dari proses di industri,” jelasnya.

Industry 4.0 ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia karena punya banyak potensi, antara lain jumlah pengguna internet dan telepon seluler, jumlah universitas, permintaan domestik, serta kontribusi manufaktur yang sangat besar.

“Revolusi industri keempat ini sangat erat kaitannya dengan otomatisasi. Saat ini, sudah mulai diterapkan di Indonesia khususnya di industri makanan dan minuman serta industri otomotif. Akan menyusul di industri semen dan permesinan,” paparnya.

Bahkan, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) Indonesia juga telah bertransformasi untuk menghadapi era digital tersebut dengan bergabung ke program yang diinisiasi oleh Kemenperin, yaitu e-Smart IKM.

“Program ini telah melibatkan lebih dari 1300 pengusaha dan kami targetkan akan mencapai 10.000 pengusaha pada tahun 2019,” ungkapnya. (dewi)




Catatan Timboel Siregar Tentang BPJS Kesehatan : “Buruk Muka Cermin Dibelah”

BPJS Kesehatan berencana untuk melibatkan peserta untuk mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik). Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit katastropik selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan.

Demikian berita ttg JKN yang muncul saat ini di beberapa media. Tentunya berita ini membuat keresahan bagi peserta JKN yang mengalami sakit katastropik seperti penderita cuci darah, jantung, dsb.

Atas berita tersebut, saya mencoba membuat catatan kecil. Merujuk UU No. 40 tahun 2004 ttg SJSN Pasal 22 ayat (1) diamanatkan “Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. “ayat (2) nya bilang “Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.”

Dari dua ayat tersebut maka saya menilai bahwa BPJS kesehatan wajib melayani seluruh peserta JKN atas seluruh jenis pelayanan tsb di atas termasuk kuratif, dan urun biaya bisa dikenakan bila ada penyalahgunaan pelayanan.

Pertanyaannya, apakah peserta yang menderita penyakit katastropik menimbulkan penyalahgunaan pelayanan? Tentu tidak. Saya yakin peserta JKN penderita katastropik bukan penyalahgunaan pelayanan. Oleh karena itu kalau penderita katastropik harus urun biaya maka kebijakan tsb sudah melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) tsb.

Pernyataan Dirut BPJS yang ingin melibatkan peserta utk cost sharing bagi penyakit katastropik adalah sebuah statement kebingungan mencari solusi atas masalah defisit pembiayaan JKN yang tiap tahun terjadi.

Sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintah dan direksi BPJS Kesehatan selalu merespon defisit dgn memproduksi regulasi yg menyulitkan peserta JKN, seperti Per BPJS no. 84/2014 dan Per BPJS no. 1/2015 ttg masa aktivasi pendaftaran JKN. Ketika angka piutang iuran tinggi maka lahirlah Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran JKN. Apa dgn lahirnya peraturan tsb piutang iuran menurun, tentu tidak. Piutang iuran tetap tinggi, per 30 Juni 2017 piutang iuran sebesar Rp. 3.9 Triliun. Tingginya piutang ini tentunya terkait dgn kinerja direksi BPJS Kesehatan.

Seharusnya pemerintah dan Direksi BPJS Kesehatan merespon defisit dengan mengevaluasi komitmen anggaran pemerintah dan mengevaluasi kinerja Direksi, bukan malah mengorbankan pasien JKN apalagi melanggar ketentuan UU SJSN.

Janganlah lagi membuat rakyat yang memiliki hak konstitusional atas jaminan kesehatan menjadi sulit memperoleh hak konstitusionalnya hanya karena kinerja Direksi yg belum optimal.

Jadi bila pernyataan Pak Dirut di atas benar benar direalisasikan maka pemerintah dan Direksi telah nyata- nyata melanggar Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU SJSN, dan pepatah yang pas dalam masalah ini adalah Buruk Muka Cermin Dibelah, kinerja rendah direksi rakyatlah yang disalahkan dan dipersulit.

