KKP: Pentingnya Kembangkan Usaha Mutiara untuk Masukan Devisa Negara

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, pentingnya tingkatkan branding Mutiara Laut Selatan Indonesia (Indonesian South Sea Pearl/ISSP) guna meningkatkan daya tarik terhadap mutiara sehingga menjadi sumber pemasukan devisa melalui perdagangan di dalam dan maupun ke luar negeri.

“Keberadaan usaha budidaya mutiara tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha mutiara tetapi juga kepada industri lainnya. Usaha budidaya mutiara juga menumbuhkan kegiatan dan kreativitas yang memberikan manfaat. Sisa hasil budidaya mutiara seperti aneka hiasan dengan memanfaatkan kulit tiram mutiara, serbuk mutiara sisa hasil penggergajian kulit tiram mutiara untuk kosmetik dan bahan untuk cat kendaraan,” terang Rifky saat memberi sambutan pada pembukaan IPF ke-7, di Jakarta, Rabu (7/11/2017).

Guna memperkenalkan ISSP kepada masyarakat Indonesia maupun internasional, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (DWP KKP) sebagai penggagas bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) bekerja sama dengan Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi) menyelenggarakan 7th Indonesia Pearl Festival (IPF ke-7) dengan mengangkat tema “The Luminous Indonesian South Sea Pearl”, pada tanggal 7 – 12 November 2017 di Lippo Mall Kemang Jakarta Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 44 stand.

Di dunia terdapat sekitar 11 ton south sea pearl. Dari angka tersebut, Indonesia memproduksi kurang lebih 5 ton, disusul Australia dengan 4 ton, Filipina 1,5 ton, Myanmar, dan beberapa negara lainnya. Adapun negara tujuan utama ekspor mutiara laut selatan Indonesia adalah Hongkong, Australia, Jepang.

Menurut Rifky, tak sedikit pengusaha skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga skala besar untuk pembesaran tiram mutiara di Indonesia. Namun, luas laut maupun panjang garis pantai Indonesia baru dapat dimanfaatkan sekitar 2 persen untuk budidaya mutiara. Menurutnya, potensi budidaya ini masih dapat terus dikembangkan.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor mutiara Indonesia di tahun 2015 kurang lebih 30 juta dolar dan tahun 2016 meningkat menjadi 46 juta dolar, yang artinya terjadi peningkatan 35 persen. Namun demikian, nilai tersebut masih di bawah Hongkong, Uni Emirat Arab, Jepang, Tahiti, Australia dan Cina.

Menurut Rifky, hal menarik bahwa negara tujuan ekspor mutiara Indonesia adalah Hongkong. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar trading mutiara south sea pearl Indonesia ini dilakukan oleh Hongkong.

“Sudah saatnya kita membawa kembali ke tempat sumber produksinya (Indonesia). Jadi festival ini adalah sebuah momen yang saya kira sangat baik untuk menarik titik perdagangan mutiara dari Hongkong ke Indonesia,” papar Rifky.

Adapun Direktur Jenderal PDSPKP Nilanto Perbowo mengatakan, IPF ke-7 diselenggarakan untuk beberapa tujuan, yaitu mempromosikan dan mengenalkan ISSP kepada masyarakat; membangun international branding ISSP promosi dan pemasaran; memperluas jaringan bisnis dan pemasaran ISSP; dan mendapatkan umpan balik trend pasar mutiara dan produk turunannya.

“Kita mendorong agar masyarakat dalam negeri, masyarakat lokal, masyarakat Indonesia untuk mengenal bahwa ternyata mutiara ini diproduksi di Indonesia. Kalau sudah mengenal kita produsen utama mutiara laut selatan, harapannya masyarakat sadar kenapa harus pergi ke luar negeri untuk beli,” ujar Nilanto usai pembukaan IPF ke-7.

Nilanto juga menambahkan, dalam kegiatan IPF ini masyarakat dari berbagai kalangan tanpa terkecuali dapat berkonsultasi bagaimana proses lahirnya mutiara dari awal budidaya hingga panen. Masyarakat juga bisa memperoleh informasi bagaimana membedakan mutiara air laut, mutiara air tawar, dan mutiara yang palsu.

