Istrinya 39, Pria Ini Edan Tiduri 8 Orang Semalam

Punya 39 Istri. Pria ini bisa meniduri 8 istri dalam semalam. Ini namanya baru edan. Anda?




Anak Ahok Minta Mamanya Lupakan ‘good friend’

Anak- anak Ahok minta mamanya Veronica Tan meninggalkan ‘good friend’ sang mama!




Panglima TNI Resmikan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, meresmikan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima yang ditandai dengan penandatangan prasasti dan penekanan tombol, bertempat di Komplek Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2018).

Mengawali sambutannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat kepada umat Katolik di lingkungan Mabes TNI Cilangkap atas diresmikannya Gereja Katolik Bunda Maria Fatima.

‘Dengan selesainya pembangunan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima, pantas untuk disyukuri dan menjadi berkat bagi umat Katolik di lingkungan Mabes TNI’, ucapnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pembangunan fisik rumah ibadah jangan menjadi yang utama karena yang lebih penting adalah membangun mental dan hati kita, agar umat semakin menghayati apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta dalam hidup menggereja.

‘Apalah artinya sebuah bangunan tempat ibadah yang megah tanpa diimbangi dengan kemegahan sikap dan perilaku serta Iman pemeluknya’, katanya.

Dia berharap : ‘Dengan kehadiran Gereja Katolik Bunda Maria Fatima di lingkungan Markas Besar TNI Cilangkap akan semakin meningkatkan semangat umat beribadah di gereja. Bukan sebaliknya, setelah tempat beribadah ini menjadi lebih dekat justru umat malas untuk datang beribadah ke gereja’.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa pembinaan dan pembangunan bidang keagamaan di lingkungan Markas Besar TNI memiliki kedudukan dan peranan yang amat penting sebagai bagian integral dari upaya meletakkan landasan moral dan spiritual yang kokoh bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

‘Dengan demikian, manusia sebagai subjek pembangunan akan mampu menempatkan diri dalam keselarasan, keseimbangan dan keserasian hidup antara manusia yang satu dengan yang lainnya, masyarakat dan alam lingkungannya serta dengan penciptaNya’, jelasnya. (olo)




1000 Orang FPI Demo Kantor Facebook

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Aparat Polda Metro Jaya siap mengamankan anggota FPI yang akan berunjukrasa di kantor perwakilan Facebook Indonesia, di kawasan Gatot Subroto Jakarta, Jumat (12/1/2018).

‘Ada pemberitahuan (FPI)’, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Jakarta Kamis (11/1/2018).

Untuk mengamankan aksi FPI itu supaya berjalan tertib, menurut Argo, sudah menyiapkan pasukan Polda Metro Jaya secukupnya.

Jumlah anggota FPI yang akan berdemo itu kata Argo, sekitar 1000 orang. Bahkan polantas juga akan turut mengatur kelancaran arus lalin di seputar lokasi aksi. (adams)




Membaik Kesehatan Ade Komarudin

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kesehatan mantan Ketua DPR RI, Ade Komarudin kian membaik dan memberikan reaksi. Tapi masa kritisnya melum berlalu.

‘Masa kritisnya sampai 3 hari, belum (dilewati), ini hari ke-2′, ujar Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia, Kamis (11/1/2018).

Ade sejak kemarin dirawat tim dokter di RSPA Gatot Subroto, Jakarta. Dia dikabarkan mengalami pecah pembulu darah yang mengarah kepada stroke, Rabu pagi (10/1/2018) hingga dilarikan ke rumah sakit itu.

Sudah menjalani operasi. Namun perkembangan kesehatan Akom, begitu panggilan akrabnya sudah makin baik dan bisa merespon tim dokter. ‘Tinggal pemulihan saja’, jelas Doli.

Sebelumnya petinggi dan elit negeri ini sudah membesuk Akom. (adams)




Tata Cara Memberikan Cuti Kepada PNC

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada 21 Desember 2017, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (tautan: Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata Cara Pemberian Cuti PNS).

Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Desember 2017 oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana.