Pinang Ranti, 25 Nopember 2017

Tabik

Timboel Siregar




Tak Sesuai Usulan, Upah Buruh Bekasi Naik 8,71 Persen

BEKASI, CITRAINDONESIA.COM- Meski upah buruh bekasi termasuk salah satu paling tinggi di Jawa Barat, namun belum sesuai yang diusulkan asosiasi pekerja dari 11 kabupaten/kota yang meminta di atas 8,71 persen (%).

“Angka yang diusulkan itu berdasarkan pembahasan dewan pengupahan kabupaten dan kota masing-masing, dan ada rekomendasi bupati atau wali kota setempat. Pengusulan dari bupati dan walikota ini angkanya (kenaikan dari UMK tahun sebelumnya) sebesar 8,71%,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif dikutip dari Antara, Rabu (22/7/2017), dikutip dari cnn.

Sebelumnya, pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi naik hingga 8,71% menjadi Rp3,9 juta dari Rp3,6 juta pada tahun sebelumnya.

Ferry menjelaskan, semua bupati dan wali kota di provinsi Jawa Barat mengusulkan kenaikan 8,71 persen. Namun, menurut dia, asosiasi pekerja dari 11 kabupaten/kota, termasuk kota Bekasi sebenarnya mengusulkan UMK di atas 8,71 persen.

Selain Bekasi, permintaan serupa juga diajukan asosiasi Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang. Adapun UMK di Depok sebesar Rp3,58 juta, Kabupaten Bogor Rp3,56 juta, Kabupaten Bekasi Rp3,91 juta, dan Kabupaten Subang Rp2,52 juta.

Kendati demikian, Ferry memastikan penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang mencakup formulasi perhitungan UMK tahun berjalan. Penetapan upah pun melalui pembahasan bersama antara perwakilan serikat pekerja, Apindo, dan pakar.

“Kalau buruh menyatakan penentuan UMK kali ini tanpa survei, itu salah. Ada survei lima tahun sekali terhadap kebutuhan pokok, kalau dulu kan pakai angka kehidupan hidup layak atau KHL,” jelasnya. (pemi)




Pengangguran Tambah Lagi 10 Ribu Orang, Pekerja Sindir Menaker!

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- “Katanya ekonomi Jokowi-JK makin bagus. Tahunya tumbuh makin ciut 5,06 persen. Jauh dari janji kampanye di atas 7 persen. Rakyat ini cuma digombal,” ujar Kiki, seorang pekerja di salah satu mall di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Dia lantas nyinyir. Rendahnya pertumbuhan ekonomi membuat pengangguran semakin tinggi. Dia meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dakhiri dan jajarannya berkerja lebih keras lagi ke depan agar para pengangguran itu terserap di berbagai sektor.

“Aku itu melihat Pak Menaker di twitter main vlog dengan menaker Filipina klo gak salah. Masih sempat- sempatnya yaa… Ini di tengah jumlah pengangguran bertambah 10.000 orang loh? Ini bukan angka kecil loh… pikirin dong …  Pak Menteri bergegaslah,” sindirnya.

Senada dikatakan Suherman, yang juga pekerja di mal kawasan Jakarta Selatan tersebut. Bahwa janji pemerintah dan menaker- menaker sebelumnya dan yang sekarang untuk mengurangi angka pengangguran, kebanyakan retorika.

“Menaker manasih yang mikirin nasib rakyat? Menurut gue sih kita-kita orang kecil ini kebanyakan digombal. Menaker- menaker sejak dulu sampai sekarang mau kurangi pengangguran hanya retorika. Tuh buktinya BPS umumkan tambah pengangguran 10 ribu. Artinya kan menaker gak kerja,” katnya.

Dia lantas meminta Menaker RI Hanif Dakhiri memikirkan bagaimana caranya menyerap pengangguran yang 10.000 orang itu. Karena penganguran ini rentan menciptakan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

“Itu tugas beliau (Menaker). Klo gak mampu ya mundur dong. Banyak yang mampu kok. Karena seperti kita ketahui pengangguran itu bisa mengakibatkan kesenjangan sosial, bisa orang nakal, gelap mata dan jadi preman atau bandar narkoba. Jadi mereka harus dicarikan pekerjaan,” tambahnya tanpa merinci siapa gerangan.

