Dash Board Kebijakan Ekonomi Nasional

Oleh: Marzuki Usman

Sebagai dosen mata Kuliah Kebijakan Ekonomi Nasional di Universitas Jambi, penulis mencoba menjelaskan masalah Kebijakan Ekonomi Nasional dengan mengambil analogi, alias kiasan kepada Dash Board yang ada pada setiap mobil. Seseorang yang mengendara mobil haruslah bisa membaca dash board, alias papan informasi, tentang keadaan mobil yang bersangkutan. Dash board ini berada persis dibawah atau dihadapan setir mobil itu. Kalau seorang supir, meskipun tidak buta huruf, tetapi dia bisa buta baca dash board, yakni tidak bisa membaca info-info yang ada pada dash board, maka ia pastilah akan mengalami banyak hal yang tidak enak.

Si supir seperti ini, dia tidak akan tahu kapan harus menambah bahan bakar atau kapan harus mengisi oli, atau kapan harus mengganti batterai atau aki, atau kapan harus mengisi air carburator, dan sebagainya. Disamping itu bisa juga, bahwa si supir itu bisa baca, akan tetapi justru dash boardnya yang lagi ngadat.

Hal seperti yang terakhir ini pernah penulis alami sendiri. Ketika di tahun 1971 penulis mendapat mobil dinas Jeep Willys dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan, mobil ini sedikit aneh. Yakni alat petunjuk mengenai volume bahan bakarnya meskipun baru, tetapi tidak berfungsi baik. Pada alat petunjuk bahan bakar yang berjalan baik, kalau panahnya menunjuk huruf F, artinya volume bahan bakarnya penuh (Full). Dan apabila panahnya menunjuk huruf E, maka artinya bahan bakarnya kosong (Empty).

Pada kasus mobil Jeep saya itu, kalau panahnya ke huruf E, artinya bahan bakarnya penuh? Dan, apabila panahnya menunjuk ke huruf F, artinya bahan bakarnya kosong? Dan, ketika teman saya meminjam mobil itu, maka ia bergembira, bahwa panah bahan bakarnya menunjuk huruf F. Dan, ia baru keluar gedung Departemen Keuangan Republik Indonesia, lalu mobilnya mogok kehabisan bahan bakar. Maka saya diuntungkan, karena teman saya itu terpaksa mengisi bahan bakarnya.

Didalam kebijakan eknomi nasional, misalnya kebijakan Fiskal, yakni segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baca oleh Meneteri Keuangan Republik Indonesia yang bersangkut paut dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik volume atau nilai keseluruhan, maupun menurut masing-masing jenis dari penerimaan dan atau pengeluaran negara. Menteri Keuangan bisa menambah atau mengurangi penerimaan dan belanja negara.

Artinya, Menteri Keuangan itu bisa mengambil kebijakan dibidang perpajakan, misalnya: kebijakan pajak penghasilan, kebijakan pajak pertambahan nilai, kebijakan penerimaan bukan pajak, kebijakan bea masuk, kebijakan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan seterusnya. Dilain pihak Menteri Keuangan itu bisa mengambil kebijakan belanja atau pengeluaran negara, seperti kebijakan gajih Pegawai Negeri Sipil (PSN), kebijakan pemeliharaan kekayaan negara, kebijakan belanja barang untuk kegiatan negara, dan kebijakan belanja kapital atau pembangunan infrastruktur dan sebagainya, termasuk juga, kebijakan hutang negara, seperti penerbitan surat hutang negara (obligasi) dan sebagainya.

Untuk mengambil kebijakan ekonomi nasional, maka seorang Menteri Keuangan haruslah bisa membaca Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yakni sebagai dash boardnya Ekonomi Nasional Indonesia. Analoginya sama seperti supir yang mengendarai mobil. Tetapi juga bisa terjadi dash boardnya, karena kelalaian petugasnya, sehingga tidak menggambarkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya. Artinya kebijakannya betul, tetapi infonya yang salah. Akibatnya, tujuan pembangunan ekonominya semakin seperti kata pepatah, Jauh panggang dari apinya.

Alhamdulillah, sejauh pengetahuan penulis, keadaan seperti ini tidak penah terjadi di Indonesia. Namun demikian, kita perlu waspada, bahwa betapa penting laporan yang betul bagi pengambil kebijakan Ekonomi Nasional. Gagal menghasilkan laporan data atau info yang betul, berarti semakin terhempaslah ekonomi kita. Dan, semakin jaulah kita (Indonesia) tertinggal dibelakang dari ekonomi RRC. Dan hal seperti ini tidak boleh terjadi kapanpun di Indonesia!




Ketika Kepala Daerah Buta Fiskal

Oleh : Marzuki Usman

Alkisah, pada suatu peristiwa di Kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta kota. Penulis dari tahun 1976–1998, bersama Prof. Dr. Ali Wardhana memberi kuliah untuk mata kuliah : Keuangan Negara, dan Keuangan dan Perbankan. Karena, Prof. Dr. Ali Wardhana dari 1968-1988, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan kemudian Menteri Koordinator Perekonomian, semasa Presiden Suharto, maka yang memberi kuliah di kelas, beliau minta penulis untuk melaksanakannya. Ketika kuliah sampai kepada subyek Kebijakan Fiskal, maka penulis berusaha untuk menjelaskannya dengan analogi, alias perbandingan kepada praktek kehidupan sehari-hari. Penulis mengambil contoh kepada bagaimana seseorang itu bisa mengendarai mobil dengan baik.

Seperti semua orang sudah mengetahui, bahwa supir yang baik itu, dia menyupirnya enak, tidak ngerem mendadak, belok-beloknya lembut, dan tidak mogok di jalan. Artinya, supir ini bisa membaca Dash Board, yakni papan informasi yang memuat informasi tentang-tentang : posisi bahan bakar, temperatur mesin, posisi minyak oli, keadaan baterai atau aki, dan seterusnya.