“Di sinilah tempat terbaik untuk mendapatkan mutiara laut selatan Indonesia yang asli. Kita pastikan bahwa seluruh vendor telah memberikan garansi bahwa semua mutiara yang dibawa di sini adalah mutiara laut asli Indonesia,” imbuh Nilanto. (*)




KKP Bersama Pembudidaya Panen Lele Bioflok Hingga Raup Keuntungan Rp24 Juta

SANGGAU, CITRAINDONESIA.COM- Bersama masyarakat pembudidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan panen budidaya lele sistem bioflok di daerah perbatasan, tepatnya di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia – Malaysia, Jumat (3/11/2017).

Ketua kelompok Maju Terus, Mardiansyah menjelaskan, dengan biaya produksi per kg sebesar Rp16.000, maka kelompok mampu memperoleh keuntungan hingga mencapai Rp8.000 per kg atau total sekitar Rp24 juta. Untuk pemasaran pun saat ini kelompok tidak mengalami kendala berarti.

Harga ikan lele di sekitar Sanggau saat ini cukup baik. Biasanya pengepul mengambil di petani dengan harga Rp22.000-24.000 per kg. Selain ke pengepul, kami pun menjualnya ke masyarakat sekitar sini (Sanggau-Red). Untungnya lumayan, bisa paling kecil Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo,” ujar Mardiansyah, seperti dalam siaran tertulis dari Humas KKP, di Jakarta, Senin (6/11/2017).

Lebih jauh Mardiansyah menceritakan bahwa untuk pasar sekitar Entikong, harga eceran bisa mencapai Rp30.000 – 32.000 per kg, di mana sebagian pembelinya adalah warga negara Malaysia. Mereka lebih suka dengan ikan lele dari Indonesia karena dianggap lebih bersih dan cara pemeliharaannya lebih baik.

Bertempat di kelompok Maju Terus Desa Bungkang Kecamatan Sekayam, Dirjen Perikanan Budidaya diwakili Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya bersama-sama Wakil Bupati Sanggau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sanggau, serta ketua kelompok secara serempak melakukan panen lele bioflok tersebut.

Pada kesempatan ini, panen dilakukan pada 10 kolam lele bioflok berdiameter 3 meter. Masing-masing kolam mampu menghasilkan rata-rata sebanyak 300 kg lele dengan ukuran 7-8 ekor per kg, sehingga total panen mencapai sekira 3 ton, dengan harga jual Rp24.000 per kg.

Dengan demikian, nilai produksi dari panen kali ini mampu mencapai Rp72 juta. Waktu pemeliharaannya pun sangat singkat yaitu hanya 70 hari sehingga dalam 1 tahun bisa dilakukan 4-5 kali panen.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya diwakili Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya, Tri Hariyanto dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pengembangan budidaya lele bioflok di Entikong ini merupakan bagian dari program prioritas KKP yang ditujukan untuk masyarakat di perbatasan, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan.

“Tahun 2017 ada sekitar 203 paket budidaya lele bioflok yang disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Penerimanya bisa pondok pesantren, seminari, maupun kelompok-kelompok masyarakat di perbatasan. Bukan hanya di Entikong, daerah perbatasan lainnya juga mendapatkan bantuan serupa seperti di Kabupaten Belu NTT, Sarmi dan Wamena di Provinsi Papua,” jelas Tri Hariyanto.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin Kalimantan Selatan, Haryo Sutomo menyampaikan bahwa untuk perbatasan RI-Malaysia di Entikong ada 2 penerima bantuan budidaya lele bioflok yaitu Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Maju Terus, Desa Bungkang – Balai Karangan, Kecamatan Sekayam dan Pokdakan Sumber Bersama, Dusun Peripin, Desa Entikong, Kecamatan Entikong. Kedua Pokdakan ini menerima paket bantuan berupa kolam pembesaran, benih ikan lele, pakan ikan, obat-obatan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. (pemi)




Jokowi Dijadwalkan Tebar Perdana Udang di Tambak Perhutanan Sosial

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11/2017), dengan agenda utama peresmian Program Perhutanan Sosial.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi rencananya akan melakukan tebar perdana udang vaname pada kawasan tambak rintisan Program Perhutanan Sosial di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, yakni Sekretaris Kabinet, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, Dirjen PSKPL Kementerian LHK, Deputi Kementerian BUMN, Dirut Bank Mandiri, Dirut Perhutani, Bupati Bekasi, dan Perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis menyapaikan, optimalisasi Kawasan Perhutani di Muara Gembong memang difokuskan untuk pengembangan usaha budidaya udang/ikan berbasis lingkungan.