Seperti diketahui, hari ini Kepala BPS melansir data angkatan kerja di tanah air. Sebanyak 128,06 juta penduduk Indonesia adalah angkatan kerja, jumlahnya bertambah 2,62 juta orang dari Agustus 2016. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,33 poin.

“Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 10 ribu orang, sementara TPT turun sebesar 0,11 poin,” ungkap   Kepada BPS Suhariyanto, di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Penduduk yang bekerja 121,02 juta orang, bertambah 2,61 juta orang dari Agustus 2016. Sektor-sektor mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Sektor Industri (0,93 poin), Sektor Perdagangan (0,74poin), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan (0,49 poin). (friz)




Oktober 2017, Upah Nominal Buruh Naik 0,25 Persen

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Badan Pusat Statistik (BPS), di Jakarat, Rabu (15/11/2017) merilis, upah nominal harian buruh tani nasional pada October 2017 naik sebesar 0,25 persen (%).

Data BPS menunjukkan, upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sementaran, upah riil buruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja.

Sementara, upah riil merupakan perbandingan antara upah nominal dengan indeks konsumsi rumah tangga.

Upah nominal harian buruh tani nasional pada Oktober 2017 naik 0,25% menjai Rp50.339,00 per hari, bila dibanding upah buruh tani September 2017 hanya Rp50.213,00. Upah riil-nya mengalami kenaikan sebesar 0,40%.

Data BPS juga menunjukkan, upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Oktober 2017 naik 0,05% menjadi Rp84.421,00 per hari, bila dibanding upah September 2017 sebesar Rp84.378,00. Upah riil-nya mengalami kenaikan sebesar 0,04%. (pemi)




2018, “Ease of Doing Business in Indonesia” Naik 19 Tingkat

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kelompok Bank Dunia Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs melaporkan, peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia menembus peringkat ke-72 pada 2018.

“Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di beberapa wilayah yang diukur oleh Doing Business. Dengan telah mengadopsi 39 indikator reformasi Doing Business selama 15 tahun, Indonesia merupakan salah satu dari 10 reformer teratas dunia,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chaves dalam siaran persnya Kamis (9/11/2017).

Menurut Chaves, selama dua tahun berturut-turut, Indonesia telah melakukan 7 reformasi, yang merupakan jumlah reformasi tertinggi dalam satu tahun. Ia memuji tekad pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

“Melanjutkan momentum dan upaya memperluas reformasi yang mengikutsertakan keterbukaan dan persaingan, merupakan kunci untuk menstimulasi lebih jauh lagi sektor swasta di negara ini,” jelas Chaves.

Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia itu mengemukakan, Reformasi yang telah dilakukan di Jakarta dan Surabaya, dua kota yang diukur oleh laporan ini, pada tahun lalu adalah:

Biaya memulai usaha dibuat lebih rendah dengan penurunan dari sebelumnya 19.4% menjadi 10.9% pendapatan per kapita.

Biaya mendapatkan sambungan listrik dibuat lebih murah dengan mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal. Biaya untuk mendapatkan sambungan listrik kini 276% dari pendapatan per kapita, turun dari 357%. Di Jakarta, dengan proses permintaan untuk sambungan baru yang lebih singkat, listrik juga didapatkan dengan lebih mudah.

Akses perkreditan ditingkatkan dengan dibentuknya biro kredit baru.

Perdagangan lintas negara difasilitasi dengan memperbaiki sistem penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai serta pendapatan bukan pajak. Akibatnya, waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses, dan mengirimkan dokumen saat mengimpor turun dari 133 jam menjadi 119 jam.

Pendaftaran properti dibuat lebih murah dengan pengurangan pajak transfer, sehingga mengurangi biaya keseluruhan dari 10,8% menjadi 8,3% dari nilai properti.

Hak pemegang saham minoritas diperkuat dengan adanya peningkatan hak, peningkatan peran mereka dalam keputusan perusahaan besar, dan peningkatan transparansi perusahaan.