Supir yang seperti ini dinamakan supir yang terampil. Kenapa dikatakan demikian, karena dia menguasai betul petunjuk-petunjuk bagaimana menyupir yang baik dan dia sudah menyupir lebih lama, misalnya lebih dari 720 jam, alias tiga puluh hari dan tiga puluh malam. Tetapi, kalau si supir itu, surat ijin mengemudinya main tembak, alias dia beli, dan jam terbangnya sebagai supir baru dua jam saja. Pastilah supir seperti ini, akan membuat penumpangnya kecewa, dan bahkan bisa menyumpah serapah? Dan, sudah pasti supir seperti ini tidak bisa membaca Dasd Board. Nah keadaan menjadi lebih celaka lagi, karena dia tidak tahu kapan harus mengisi bahan bakar, oli, air dan sebagainya.

Dibidang Kebijakan Fiskal, si pengambil kebijakan ialah mereka yang menjadi Penguasa Fiskal, yang mandatnya dia diperoleh berdasarkan Undang-undang. Mereka itu, adalah mulai dari Presiden, yang dalam kesehariannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati dan Walikota. Mereka ini sebagai Penguasa Fiskal, oleh Undang-undang diberi amanat untuk memungut pajak, dan membelanjakan Anggaran Belanja Negara dan atau Anggaran Belanja Daerah.

Untuk melaksanakan hal ini, dikenal dengan nama Kebijakan Fiskal, maka mereka harus bisa membaca Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dan atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai Dash Board. Gagal membaca APBN atau APBD berarti semakin sembaraut dan semberono pengelolaan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Akibat lebih jauh, pada gilirannya negara atau daerah akan semakin mundur, dalam arti, pendapatan nasional menurun, dan inflasi menaik. Dalam istilah Ilmu Ekonomi disebut Stagflation, yaitu Stagnasi (Pendapatan Nasional menurun) dan inflasi (tingkat harga umum pada menaik).

Bayangkan, jika seorang Bupati atau Walikota tidak bisa membaca APBD. Maka dia tidak akan tahu, kapan harus menaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan atau tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dan dia juga tidak akan tahu kapan harus menaikan gajih pegawainya. Dan, juga dia tidak akan tahu pembangunan apa yang harus dilaksanakan secepat mungkin, dan sebagainya. Lebih celaka lagi kalau dia mengangkat Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), seseorang yang dia tidak menguasai ilmunya di SKPD itu. Misalnya dia angkat seseorang yang bukan ahlinya, maka pastilah kehancuranlah yang akan terjadi. Lihatlah betapa banyaknya kota-kota di Indonesia yang sudah semberaut?

Patut untuk diketahui, bahwa dewasa ini di Indonesia, menurut rekan-rekan ahli ekonomi keuangan daerah, banyak sekali Bupati atau Walikota, kepala daerah yang tidak bisa membaca APBD. Keadaan ini samalah situasinya seperti para supir yang tidak bisa membaca Dasd Board. Alangkah malangnya nasib rakyat Indonesia. Dan, keadaan seperti ini tidak boleh berkepanjangan lagi, dan tidak boleh diakomodasikan oleh rakyat Indonesia. Teman penulis, Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, beliau berkata, “Marzuki, Ekonomi Indonesia adalah Ekonomi doa”. Maka, marilah kita ramai-ramai berdoa semoga para Bupati atau Walikota bisa membaca Dasd Board APBDnya!. Amin.




Parkir Bertingkat

Oleh : Marzuki Usman

Salah satu karya nyata dari pembangunan ekonomi Indonesia, adalah setiap hari selalu bertambah jumlah mobil dan sepeda motor yang terus memadati jalanan. Kalau, selama dasa warsa tahun 1970 an, jumlah mobil dan sepeda motor di Jakarta relatif belum banyak betul. Pada waktu itu, penulis bersama keluarga bisa pada hari Minggu berkunjung ke kota Bandung, pulang hari ke Jakarta. Kita berangkat pada jam 7.00 pagi dengan mobil VW-Combi, ke Bandung, dan sempat pula ke kawah Tangkuban Perahu, dan toh masih bisa kembali ke Jakarta pada hari yang sama, pada jam 17.00 sore. Pada suatu hari, penulis mau pergi ke Ciputat, dan sebelum masuk pasar Ciputat, jalanannya pada macet, maka penulis memutuskan kembali ke rumah saja.

Pada dasa warsa tahun 2010 an, misalnya pada tahun 2014 ini, yang macet bukan lagi jalan di kota, yakni jalan Gajah Mada dan jalan Hayam Wuruk, yang pada dasa warsa 1970 an pastilah macet, tetapi sekarang semua jalan-jalannya pada macet. Bahkan jalan tol juga pada ikut macet. Barangkali, di dunia ini hanya di Indonesia saja yang jalan tolnya macet berjam-jam?

Apakah kita harus menyerah dan menerima saja kemacetan ini sebagai suatu datum. Artinya, sebagai fakta yang tidak terelakan, dan harus kita telan saja? Menurut hemat penulis, kita harus belajar dari pengalaman kota-kota lain di dunia didalam mengatasi jalanan yang pada macet ini.

Ketika penulis berkunjung ke kota-kota besar di China pada tahun 2013 yang lalu,penulis melihat banyak sekali bangunan gedung parkir mobil bertingkat, yang tersusun rapi. Ketika mobil mau di parkir di gedung parkir bertingkat itu, yang bentuknya seperti menara. Mobil tersebut diambil oleh petugas, dan sipengendara mobil, diberi kartu tanda terima parkir. Lalu mobil tersebut, naik dengan sendirinya melalui lift, dan kemudian dengan secara otomatis disimpan di tempatkan di lokasi parkirnya. Persis seperti menata barang saja yang secara otomatis di gudang.

Andaikata fasiltas gedung parkir atau menara parkir bertingkat diperkenalkan di Jakarta, barangkali masalah kemacetan lalu lintas akan dapat teratasi. Misalnya pemerintah DKI menawarkan mereka-mereka pemilik rumah disepanjang jalan-jalan yang bermuara ke jalan Gajah Mada dan atau jalan Hayam Wuruk, akan diberikan fasilitas kredit usaha gedung parkir bertingkat. Yang punya rumah akan pindah ke lantai atas dari gedung parkir bertingkat. Dan, di gedung parkir ini, mobil-mobil akan diparkir secara otomatis oleh suatu mesin.