“Pengelolaan budidaya ikan vaname akan menggunakan teknologi semi intensif, sementara ikan bandeng dan mangrove akan diintegrasikan melalui budidaya sistem silvofishery,” jelas Slamet.

Sementara, Kepala Badan Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang Warih Hardanu menyatakan bahwa tambak rintisan program ini diharapkan akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk melakukan usaha budidaya sebagai alternatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah menargetkan program rintisan untuk lahan tambak 17,2 hektar ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan produksi udang dan bandeng sebanyak 204 ton per tahun; nilai ekonomi mencapai Rp16,3 miliar per tahun; pendapatan masyarakat pengelola Rp35-50 juta per tahun; dan serapan tenaga kerja lebih dari 425 orang.

Pada acara tersebut, Presiden akan melepas setidaknya 200 ribu ekor benih udang vaname untuk satu petak pembesaran pada tambak 2B seluas 4.000 m persegi, sekaligus menandai beroperasinya unit kawasan budidaya udang vaname Program Perhutanan Sosial.

Pemerintah setidaknya telah memberikan akses pengelolaan lahan perhutani seluas 12,7 juta hektar bagi masyarakat sekitar hutan, termasuk untuk kegiatan budidaya perikanan.

Di Kawasan Muara Gembong sendiri, Perum Perhutani melepas pengelolaan kawasan seluas 830 hektar untuk pengembangan pertambakan ikan/udang, di mana untuk tahun 2017 sebagai program awal akan digarap seluas 17,2 hektar.

Sebagaimana diketahui, Program Perhutanan Sosial merupakan program optimalisasi lahan perhutanan melalui skema kerja sama kemitraan dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Program ini diharapkan akan memicu pemerataan ekonomi, memperkuat produksi berbasis pangan, membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, dan secara makro akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Program Perhutanan Sosial di Muara Gembong merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lintas sektoral terkait, antara lain Kementerian LHK dan Perum Perhutani sebagai inisiator program; Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penyediaan input produksi, rehabilitasi tambak dan pendampingan teknis; Kementerian PUPR untuk rehabilitasi jalan produksi; Bank Mandiri dengan program CSR dan dukungan pembiayaan melalui KUR; sementara Perum Perindo akan menjadi off-taker hasil produksi panen. (pemi)




Himapikani Sepakat Moratorium Pengadaan Bantuan Kapal Nelayan

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani), sepakat dengan moratorium pengadaan bantuan kapal Nelayan di APBN 2018, atas banyaknya masalah pengadaan bantuan kapal di tahun 2016 dan 2017 yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan untuk kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

“Tahun 2018 DPR telah menyetujui anggaran KKP sebesar Rp9.27 triliun namun ada kesepakatan untuk Moratorium anggaran bantuan kapal sebesar Rp501 Miliar,” jelas Sekretaris Jenderal Himapikani Afan Arfandia, dalam siaran tertulis yang diterima citraindonesia.com, Jumat (27/10/2017).

Sebagai gambaran kondisi perahu bantuan dari APBN bernilai puluhan miliar yang ada di Pulau Bawean – Gresik mulai rusak diberbagai sisinya akibat tidak terurus.

Perahu-perahu tersebut masih berjajar di pelabuhan Sangkapura – Bawean, kondisi ini di perparah dengan belum adanya pengganti mesin dan alat tangkap yang tenggelam di bawah KLM Fadli Indah di Bulan Agustus lalu.

“Melihat masalah dalam pengadaan kapal di tahun 2016 dan 2017 kami nilai kesepakatan moratorium sebagai hal yang proporsional untuk Evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengadaan kapal bantuan,” ungkap Afan.