Menurut Chaves, di bidang Memulai Usaha, Indonesia telah melakukan reformasi paling banyak dalam 15 tahun, dengan delapan reformasi sejak tahun 2003. Akibatnya, untuk memulai bisnis baru di Jakarta sekarang dibutuhkan waktu 22 hari, dibandingkan dengan 181 hari di laporan Doing Business 2004.

Namun demikian, diakui Chaves, bahwa jumlah prosedur untuk mendaftarkan bisnis baru di Indonesia tetap tinggi, yaitu 11 prosedur, dibandingkan dengan 5 prosedur di negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chaves juga menyebutkaan, bahwa Indonesia telah melakukan perbaikan signifikan dalam Menyelesaikan Kepailitan, dan hal ini merupakan pencapaian yang terbaik.

“Pada tahun 2003, tingkat pemulihan hanya 9,9 sen untuk setiap dolar. Kini tingkat tersebut telah melompat secara signifikan sampai 65 sen,” terang Chaves.

Chaves menyarankan perlunya Indonesia melakukan pebaikan di bidang Penegakan Kontrak. Ia menyebutkan, biaya untuk menyelesaikan perselisihan komersial melalui pengadilan negeri di Jakarta menurun hampir separuh dari 135,3% dari klaim di tahun 2003 menjadi 74% sekarang. Namun hal ini masih jauh lebih tinggi daripada rata-rata 21,5% di negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD. (*)




Dinilai Tak Sesuai UU, Buruh Landak Tolak Penetapan UMK 2018

LANDAK, CITRAINDONESIA.COM- Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho Landak, Yasiduhu Zalukhu menerangkan, pihak dari serikat buruh menolak keras surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait formulasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2018.

“Dengan surat edaran itu kami menyatakan menolak, karena bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 88 bahwa UMK berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” ujarnya, di Landak, Kalimantan Barat , Selasa (7/11/2017), seperti diberitakan tribunlandak.

Dimana dalam surat yang tertuang pada nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/20 17 tanggal 13 Oktober, memerintahkan kepada seluruh Gubernur untuk menetapkan upah berdasarkan PP 78 2015 pasal 44.

Menurut Yasiduhu, hal itu ditolak karena UMK Kabupaten Landak sampai saat ini yang sebesar Rp2.000.893 belum mencapai hasil survei KHL. Kemudian inflasi yang digunakan dalam surat tersebut juga adalah menurut inflasi nasional bukan inflasi daerah.

“Sejatinya sebelum mengeluarkan surat edaran ini, Menteri Tenaga Kerja meminta informasi dari Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat Provinsi mau pun Kabupaten/Kota tentang informasi pencapaian KHL,” katanya.

Karena di dalam PP 78 tahun 2015 pasal 63 tentang pengupahan, tertuang bahwa bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi yang UMK dan UMP nya belum mencapai KHL diminta untuk menyesuaikan secara bertahap selama empat kali tahapan sejak tahun 2015 hingga 2019.

“Maka oleh karena itu, kami berharap dan meminta supaya pasal yang digunakan pada PP 78 bukan pasal 44. Namun pasal 63 yang dipergunakan untuk menetapkan UMK tahun 2018,” harapnya.

Sebagai informasi, dari hasil survei KHL tahun 2017 untuk di Landak sebesar Rp 2.689.000. Sehingga paling tidak UMK Kabupaten Landak tahun 2018 setidaknya 90 persen.
Untuk mengejar tahun 2019 yang harus sesuai KHL.

“Karena tinggal satu tahapan lagi sejak di tetapkannya PP 78 tahun 2015, dimana untuk UMK pada tahun 2019 sudah wajib sesuai dengan KHL,” terang Yasiduhu yang biasa disapa Yusuf ini.

Sementara kalau memakai surat edaran Menteri Tenaga Kerja, maka UMK tahun 2018 untuk di Kabupaten Landak hanya sebesar Rp 2.174.000.
Secara otomatis selisih antara hasil survei KHL dengan UMK sangat jauh.