Kemudian Gubernur Provinsi DKI mengeluarkan peraturan bahwa mobil-mobil tidak boleh lagi parkir disepanjang jalan. Dan, mobil haruslah diparkir di gedung parkir bertingkat. Barang siapa yang melanggar, maka mobilnya akan ditarik, dan dipindahkan ke suatu tempat. Sipemilik mobil ini haruslah membayar denda yang mahal. Maka, dapat dibayangkan dalam waktu singkat kota Jakarta akan terhindar dari kaemacetan.

Apabila pola perparkiran seperti ini dijalankan oleh seluruh kota menengah, besar, dahulu Kota Madya, maka kota-kota ini yang jumlahnya sebanyak lebih dari 100 kota, pastilah akan menjadi kota yang enak, nyaman, dan asri untuk dihuni.

Hal seperti inilah yang terjadi di China. Kota-kotanya bersih dan banyak taman-tamannya. Jalan rayanya lebar-lebar. Dan untuk pejalan kaki, disediakan lebar-lebar jalan yang sangat leluasa. Kalaupun ada kemacetan lalu lintas di kota besar, tetapi sifatnya kebanyakan jalan sedikit lambat dan lancar. Kalau kita di Indonesia di jalan Tolnya ada papan informasi yang menayangkan kalimat seperti, “Grogol – Cawang, padat merayap!”

Seperti biasa penulis tidak pernah mau menyerah kepada keadaan atau nasib. Kalau China bisa, maka Indonesiapun harus bisa. Bukanlah kita telah meneriakan slogan, :”Indonesia bisa!” Semogalah!

 




Kenapa Orang AS Patuh Bayar Pajak?

Oleh : Marzuki Usman

Melihat kepada judul tulisan diatas, sepintas lalu pembaca akan bertanya, apa ya orang-orang Amerika Serikat itu patuh membayar pajak? Kalau jawabannya iya, kenapa kok mereka itu pada patuh? Padahal manusia itu, biasanya, kalau bisa untuk tidak membayar pajak, kenapa harus membayar pajak. Apakah orang-orang Amerika Serikat itu adalah manusia istimewa sehingga pada patuh kepada seruan negaranya untuk membayar pajak?

Peristiwanya di tahun 1973, ketika itu penulis mengambil pekerjaan sebagai loper koran atau bahasa kerennya Newspaper Dealer, dari surat kabar provinsi North Carolina, Amerika Serikat. Penulis bekerjanya mulai jam 3.00 dini hari mengambil koran yang sudah didrop di pompa bensin. Kemudian melempar koran-koran itu ke rumah para pelanggan, dan menempatkan juga di hotel-hotel, dan kantor-kantor pada Vending Machine (Mesin Koran) yang berada disana. Pekerjaan ini selesai pada jam 5.00 pagi. Penulis hampir saja memutuskan untuk tidak pulang kembali ke Indonesia, karena penghasilannya lumayan besarnya.

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Loper koran ini, penulis tidak boleh berhenti, jika tidak ada penggantinya. Penulis beruntung, baru saja pekerjaan ini dijalani seminggu, penulis ditelepon oleh orang Amerika Serikat yang mengatakan bahawa dia terlambat lima menit untuk mendapat pekerjaan ini. Penulis menjawab, bahwa tidak usah khawatir, saya tiga bulan lagi akan pulang ke Indonesia, dan anda bisa mengganti saya. Jadi, sekaligus memecahkan masalah untuk mencari pengganti orang yang akan meneruskan pekerjaan loper koran ini.

Ketika penulis melatih calon pengganti penulis ini berkali-kali, dan penulis menasehati dia untuk nanti apabila menjalankan pekerjaan ini, tidak usah melapor ke kantor pajak!, alias tidak usah membayar pajak! Kenapa? Karena dia bekerja di dini hari. Jadi tidak ada orang yang tahu. Si teman Amerika ini menjawab, bahwa dia tidak berani menerima usul penulis. Katanya, “nanti apabila ketahuan, maka saya habislah sudah”.

Kenapa orang Amerika Serikat itu takut sekali untuk tidak membayar Pajak? Peristiwa berikut ini adalah memberikan penjelasan kenapa orang Amerika Serikat itu, lalu patuh untuk membayar pajak. Kejadiannya juga pada tahun 1973. Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Richard Nixon. Dan wakilnya, Spirow Agnew.

Kemudian terbetik bahwa wakil Presiden Spirow Agnew, 15 tahun sebelumnya telah menggelapkan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 15.000. Pada waktu beliau menjabat sebagai gubernur Provinsi Maryland. Meskipun beliau itu sudah sebagai wakil Presiden Amerika Serikat, tetapi hukum tetap berlaku. Beliau ditangkap, dan diproses di pengadilan. Hasilnya, beliau dipecat dan dipenjara.

Contoh yang baik ini, kemudian serta merta dilihat oleh seluruh warga negara Amerika Serikat. Seorang wakil presidenpun tidak kebal hukum. Makanya, warga negara Amerika Serikat terpaksa patuh kepada hukum.

Jadi, sebenarnya warga negara Amerika Serikat itu sebagai manusia biasa, kalau bisa tidak membayar pajak dan tidak dihukum, maka pastilah mereka akan berbondong-bondong untuk tidak membayar pajak. Akan tetapi, hal penggelapan pajak, cepat atau lambat pastilah dihukum, maka setiap warga negara Amerika Serikat terpaksa harus patuh membayar pajak.

Akan halnya Indonesia, pemungutan pajaknya, labelnya adalah Self Asessment, akan tetapi pada prakteknya adalah Official Asessment, dan boleh ada daluarsa. Maka terbukalah kesempatan kepada pembayaran pajak untuk tidak patuh membayar pajak. Pada prinsip Self Asessment, wajib pajak itu dianggap selalu jujur. Apabila pada suatu saat sebelum wajib pajak itu mati, terbukti bahwa dia curang, maka dia tetap dihukum. Semogalah prinsip Self Asessment pemungutan pajak itu, supaya dikembalikan lagi kepada praktek yang murni!