Lanjutnya, walaupun ada kalangan yang mencemaskan bahwa moratorium pengadaan bantuan kapal akan berpotensi mengakibatkan tidak tercapainya target produksi perikanan 2018 disaat stok ikan lestari atau maximum sustainable yield (MSY) meningkat dari 9,93 juta ton pada 2016 dan 12,541 juta ton pada 2017.

“Justru saat ini KKP harus kita evaluasi sehingga kebijakan-kebijakan yang berpotensi menghambat target produksi perikanan 2018 untuk segera di revisi,” tutupnya. (pemi)




RI – Australia Kerja Sama Berantas Illegal Fishing

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Australia menyelenggarakan joint seminar pada Jumat (20/10/2017) di Kantor KKP.

Seminar yang bertajuk Enabling Law Enforcement at Sea Through Improved Use of Monitoring and Surveillance Datasets ini merupakan salah satu wujud kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam mendeteksi bongkar muat ikan (transshipment) di laut dan pemodelan pergerakan kapal yang melakukan pendaratan ikan secara ilegal.

“Isu Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di Indonesia telah menjadi isu global mengingat Indonesia adalah penghasil tangkapan ikan ketiga terbesar di dunia dengan pasar ekspor utama Asia dan Amerika Serikat. Pada 2006 diperkirakan Indonesia mengalami kerugian hingga USD2 miliar, di mana tangkapan ilegal mencapai 1,5 kali jumlah tangkapan legal,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut.

Menurut Aryo, salah satu lautan di Indonesia yang menjadi titik panas IUU Fishing di Indonesia adalah Laut Arafura.

“Dua lokasi (red. rawan IUU fishing) yaitu Laut Arafura dan Indian Ocean. Seperti yang kita tahu Arafura merupakan Golden Fishing zone di Indonesia. Kita bisa menangkap ikan sepanjang tahun di sana tanpa ada musiman. Yang kedua Indian Ocean itu harus dipantau bersama antara Indonesia dan Australia karena laut itu sangat luas. Oleh karena itu, sebaiknya tools (red. teknologi monitoring) ini dapat digunakan bersama,” jelasnya.

IUU Fishing bukan hanya menjadi musuh Indonesia, tetapi juga telah menjadi musuh dunia. Hasil studi Agnew et al pada 2009 menunjukkan total nilai kerugian akibat kegiatan IUU Fishing saat ini di seluruh dunia diperkirakan sebesar USD10 – 23,5 miliar per tahun.

Sementara itu, kerugian ekonomi nasional Indonesia mencapai 11-26 juta ton ikan per tahun, atau lebih dari 20 persen dari total produksi perikanan tangkap tahunan di seluruh dunia.

Untuk itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Bradley Armstrong menyatakan bahwa Australia juga memiliki komitmen yang sama kuatnya dengan Indonesia dalam pemberantasan praktik IUU Fishing.

“Australia dan Indonesia berbagi kekhawatiran yang sama terkait masalah penangkapan ikan ilegal, yang tidak diatur dan tidak dilaporkan. Karena tidak hanya IUU Fishing mengakibatkan banyak kerugian pendapatan, tetapi juga merusak habitat, menghabiskan persediaan ikan dan merusak ketahanan pangan,” kata Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Bradley Armstrong dalam sambutannya.

Amstrong juga mengungkapkan empat kunci untuk memperkuat pertarungan melawan IUU Fishing di tingkat global dan regional, yaitu perlu adanya strategi nasional yang jelas meliputi sistem e-monitoring, program pemantauan, sistem pemantauan kapal, melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk menjaga pasar seperti melakukan tindakan penelusuran dan dokumentasi penangkapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Indonesia terus berupaya untuk mengintegrasikan data hasil pengawasan dari Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AlS), dan sistem radar satelit untuk selanjutnya dianalisis.

Diharapkan dengan integrasi tiga tekonologi monitoring ini dapat memprediksi sistem penangkapan dan distribusi kegiatan IUU Fishing di dunia mendekati real time demi penegakan hukum dan terjaganya kedaulatan negara.

Negara juga terus menegakkan hukum secara tegas untuk memberikan yurisdiksi pada pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Namun di samping itu juga dibutuhkan dukungan dari hukum regional dan hukum internasional.