Menurut Lampiran Peraturan ini, cuti PNS diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dapat didelegasikan wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

“Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan Negara,” bunyi diktum II poin 5 lampiran Peraturan ini.

Adapun jenis cuti menurut peraturan ini terdiri atas: 1. Cuti tahunan; 2. Cuti besar; 3. Cuti sakit; 4. Cuti melahirkan; 5. Cuti karena alasan penting; 6. Cuti bersama; dan 7. Cuti di luar tanggungan Negara.

1.Cuti Tahunan

Menurut Peraturan ini, PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan, yang lamanya adalah 12 (dua belas) hari kerja.

“Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja,” bunyi diktum IIIA poin 3 lampiran Peraturan ini.

Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, menurut Peraturan ini, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.

Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, menurut Peraturan ini, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.

“Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja,” bunyi diktum IIIA poin 9 peraturan ini.

Adapun hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, menurut Peraturan ini, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Peraturan ini juga menegaskan, hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Selanjutnya, hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan tahun berjalan.

Mengenai PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah atau dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, menurut peraturan ini, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan cuti tahunan.

2.Cuti Besar

Dalam Peraturan BKN RI Nomor 24 Tahun 2017 itu disebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar ini tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud, dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji,” bunyi diktum IIIB poin 5 lampiran Peraturan ini.

Menurut Peraturan ini, hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Selain itu, PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus.

Ditegaskan dalam Peraturan ini, selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. (setkab)




Aturan Baru BKN Tentang Cuti PNS

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Selain cuti tahunan dan cuti besar, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (tautan: Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata Cara Pemberian Cuti PNS), yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, 21 Desember 2017, disebutkan masih terdapat beberapa jenis cuti untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jenis cuti PNS yang juga diatur Peraturan ini adalah: cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara.

Cuti Karena Alasan Penting :

Menurut Peraturan ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud (a) meninggal dunia; atau c. melangsungkan perkawinan.

Selain itu, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi cesar, menurut Peraturan ini, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, menurut Peraturan ini, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.

PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya, menurut Peraturan ini, juga dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.

“Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi diktum IIIE poin 6 lampiran Peraturan ini.

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, menurut Peraturan ini, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Cuti Bersama

Menurut Peraturan ini, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan tidak mengurangi hak cuti tahunan. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hal atas cuti bersama, menurut Peraturan ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

“Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan,” bunyi diktum IIIF poin 5 lampiran Peraturan ini.

Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 ini disebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain: a. mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas Negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; b. mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri; c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan; d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus; e. mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

“Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya,” bunyi diktum IIIG poin 7 dan 8 lampiran Peraturan ini.

Menurut Peraturan ini, cuti di luar tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, dan harus diisi.

Cuti di luar tanggungan Negara, menurut Peraturan ini, hanya dapat diberikan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“PPK sebagaimana dimaksud tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan Negara,” bunyi diktum IIIG poin 17 Peraturan ini. Selain itu, menurut Peraturan ini, permohonan cuti di luar tanggungan Negara dapat ditolak.

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, juga tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Sedangkan bagi PNS yang melakukan cuti di luar tanggungan Negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS.

Peraturan ini juga menegaskan, PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya, paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.

Selanjutnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah menerima laporan, PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang bersangkutan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

“Dalam hal PNS yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain,” bunyi diktum IIIG poin 32 lampiran Peraturan BKN ini.

PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, menurut Peraturan ini, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dan diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 22 Desember 2017 itu. (setkab)




Jokowi Bagikan 1.015 KIP dan 500 PKH Kepada Warga NTT

NTT, CITRAINDONESIA.COM- Usai meninjau Embung Saina di di Desa Oelolot, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/1) siang, untuk menyerahkan 1.015 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 500 Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengingatkan kepada para siswa penerima KIP agar semuanya belajar dengan baik. Presiden mengisahkan dirinya, yang belajar dua kali lipat dibanding teman-temannya saat masih di sekolah.

‘Kalau dulu saya, teman saya belajar 2 jam, saya belajar 4 jam. Saya lihat teman saya belajar 4 jam, saya 8 jam. Kalau enggak gitu mana kita lebih pintar dari teman-teman kita. Bermain juga enggak apa-apa tapi belajar itu tugas utama anak-anak’, tutur Presiden.