Tidak Ada Proyek, Tidak Ada Kegiatan

Oleh : Marzuki Usman

Peristiwanya, barusan terjadi dalam bulan Maret 2014. Penulis diundang oleh sahabat karib untuk menghadiri resepsi pembukaan hotel barunya di salah satu pulau yang eksotik di bumi Indonesia. Tidak kepalang tanggung, sahabat karib ini mengundang juga para orang kaya alias konglomerat Indonesia untuk ikut mensyukuri dibukanya hotel baru berkelas Internasional di tanah kelahiran dari pada si pemilik hotel itu. Ternyata diantara teman-teman itu, terdapat enam orang kaya Indonesia, menurut Majalah Forbes Indonesia.

Acara pembukaan ini lengkap dihadiri oleh : Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan Bapak-bapak pejabat-pejabat lain dari Provinsi dimana hotel baru itu berada. Bahkan dihadiri pula oleh seorang Wakil Gubernur dari Provinsi lain, yang beliau ini juga sehabat dari pemilik hotel itu. Walhasil pestanya meriah dan memuaskan, dan berjalan dengan baik, meskipun untuk melaksanakan pesta ini, semua sumber daya ekonomi yang berada di pulau itu dipakai untuk mensukseskan pesta ini.

Bapak Gubernur menaruh harapan besar dengan dimulainya dibangun hotel berbintang di pualu ini, akan menarik para investor domestik dan manca negara berlomba untuk berinvestasi di sektor pariwisata. Diharapkan pada gilirannya akan menambah jumlah turis domestik dan turis manca negara berkunjung ke pulau ini.

Kenapa demikian? Karena pulau ini banyak memiliki keunikan-keunikan yang bersifat endemik. Artinya objek itu, seperti batu-batuan, taman-tamanan, bahan tambang, keindahan lainnya, dan sebagainya, hanya ada disitu saja di dunia ini. Bahkan di pulau ini turis-turis bisa menyaksikan pelangi lebih dari satu. Bahkan kalau turis lagi bernasib baik, dia bisa menyaksikan Pelangi kembar tiga diatas langit di pulau ini?

Keesokan harinya, oleh si empunya hotel para tamu diajak naik kapal bertamasya menikmati keindahan lautnya yang bening, jernih dan membiru, yang dihiasi oleh batu-batuan meteorit yang tersebar dimana-mana. Dan, tidak ayal lagi dihiasi dengan pemandangan ikan-ikan yang berloncat-loncatan. Disertai dengan angin laut yang sepoi-sepoi basah.

Dan, kemudian para tetamu diajak mendarat di pulau kecil, dimana berdiri Mercu Suar, yang juga rupanya tempat penyu-penyu menitipkan telur-telurnya. Menarik untuk dicatat, ternyata Mercu Suar itu dibangun 130 tahun yang lalu oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Penulis membatin andaikata Indonesia tidak dijajah oleh Belanda, apakah mungkin kita memiliki mercu suar dimana-mana, di Nusantara ini? Ketika penulis bertanya kepada si penunggu mercu suar itu, kira-kira ada berapa jumlah mercu suar yang dibangun oleh Republik setelah Merdeka. Dia jawab, sekitar 20% saja?

Lebih menarik lagi, menurut kepala SKPD Pariwisata dari kabupaten itu, beliau mengeluh sebagai berikut. Dari pihak penguasa pusat, mungkin Kementerian Perhubungan, dan atau Kementerian Kehutanan, perahu motor dan kapal-kapal dilarang berlabuh ataupun lego jangkar di dekat pulau itu. Inilah hambatan kenapa turis-turis tidak berdatangan ke pulau ini, karena tidak boleh dibangun pelabuhan. Di depan pulau ini, ada lagi pulau kecil yang jaraknya sekitar 100 meter saja dari pulau mercu suar.

Lalu penulis mengusulkan, bagaimana kalau di dekat pulau kecil itu ditaruh tongkang dan lego jangkar. Dengan demikian tidak dibangun pelabuhan, tetapi kapal-kapal dan perahu motor dapat menurunkan turis di tongkang itu. Kemudian pakai perahu rakyat yang didayung ke pulau kecil, dan setelah itu pakai perahu dayung lagi ke pulau mercu suar. Jadi pulau-pulaunya tetap lestari, demikian dengan lautnya.

Aneh tetapi nyata, di kepala SKPD ini tidak menyambut ide ini dengan antusias. Pada hal dia tidak akan mengeluarkan biaya apa-apa, tetapi tujuan untuk meramaikan pulau mercu suar dengan para turis-turis dapat tercapai. Keheranan penulis ini, lalu dapat dijawab oleh seorang aktivis LSM yang peduli kepada kelestarian alam. Dia berkata, iya Bapak, ide Bapak adalah bagus sekali. Tetapi, si kepala SKPD Pariwisata itu tidak berbahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa memiliki proyek. Hal ini berarti kalau tidak ada proyek berarti tidak akan ada kegiatan. Dan, lalu dia akan mendapat apa? Atau bahasa terangnya dengan usul bapak itu, si SKPD bertanya, Gua Dapat Apa, alias GDA?

Kesimpulannya, kalau prilaku para birokrat Indonesia kebanyakan seperti ini, maka pertanyaannya, kapanlah Indonesia ekonominya bisa menyusul RRC? Jawabnya seperti di pesantren-pesantren, “Wallahuaklan bissawab!” Artinya, Allah yang lebih tau?




Dewan Moneter dan KSSK Mahluk Apa?