Dengan penandatanganan dan penerapan perjanjian pengelolaan dan konservasi perikanan internasional dan regional, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dan Australia dapat memerangi illegal fishing dengan lebih efektif.

Perjuangan melawan praktik IUU Fishing juga perlu didukung oleh investasi dalam kemitraan internasional seperti Rencana Aksi Regional untuk mempromosikan praktek perikanan yang bertanggung jawab, dan kerja sama organisasi internasional seperti INTERPOL.

“Dengan seminar ini kita ingin menyosialisasikan hasil kerja sama penelitian antara kedua instansi (KKP-CSIRO) ini di bidang transshipment di laut dan memantau pergerakan dan aktivitas kapal yang beroperasi secara ilegal,” pungkas Aryo.

Indonesia dan Australia diharapkan mampu bertindak berdasarkan hukum nasional untuk berbagi informasi intelijen untuk mengembangkan gambaran menyeluruh tentang ‘titik-titik panas’ regional dan global aktivitas IUU Fishing dan membantu penyelidikan dan penuntutan kejahatan perikanan ini. (pemi)




Bakamla Tangkap Kapal Triton Sedang Illegal Fishing

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menangkap Kapal Ikan Triton diduga illegal fishing di Perairan Halmahera, beberapa hari lalu.

“Kapal Triton ditangkap dalam operasi rutin pengamanan perairan yang digelar Bakamla RI di Zona Timur pada hari Jumat (6/10) melalui unsur KAL Tidore I-14-11 yang dikomandani Kapten Laut (P) Habiby Achmad,” ujar Kasubbag Humas Bakamla RI, Mayor Marinir Mardiono secara tertulis, Senin (9/10/2017).

Menurutnya, Kapal tertangkap tangan menangkap ikan menggunakan alat tangkap Hand Line. Didapati hasil tangkapan berupa sejumlah ikan tuna ukuran bervariasi.

Menurut keterangan yang tercantum pada Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), diketahui kapal Triton melakukan penangkapan ikan tidak sesuai fishing ground atau wilayah penangkapan ikan yang telah ditentukan.

Kapal dari Bitung tersebut menangkap ikan di wilayah Perairan Halmahera, sebelah selatan Pulau Gebe. Kapal dinakhkodai EB membawa 10 ABK tidak dilengkapi Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut.

Menurut penjelasan Komandan KAL Tidore, atas dugaan illegal fishing dilakukan kapal Triton, kapal beserta barang bukti dikawal ke Lanal Ternate untuk proses penyidikan lebih lanjut. (oca)




Hipilindo Pertanyakan Hasil Tangkap Ikan Nasional

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) mempertanyakan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) terkait hasil tangkap ikan laut Indonesia.

Sebelumnya, MKP Susi Pudjiastuti mengklaim konsumsi ikan masyarakat Indonesia sebanyak 43 kg perkapita pertahun dengan kenaikan jumlah ikan tangkap mencapai 12 juta ton.

“Penduduk Indonesia saat ini sudah 250 juta, makan ikan per kapita menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) 43 kg, sementara stok ikan di laut Indonesia sudah jadi 12 juta ton, yang sebelumnya 6 juta ton sebelum Ibu Susi jadi MKP, jadi sudah ada kenaikan 100%,” kata Ketua Umum Hipilindo Effendi kepada citraindonesia.com, di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Namun menurutnya, bila saat ini karena Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) terkait alat tangkap yang nilai mempersulit nelayan membuat kapal mangkrak, sehingga membuat hasil tangkap menurun draktis. Yang jadi pertanyaan baginya, dari mana ikan untuk mencapai jumlah konsumsi ikan hingga 42 ton perkapita?

“Kalau makan ikan per kapita 43 kg, kebutuhan ikan dalam negri hampir 11 juta ton. Ikan yang tertangkap melalui pembatasan alat tangkap yang kurang ramah linkungan serta ukuran-ukuran kapal tangkap yang dibatasi ukurannya tentu daya tangkap lebih kurang 50%,” jelasnya.

IQ di Asean

Lanjutnya, “Berarti hasil ikan laut kita 6 jt ton, berarti ikan konsumsi lokal masih kurang 5 juta ton. Belum lagi ikan yg tertangkap untuk export. Saya saat ini hitung-hitung saya dari mana ikan 11 juta ton untuk konsumsi dalam negeri, apakah ikan air tawar yang kurang kandungan omeganya,” tandasnya penuh tanya.