Sementara terkait dana KIP, Presiden Jokowi mengatakan, dalam kartu tersebut ada dana yang bisa diambil. Yang SD dapat Rp450 ribu, yang SMP mendapatkan Rp750 ribu, dan SMA/SMK mendapatkan Rp 1 juta.

Namun demikian, Presiden mengingatkan agar anggaran yang ada dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, seperti beli seragam sekolah, sepatu, boleh, topi sekolah, boleh, buku, atau untu bayar sekolah yang kecil-kecil.

“Untuk beli pulsa? Untuk beli pulsa tidak boleh. Dana yang ada di kartu ini tidak boleh untuk beli pulsa. Ingat anak-anak ya,” pesan Kepala Negara.

Demikian juga untuk PKH yang dananya Rp1.890.000. Kepala Negara menitipkan agar betul-betul digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak dan gizi anak.

“Kalau ngambil Rp500 ribu, diminta suami Rp200 ribu untuk beli rokok boleh ndak? Tidak boleh,” tutur Presiden seraya meminta kepada penerima PKH agar menyampaikan kepada suaminya.

Embung :

Jokowi juga mengemukakan pemerintah telah membangun 74 embung hanya di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satunya adalah Embung Saina, di Desa Oelolot, Rote Barat. (setkab)




Putri Charlotte Yang Selalu Bikin Senyum Papa Pama

LONDON, CITRAINDONESIA.CPM- Putri Charlotte pasti selalu bikin senyum Papa- Pama dan seisi rumahnya sebelum dia berangkat sekolah pagi- pagi hari.

‘Dia memang lucu dan genius. Kadang pertanyaannya muncul di luar dugaan orang banyak di sekolah termasuk pada papa – pama. Dikirain belum tahu- tahunya dia sudah banyak tahu tentang segala hal’, begitu info didapat media.

Pangeran William dan Kate Middleton mengumumkan anak perempuan mereka berusia 2 tahun akan sekolah dalam kartu Natal mereka pada Desember 2017. Kakaknya, Prince George, sekolah di Westacre Montessori School di Norfolk.

Lucunya putri Kate Middleton.

Willcocks Nursery School, didirikan pada tahun 1964, menawarkan kegiatan untuk anak-anak antara usia dua dan lima tahun termasuk puisi, akting, waktu makan siang, nyanyian dan pertunjukan.

Ya semalacam play group. Sekolah juga melibatkan siswa dalam kegiatan seperti olahraga, memasak, melukis dan musik.

Orang tua yang ingin anak-anak mereka sekolah di Willcocks harus membayar biaya £ 125 ($ 168.

Siswa yang terpilih akan diterima. Orang tua wajib memberikan deposit sebesar £ 1.500 ($ 2.027). Uang sekolah rutin £ 3050 ($ 4,121) per term, mahal bukan! (dewi)




Harta Gono-gini Versi Hotman Paris

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Mungkin masih sangat banyak orang INdonesia yang gak tahu apa itu harta gono-gini.

Bagi pasangan suami istri, pada zaman dulu, ketika si suami mencerikan istrinya ya … sudah angkat kaki saja, selesai. Si istri cuma bawa pakaiannya saja, harta hasil pencaharian semua jadi milik si suami.

Lalu si suami kawin lagi. ‘Enak sekali tuh si laki’. Perempuan atau istri baru yang baru dinikahi si laki itu, langsung serba lengkap, misalnya. Sementara si istri pertama tadi yang membungkuk di ladang dan sawah cuma pergi bagai tanpa pesan!

Nah, bagi yang tidak mau jadi korban seperti itu, ikuti arahan Bang Hotman Paris Hutapea, yang memberikan pencerahan kepada kita walau sepenggal doang.

Tapi sangat bergun. Sebab di zaman now, ada yang namanya pembagian harta gono- gini. Bagi rata hasil pencarian si suami dan istri ketika mereka bercerai. (linda)

Video lainnya :