Oleh: Marzuki Usman

Alkisah, peristiwanya terjadi pada tahun 1965, yaitu tahun pertama berakhirnya pemerintahan Soekarno di bumi Indonesia. Kenapa? Karena pada tahun itu tingkat inflasi di Indonesia, meskipun hanya berdasarkan pergerakan angka Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni indeks dari harga barang-barang untuk kehidupan konsumen, yang meliputi : barang makanan (pangan), pakaian (sandang), perumahan (papan) dan barang-barang lain, yang tercatat di kota Jakarta saja, sudah mencapai 650% setahun. Pada waktu itu, memang belum lagi dihitung IHK dari kota-kota lain di Indonesia. Sekarang ini IHK, alhamdulillah untuk mengukur inflasi sudah dihitung dari 200 kota-kota di Indonesia.

Inflasi pada tahun 1965 itu adalah angka inflasi yang tertinggi, yang pernah dialami oleh Indonesia. Masa itu, disebut dengan masa Hyper Inflation. Penulis pada waktu itu masih belajar di Kampus Biru, Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta. Pada pagi harinya, ditahun 1965 itu, harga beras Rp. 1000 per kg. Di sore harinya sudah menjadi Rp. 2000 per kg? Alhamdulillah, pada tahun berikutnya, yakni tahun 1966, angka inflasi sudah menurun ke angka 113% pertahun, dan kemudian berhasil dikendalikan. Pada periode berikutnya, angka inflasi diusahakan untuk selalu dibawah dua angka (dua digit).

Kenapa terjadi angka inflasi yang begitu tinggi? Jawabnya, karena Bank Sentral, Bank Indonesia, telah diminta untuk mencetak uang sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk membiayai antara lain kegiatan pembangunan gedung CONEFO, (Conference of New Emerging Forces), yakni sekarang menjadi gedung MPR-DPR, dan kegiatan pembangunan lain, dan sebagainya. Katanya, pada waktu itu Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), sudah bekerja 24 jam, melebihi kapasitasnya. Akibatnya berlakulah hukum Teori Kuantitas (Quantity Theory) dari Irving Fisher, yakni apabila jumlah uang yang beredar bertambah menggila, dan tingkat perputarannya (Velocity of Circulation) lamban, dan pertumbuhan pendapatan nasional atau output nasional, juga lamban, maka hasil akhirnya tingkat inflasi pastilah meningkat.

Dengan perkataan lain gubernur Bank Indonesia, pada waktu itu bebas merdeka menambah jumlah uang yang beredar, tanpa berbasa-basi kepada Menteri Keuangan yang memiliki kekuasaan sebagai penentu kebijakan fiskal, yakni kebijakan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya dari pengalaman pahit ini, maka didalam penetapan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral, dibentuklah Dewan Moneter yang anggota-anggotanya terdiri : dari Menteri Keuangan, yang juga merangkap sebagai Ketua, dan Gubernur Bank Indonesia, sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perdagangan. Kepada gubernur Bank Indonesia diberikan wewenang oleh undang-undang itu, bahwa kalau dia tidak sependapat dengan keputusan Dewan Moneter, maka dia bisa banding (apeal) kepada Presiden Republik Indonesia. Dan, Presidenlah akhirnya yang akan memutuskan kebijakan moneter apa yang akan dilaksanakan.

Praktek alias sistem Dewan Moneter ini, secara taat dijalankan sampailah kepada dikeluarkannya UU tentang Bank Sentral / BI yang baru pada tahun 1998, dimana Bank Indonesia / Bank Sentral sepenuhnya independent, alias bebas merdeka dari campur tangan pemerintah. Dan, Dewan Moneter ditiadakan. Lalu, pada periode berikutnya, ekonomi Indonesia mengalami krisis keuangan. Dan, diperkenalkanlah suatu komite yang disebut sebagai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang antara lain telah menetapkan bantuan kepada Bank Century, yang diniatkan agar bank ini terhindar dari pada kebangkrutannya?

Perlu dicatat bahwa KSSK ini bukanlah suatu lembaga yang diamanatkan oleh UU tentang Bank Indonesia / Bank Sentral yang baru, tetapi dibentuk dengan keputusan pemerintah. Artinya cara kerja KSSK ini adalah cara kerja seperti pemadam kebakaran saja, dan bukan cara bekerja secara sistematis dan berkelanjutan.

Penulis berpendapat bahwa sebaiknya UU tentang Bank Indonesia atau Bank Sentral, perlu ditinjau lagi, dan lembaga Dewan Moneter perlu kembali diberikan peranan untuk memelihara stabilitas moneter dalam arti tingkat inflasi, kurs devisa, dari kelangsungan hidup lembaga perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Ekonomi Indonesia sangat memerlukan sektor moneter dan perbankan, yang tumbuh, dan stabil. Semogalah !




Yak Yae → Pokoke → Rapopo!

Oleh: Marzuki Usman

Judul tulisan kali ini, sengaja kita ambil bahasanya rakyat kecil. Sepintas lalu kelihatannya seperti main-main? Tetapi sebenarnya adalah serius, tetapi santai, alias Sersan? Kalau diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, maka kesannya menjadi bahasa ilmiah. Yakni, marilah dibaca dimulai dengan illusion, alias yak yae, alias mimpi, alias target yang ingin dicapai. Kemudian, mari dikerjakan dengan serius, alias just do its, alias Pokoke. Dan, hasil akhirnya adalah suatu kesuksesan, alias succes, alias Rapopo.

Orang Jawa mengatakan mari dikerjakan suatu rencana. Buatlah menjadi sederhana alias simple. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit. Artinya, selalu mencari jalan keluar atau solusi. Jadi bukanlah merupakan bagian dari pada persoalan, tetapi lebih banyak merupakan bagian dari solusi. Setelah itu, dikerjakan dengan effisien dan effektif. Effisien, artinya tidak ada sumber daya ekonomi yang tidak terpakai, alias tidak ada pemborosan atau waste. Effektif, artinya hasil akhirnya adalah optimal. Maksudnya, dengan input yang ada, dihasilkan out put atau produk yang optimal. Akhirnya, didapatlah hasil yang sangat memuaskan, dibaca, saya tidak kecewa, bahasa Jawa, ora, opo-opo, dibaca Rapopo. Kenapa begitu, karena hasilnya sangat luar biasa bagusnya.