Solusinya, menurut Efendi, untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat Indonesia, seharusnya pemerintah gencar menerapkan atau mengembangkan aquaculuture.

Komposisi ikan di Asean

“Kalau ini terus jadi andalan, bagaimana IQ bangsa Indonesia kedepan. Melihat hal ini seharusnya Aquaculture merine di Indonesia harus jadi proritas. Tetapi kebijakan MKP, riset serta Balai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sepertinya di kerdilkan,” ujarnya.

“Saya tidak habis pikir bagaimana untuk program yang maunya Presiden kita untuk meningkatkan makan ikan perkapita, kalau bangsa ini kalau ditutupi dari ikan tawar. IQ Indonesia apakah bisa baik? Iq Indonesia hanya 89 sejajar dengan kamboja dan laos aja,” tutupnya. (pemi)




KKP Gelar Gerakkan Masyarakat “Cinta Laut”

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gerakan masyarakat “Cinta Laut”. Hal ini sesuai dengan Visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

“Salah satu kegiatan untuk mewujudakan misi tersebut adalah melalui Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT) yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut serta menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim dan bermaksud untuk merwujudkan rasa memiliki dan kepedulian generasi muda, masyarakat, wanita pesisir dan aparat untuk menjaga kelestarian laut serta menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Labuhan Bajo, Jumat (29/9/2017).

Dalam pelaksanaannya GITA LAUT dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu: Gerakan Bersih Pantai dan Laut, Jambore Pesisir, Sekolah Pantai, Workshop pengelolaan Sampah, Kampanye GITA LAUT dan lomba kreatifitas GITA LAUT, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 10 lokasi yang tersebar dari sabang sampai merauke dengan melibatkan pemeritah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pelajar, stakeholder terkait dan masyarakat umum.

Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Brahmantya menjelaskan Isu pencemaran sampah di Labuan Bajo perlu menjadi perhatian kita bersama. Hal ini sangat berdampak terhadap pengembangan industri pariwisata di Labuan Bajo, dimana Pulau Komodo saat ini sebagai icon pariwisata dunia.

Pencemaran yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang peduli, dengan membuang sampah dan limbah tidak pada tempatnya, bahkan menganggap laut sebagai keranjang sampah sehingga menyebabkan beban pencemaran di laut kian hari kian bertambah parah. Beban pencemaran tersebut tanpa kita sadari telah menyebabkan potensi sumberdaya pesisir dan laut semakin menurun baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Aksi serentak bersih pantai dan laut ini merupakan rangkaian gerakan cinta laut yang dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan dan pendampingan.

Kegiatan gerakan bersih pantai dan laut (GBPL) diharapkan dapat memberikan arti penting pelestarian pesisir dan lingkungan bagi masyarakat pesisir Labuan Bajo secara khusus serta masyarakat pesisir Indonesia pada umumnya.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat merubah kondisi Labuan Bajo yang lebih bersih dan indah serta meningkatnya kepedulian semua pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya pelajar, generasi muda dan masyarakat luas atas kelestarian sumberdaya pesisir dan laut.

Gerakan bersih pantai dan laut yang dilaksanakan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dapat juga dicapai melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan akan pesisir dan laut, tambahnya.

Brahmantya mengingatkan pencemaran laut sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia, maka diperlukan upaya bersama seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan ditingkat pusat dan daerah untuk melakukan pengendaliannya.

Upaya bersama menyelamatkan potensi pesisir dan laut dari ancaman pencemaran terutama sampah plastik harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Perlu dilakukan kegiatan pasca GBPL atau kegiatan pendukung lainnya seperti pelatihan pemanfaatan sampah plastik agar menghasilkan produk yang bernilai ekonomis, dengan demikian tujuan gerakan cinta laut melalui gerakan bersih pantai dan laut ini dapat terpenuhi dan apa yang kita lakukan ini mampu memberi kontribusi yang nyata serta positif bagi upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut kita.