“Maka oleh karena itu, kami tetap menolak surat edaran tersebut. Apabila masih tetap dipaksakan, maka kami akan melakukan aksi mogok besar-besaran,” ancamnya.

Untuk aksi itu sendiri pihaknya sudah memberitahukan kepada Kapolres dan Ketua DPRD, melalui surat mengenai penolakan surat edaran Menteri Tenaga Kerja. “Jadi lebih tinggi undang-undang atau surat edaran,” tegasnya.

Diakuinya bahwa (Besok,-Red) ada rapat, bersama Pemerintah dan unsur dewan pengupahan untuk melakukan koordinasi tentang persoalan penetapan UMK tahun 2018.

“Jadi penetapan untuk UMK Landak tahun 2018 tergantung hasil dari koordinansi rapat besok. Namun penetapan dari Pemerintah paling lambat 21 November sudah ditetapkan UKM Kabupaten Landak,” tutupnya. (*)




Menaker : Yang Menetapkan UMP Itu Gubernur!

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri memastikan penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2018 sepenuhnya kewenangan Gubernur sesuai PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Bukan saya yang menetapkan besaran kenaikannya (8,72 persen),” katanya usai simposium Pendidikan Vokasi (Kejuruan) Sistem Ganda Berorientasi pada Praktik-Peluang bagi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Karenanya kata dia, bahwa pihak yang berkompeten menetapkan UMP itu adalah Gubernur Kepala Daerah, bukan Menaker.

“Yang menetapkan UMP itu Gubernur sesuai kewenangannya. Datanya dari BPS. Itulah yang saya informasikan melalui surat edaran,” jelasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar 8,71 persen.

“Kenakan UMP tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017,” begitu bunyi SE tersebut diperoleh awak media, Senin (30/10/2017).

Kenaikan UMP itu dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya adalah Inflasi Nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%.

Dalam SE itu, Menaker meminta gubernur wajib menetapkan UMP 2018 paling lambat 1 November 2017. Upah Minimum diumumkan 21 November 2017. Keputusan UMP tersebut ditetapkan dan diumumkan serentak pada tanggal tersebut. (dewi)

 




512 CPNS Lolos SKD di Kemensetneg, Setkab, dan UKP PIP

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Sebanyak 512 dari 5.045 pelamar yang mengikusi Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila telah dinyatakan lolos.

Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemensetneg Tahun 2017, Cecep Sutiawan, dalam pengumumannya Senin (30/10/2017) merincikan ke-512 pelamar lolos SKD itu terdiri atas 271 pelamar CPNS untuk 38 formasi jabatan di Kemensetneg, 217 pelamar untuk 25 formasi jabatan di Setkab, dan 24 pelamar untuk 8 formasi jabatan di UKP PIP.

Selanjutnya nama-nama pelamar yang lolos SKD di sini (tautan: 20171030_pengumuman_hasil_skd).

Menurut Cecep, peserta yang lolos SKD berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang meliputi Bahasa Inggris dan Wawancara.

“Tes Bahasa Inggris akan diselenggarakan di Gedung LBPP LIA Pramuka, Jalan Pramuka Kav 30, Jakarta Pusat, pada Kamis, 2 November 2017,” jelas Cecep seraya menambahkan, peserta akan dibagi dua gelombang yaitu pukul 09.00 WIB dan pukul 13.00 WIB.

Cecep mengingatkan peserta yang akan mengikuti SKB untuk membawa: a. Kartu Tanda Peserta Ujian; b. Kartu Tanda Penduduk; dan c. Pulpen dan pensil 2B.

“Peserta harus hadir di lokasi pelaksanaan Tes Bahasa Inggris selambat-lambatnya 60 menit sebelum tes dimulai,” tegas Cecep seraya menambahkan, bagi peserta yang tidak mengikuti Tes Bahasa Inggris akan dinyatakan mengundurkan diri.

Hasil Tes Bahasa Inggris ini, menurut Cecep, akan diumumkan pada 2 November 2017 melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan Sekretariat Kabinet. (setkab)