Alkisah, ceritanya ada suatu proyek hibah dari Amerika Serikat, yang nilainya lumayan besarnya. Katanya sekitar USA 600 juta, untuk lima tahun. Proyek ini diarahkan kepada dua provinsi, yaitu : Jambi dan Sulawesi Barat. Proyek-proyek itu direncanakan untuk membiayai proyek yang bersifat konservasi energi, dari yang membakar minyak bumi (fosil oil) kepada pembangkit listrik yang bersahabat dengan lingkungan. Maksudnya mau membangun lebih banyak pembangkit listrik mikro hidro, atau tenaga matahari, atau menggunakan limbah sawit, dan sebagainya. Dan juga dimaksudkan untuk membiayai proyek yang menghijaukan lingkungan, dan atau membuat produk-produk yang bersifat ramah lingkungan, dan sebagainya.

Karena idea ini didesain oleh kalangan ilmuan, dan mereka dari kalangan atas, maka didesain seperti kebanyakan kebiasaan di dunia Perguruan Tinggi. Diperlukan studi kelayakan (Feasibility Study), yang kemudian dinilai oleh perusahaan penilai (Appraisal Companies). Kemudian ditender pelaksanaannya kepada kontraktor yang berminat, lalu pada akhirnya dihitung Economics Rate of Return (ERR), alias dampak secara ekonomi dari proyek itu kepada rakyat setempat dan provinsi setempat. Akibatnya, pelaksanaan proyek menjadi berjalan lamban.

Para pelaksana proyek mulai merasa risih, kenapa? Mereka sudah menerima gajih yang lumayan besarnya, dan sudah lebih dari 18 bulan, pada hal hampir belum ada satu proyek yang berarti sudah dilaksanakan, yang merupakan batu penentu (miles stone) dari idea yang mulia ini.

Penulis merasa terharu kepada para pelaksana. Niat yang mulia, tetapi dilaksanakan menurut standar di ruangan kelas di Perguruan Tinggi. Lalu akibatnya menjadi tersendat-sendat sendiri. Maka, diusulkanlah untuk melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan judul tulisan ini, Yak Yae → Pokoke →Rapopo!

Pada kenyataannya, sudah banyak sekali dibangun oleh rakyat sendiri, proyek-proyek pembangkit listrik super mini hidro atau disebut dengan istilah Pembangkit listrik Nano Hidro, yakni oleh rakyat yang bermukim di sekitar sungai yang airnya mengalir sangat deras sekali, karena langsung turun dari pegunungan. Sebagian dari air itu dengan tehnik sederhana dikelokan untuk menggerakan dinamo listrik yang harganya sebesar Rp. 15 juta. Dan, sudah berhasil memberikan penerangan kepada sejumlah sepuluh rumah. Kalaulah pelaksana proyek hibah itu memusatkan usahanya untuk memberikan hibah kepada masing-masing provinsi sebanyak 1000 usaha rakyat seperti ini dikedua provinsi tadi, hal ini berarti sudah dapat memberikan layanan listrik kepada 10.000 rumah atau keluarga. Kalaulah setiap keluarga beranggotakan 5 orang, maka sudah ada 50.000 orang baru, yang menikmati listrik yang bersahabat dengan lingkungan.

Dilain pihak, proyek ini dapat juga memberi bantuan kepada puluhan ribu pengusaha-pengusaha rakyat kecil yang membuat misalnya : tas dari enceng gondok, makanan dari buah pohon bakau, makanan laut dari semacam siput yang orang Madura menyebutnya dengan nama Lunjuk, dan seterusnya. Kalaulah hal-hal seperti ini dikerjakan, maka Insya Allah proyek tersebut diatas akan berjalan dengan sukses.

Inilah suatu contoh dari cara kerja yang sederhana, yakni. Yak Yae →Pokoke →Rapopo. Semoga semakin banyak orang yang arif dan bijaksana di negara Indonesia Raya yang tercinta !




Aku Ora Iso Mikir!

Aku Ora Iso Mikir !

Oleh : Marzuki Usman

Alkisah di zaman bahari, ada suatu kerajaan yang lagi berjaya. Rakyatnya pada kaya semua, kota-kotanya pada indah berseri. Dan, manusia sedunia sangat merindukan untuk menghabiskan hari liburnya di kota-kota di kerajaan itu.

Semua kemakmuran dan kehebatan itu adalah hasil kerja dari raja-raja sebelumnya. Raja-raja itu pada memiliki mimpi indah tentang masa depan kerajaannya. Mereka mengkelola sumber daya alam seperti bahan tambang: batu bara, biji besi, emas, perak, nikel, dan sebagainya secara effisien dan effektif, alias selalu bertepat guna dan berdaya guna. Hal ini berarti ekonomi dari kerajaan itu tidak ada pemborosan (waste) dan kebocoran (leakages) dari pemanfaatan sumber daya alam.

Disamping itu sumber daya manusianya pada terlatih, alias terampil dan professional. Akibatnya produk barang dan jasa dari kerajaan itu selalu memimpin trend, alias trend setter. Jadi selalu produk barang dan jasanya, yang menentukan arah konsumsi manusia dimasa mendatang. Akibatnya ekspor kerajaan itu selalu meningkat, sehingga hasil akhirnya, cadangan devisa kerajaan itu juga semakin meningkat. Lebih jauh, akibatnya mata uang kerajaan itu semakin menjadi kuat dan keras, hingga menjadi mata uang dunia.

Dan, sampailah saatnya kepada pergantian kekuasaan dari raja yang sudah tua dan renta, kepada raja yang masih muda dan penuh energi. Hanya sangat disayangkan bahwa kemudaan dan keenergian raja muda itu lebih banyak kepada konsumsi semata-mata. Raja muda ini sangat senang sekali berpesta pora dengan menyantap makanan yang mahal dan meminum-minuman keras yang memabokan.

Raja muda ini lupa untuk mensyukuri nikmat kekayaan alam yang melimpah ruah, serta lupa memanfaatkan sumber daya manusianya secara optimal dan maksimal. Akibatnya terjadilah kemerosotan dari Produksi Domestik Bruto, dan tingkat inflasi yang menaik, dibarengi juga dengan tingkat pengangguran yang semakin menaik pula. Akibatnya di kerajaan itu terjadilah dengan apa yang disebut oleh para ekonom dengan istilah stagflation. Yaitu stagnasi, dalam arti produk barang dan jasa semakin mengkerut, yang juga dibarengi dengan tingkat kenaikan harga atau inflasi yang semakin meroket. Tingkat inflasi ini semula menaik secara merangkak, yakni dari satu digit, dan telah menjadi tiga digit, alias telah memasuki apa yang dikenal dengan nama hyper-inflation.

Keadaan di kerajaan ini semakin kacau balau dan carut marut. Dimana – mana orang pada antri hanya untuk mendapat beberapa liter Bahan Bakar Minyak (BBM). Dan, juga pada antri untuk membeli beras murah, dan sebagainya. Dan orang-orang sudah mulai demo dimana-mana disetiap kota di kerajaan itu.

Dan, anehnya si raja muda masih tetap terlena didalam menikmati makanan-makanan yang mahal serta minum-minuman anggur yang memabokan. Dan, ketika perdana menteri mau melapor tentang keadaan kerajaan yang semakin gawat. Si raja muda hanya berujar, “Aku Ora Iso Mikir!” Silahkan menjauh ya! Si Perdana Menteri, hanya bisa garuk kepala yang tidak gatal.

Makin lama semakin suramlah masa depan kerajaan itu. Dan, itu pula yang diharapkan oleh kerajaan adi kuasa tetangga yang lagi naik daun. Kerajaan adi kuasa ini tinggal menghitung hari menanti, kapan, akhirnya wilayah kerajaan yang lagi terpuruk itu dapat dicaplok oleh kerajaan adi kuasa ?

Menurut penulis, cerita kerajaan dimasa bahari ini, patut juga kita cermati agar Indonesia tidak akan mengalami nasib yang sama seperti kerajaan tersebut diatas. Penulis yakin, rakyat Indonesia dengan pemerintah yang bijaksana, insya Allah akan bisa menjayakan Indonesia selamanya . Semogalah ?

Dan, anehnya si raja muda masih tetap terlena didalam menikmati makanan-makanan yang mahal serta minum-minuman anggur yang memabokan. Dan, ketika perdana menteri mau melapor tentang keadaan kerajaan yang semakin gawat. Si raja muda hanya berujar, “Aku Ora Iso Mikir!” Silahkan menjauh ya! Si Perdana Menteri, hanya bisa garuk kepala yang tidak gatal.

Makin lama semakin suramlah masa depan kerajaan itu. Dan, itu pula yang diharapkan oleh kerajaan adi kuasa tetangga yang lagi naik daun. Kerajaan adi kuasa ini tinggal menghitung hari menanti, kapan, akhirnya wilayah kerajaan yang lagi terpuruk itu dapat dicaplok oleh kerajaan adi kuasa ?

Menurut penulis, cerita kerajaan dimasa bahari ini, patut juga kita cermati agar Indonesia tidak akan mengalami nasib yang sama seperti kerajaan tersebut diatas. Penulis yakin, rakyat Indonesia dengan pemerintah yang bijaksana, insya Allah akan bisa menjayakan Indonesia selamanya . Semogalah ?

 




Harga Melebihi Nilai?

Harga Melebihi Nilai ?

Oleh : Marzuki Usman

Didalam ilmu ekonomi ada adagium, alias dalil bahwa janganlah menetapkan harga melebihi nilai. Misalnya sesungguhnya nilai barang X ini adalah hanya sebesar Rp. 100,- perunit. Tetapi oleh si penjual ditawarkan harganya sebesar Rp. 200 perunit. Hal ini berarti telah terjadi kelebihan harga sebesar Rp. 200 dikurangi Rp. 100, yaitu sebesar Rp. 100,-. Artinya, sipembeli telah membeli 2 kali lebih mahal dari harga sebenarnya. Disebut dengan istilah over price. Akibatnya barang itu tidak banyak yang terjual. Agar barang itu menjadi banyak yang terjual, maka harganya haruslah diturunkan mendekati harga Rp. 100. Atau dengan perkataan lain harga pasar haruslah mendekati nilai atau harga sesungguhnya.

Kalau kasus seperti ini terjadi pada kurs devisa rupiah-dollar Amerika Serikat (AS). Misalnya, oleh penguasa moneter ditetapkan bahwa satu dollar AS sama dengan Rp. 5000. Pada hal harga sesungguhnya atau nilainya, satu dollar sama dengan Rp. 10.000,- Hal ini berarti harga rupiah ditetapkan sebanyak 2 kali lebih tinggi dari nilai sesungguhnya. Untuk bisa menggalakan ekspor, maka penguasa moneter menetapkan kebijakan devaluasi, yaitu dari harga satu dollar Amerika Serikat Rp. 5000,- ditetapkan menjadi satu dollar Amerika Serikat sama dengan Rp. 10.000. Akibatnya eksportir, kalau dulu dengan nilai ekspor sebesar satu dollar Amerika Serikat maka dia akan mendapat uang rupiah sebanyak Rp. 5000. Sekarang, setelah kebijakan devaluasi, maka sieksportir itu akan menikmati kenaikan penghasilannya dalam rupiah menjadi seratus persen, yaitu menjadi Rp. 10.000.

Didalam kehidupan sehari-hari seorang pejabat haruslah berhati-hati agar janganlah menetapkan harga dirinya melebihi nilainya. Misalnya sipejabat tersebut menaikan harga dirinya melalui mempersulit masalah, dan bukan mempermudah masalah. Dan dia mempraktekan prinsip Gua Dapat Apa (GDA) dan bukan Good Corporate Governance (GCG). Maka ketika sipejabat itu pensiun, maka dia akan terdevaluasi, dalam arti tidak ada lagi orang yang akan menghormati dia. Kalaupun ada yang akan mengajak berusaha, maka sipejabat itu pasti akan ditilep atau dikibuli oleh partnernya. Kalau sipejabat itu mau main golf, pastilah ia oleh eks teman-temannya ditinggalkan dan dibiarkan main golf sendiri. Dan, kalaupun dia bertemu para bekas teman-temannya, mereka pada terheran-heran, kok pejabat ini belum mati-mati juga !

Moral dari cerita ini adalah, ketika kita berkuasa, maka sebaiknya kita menetapkan harga diri kita paling tinggi sama dengan nilai kita. Lebih baik lagi, kalau harga itu ditetapkan dibawah nilai. Dan, jangan sekali-kali menetapkan harga diri melebihi nilai diri. Kalau hal ini tidak dipatuhi, maka pastilah sipejabat yang bersangkutan akan mengalami masa depan yang suram. Apa saudara mau?

 




Effisiensi dan Effektivitas

Effisiensi Dan Effektivitas

Oleh : Marzuki Usman

Alkisah, ceritanya bermula ketika penulis diberi amanah oleh Bapak Menteri Keuangan R.I, Bapak Dr. J.B. Sumarlin di bulan September 1988, sebagai Kepala Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam). Penulis pada waktu itu memperoleh promosi, yakni dari pejabat eselon II, sebagai Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi menjadi Kepala Bapepam, sebagai pejabat eselon 1 di Departemen Keuangan R.I.

Oleh banyak teman-teman penulis, promosi ini dikatakan bukanlah suatu promosi. Kenapa? Karena penulis pindah dari sebagai Direktur Lembaga Keuangan yang bergengsi dan flamboyant, menjadi pejabat eselon 1, Kepala Bapepam, yang lembaganya sudah bersifat hidup segan mati tidak mau!

Direktorat Lembaga Keuangan, pastilah sangat bergengsi, karena ia memberi ijin : bank-bank baru, perusahaan-perusahaan asuransi baru, perusahaan-perusahaan leasing baru, dan membina perusahaan-perusahaan lembaga keuangan lainnya, seperti perusahaan modal ventura, factoring, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sementara Bapepam, pada waktu itu hanya merupakan instansi atau jawatan pelengkap perangkat ekonomi dari suatu negara saja. Para pegawainya sudah pada lesu darah, dan sudah kurang bergairah hidupnya.

Untunglah, alhamdulillah penulis sudah berpengalaman sekali, diberi amanah untuk menghidupkan lembaga, yang sudah sekarat. Penulis berbesar hati untuk menghidupkan pasar modal Indonesia, yang pada waktu itu tidak diperhitungkan sebagai lembaga ekonomi yang diperlukan oleh negara.

Usaha pertama yang penulis lakukan ialah meningkat effisiensi dari lembaga Bapepam. Penulis tidak bisa mentolerir adanya karyawan yang cuma duduk saja, dan habis waktunya membaca cerita bersambung, dan mengisi teka-teki silang. Dalam hal ini, perlu ingin meningkatkan effisiensi dari sumber daya manusia, dan sumber kapital yang berada di Bapepam.

Penulis minta, bahwa setiap pegawai menulis laporan setiap hari, tentang apa yang dia kerjakan setiap jam, dari mulai masuk sampai dengan pulang kerja. Mereka diminta mengisinya secara jujur. Misalnya, si Ali pada jam 8.00 sampai dengan jam 16.00, baca-baca surat kabar. Sementara karyawan yang lain, lebih suka ngerumpi kesana kemari. Maka, dari hasil membaca kegiatan setiap jam dari para karyawan, maka penulis mengadakan mutasi pekerjaan diantara para karyawan. Mereka yang suka baca koran, dipindahkan ke bagian Humas dengan tugas mengumpul berita-berita tentang pasar modal. Mereka yang suka ngerumpi, dipindahkan ke bagian pelayanan keluhan pemakai jasa pasar modal, dan sebagainya.

Apa yang penulis lakukan pada waktu itu adalah berupa peningkatan effisiensi kerja karyawan Bapepam. Artinya tidak ada lagi pegawai yang menganggur, alias tidur-tiduran. Dalam bahasa ekonominya, semua sumber daya ekonomi, yaitu meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan barang kapital, semua terpakai dengan baik. Dalam arti tidak ada pemborosan, alias waste.

Setelah semua sumber daya ekonomi digunakan secara effisien barulah dibuat kiat-kiat untuk menaikan produk pasar modal, berupa semakin ramainya transaksi-transaksi jual beli saham di pasar modal. Dan, semakin banyaklah perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Dengan perkataan lain, jumlah emiten perusahaan publik semakin meningkat setiap saat. Dalam bahasa ekonomi, dengan sumber daya yang ada, yang sudah dieffisienkan, maka produksi haruslah meningkat.

Inilah yang disebut effektivitas. Menaikan produk ini perlu perbaikan teknologi. Pada waktu itu di pasar modal mulai diperkenalkan pengelolaan data-datanya dengan menggunakan komputer. Belakangan, bahkan perdagangan saham di pasar modal sudah perdagangan elektronik e-trading. Akibatnya dari perubahan teknologinya, maka effektivitas pasar modal semakin meningkat, berupa nilai perdagangan yang menaik dan bertambahnya jumlah emiten dan indek harga saham yang naik terus.

Perlu dikatakan bahwa prinsip effisien dan effektivitas ini berlaku bagi setiap pelaku ekonomi, yaitu : swasta, pemerintah, luar negeri, produsen dan konsumen. Apabila disuatu perusahaan, prinsip ini dilanggar, maka perusahaan ini akan tidak lama umurnya. Demikian juga pada unit-unit pemerintah, apabila prinsip ini dilanggar, maka semakin menderitalah rakyat di daerah itu. Dan apabila prinsip ini dilanggar oleh penguasa dari suatu negara, maka menjadi malanglah nasib negara itu, rakyatnya akan mengalami penderitaan demi penderitaan.

Semogalah Republik Indonesia kita, tidak demikianlah nasibnya.