Kegiatan bersih pantai dan laut tersebut berlokasi di pelabuhan penyebrangan fery dan Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Bajo dengan melibatkan sekitar 300 orang yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Polri, Dinas Kelautan dan Perikanan, anak-anak sekolah, dan masyarakat umum.

Selain kegiatan bersih pantai dan laut juga dilaksanakan pelatihan pengelolaan sampah yang melibatkan peserta dari 20 sekolah SMP, SMA dan SMK dengan perwakilan masing-masinng 2 orang guru.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 September yang bertempat di Aula Sekda Kabupaten Manggarai Barat, sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi bekal bagi para guru untuk memberikan pembelajaran kepada siswa disekolah untuk membangun kesadaran dalam mengelola sampah yang dimulai sejak dini.

Selanjutnya sebagai komitmen bersama, para guru akan menginisiasi penyediaan bank sampah sekolah dan mengirimkan sampah yang terkumpul melalui pusat pengumpulan sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) di Wae Mata untuk diproses lebih lanju.

Kegiatan gerakan cinta laut ini merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi aksi sebagai komitmen indonesia di perhelatan Our Ocean Conference 2018 di Bali, Indonesia, yang mengusung tema ”Our Ocean, Our Legacy”. (*)




2 Kapal Ilegal Berhasil Ditangkap KP Orca

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Dua kapal ikan asing (KIA) berhasil ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Perikanan ORCA 02 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP).

“Dalam penangkapan tersebut, kedua kapal mengibarkan bendera Malaysia, namun berdasarkan pengamatan di lapangan diduga kuat kedua kapal tersebut merupakan kapal yang berasal dari Vietnam, ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Waluyo Sejati Abutohir melalui siaran tertulis kepada citraindonesia.com, di Jakarta (22/9/2017).

Penangkapan dilakukan pada tanggal 17 September 2017 di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Laut Natuna, Kepulauan Riau. Saat ditangkap kapal ditemukan tidak mengantongi ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia, tambah Waluyo.

Kedua kapal yang ditangkap terdiri dari: 1). KM BD 95599 TS, dan 2). KM BD 96623 TS, dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 29 orang berkewarganegaraan Vietnam. Selanjutnya kedua kapal dan seluruh ABK dikawal dan telah tiba di Pangkalan PSDKP Batam pada tanggal 20 September 2017. Selanjutnya proses hukum akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam.

Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp20 milyar.

Penangkapan kedua kapal tersebut menambah jumlah kapal perikanan ilegal yang berhasil ditangkap oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP selama tahun 2017. Sejak Januari sampai dengan pertengahan September 2017, telah ditangkap sebanyak 107 kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 68 KIA berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Philipina, dan 9 berbendera Malaysia. Sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia. (pemi)




Wisuda STP, Menteri Susi Pesan Lulusan Bangun Negeri dengan Semangat Entrepreneurship

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rifky Hardijanto mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti lantik 462 taruna/i Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta pada Rabu (6/9/2017). Sembilan diantaranya adalah lulusan Magister Sains Terapan, dan 453 lulusan Sarjana Terapan Perikanan.

Sebanyak 37% diantaranya merupakan anak dari pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan) dan satu taruna berasal dari negara tetangga Timor Leste.

“Visi misi pemerintah Indonesia yang ingin laut sebagai masa depan bangsa, menjadi poros maritim yang dikenal dunia merupakan pekerjaan sekaligus opportunity besar yang menunggu kita untuk sama-sama membangun kelautan dan perikanan Indonesia, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjadikan Indonesia pemain perikanan dan kelauatan yang diperhitungan oleh masyarakat dunia,“ pesan Susi yang disampaikan oleh Rifky.

“Membangun laut adalah membangun manusianya, mempertahankan kedaulatan dan keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan akan tercapai jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten konsisten dan penuh dedikasi,” tambahnya.

Upacara Wisuda STI di Jakarta, Rabu (6/9/2017). (Foto: KKP)

Susi juga berpesan bahwa KKP memberi perhatian dan memiliki komitmen tinggi untuk membentuk SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan di sektor kelautan dan perikanan, karena kebutuhan pasar tenaga kerja nasional dan global semakin kompetitif.

Karakteristik kerja sektor kelautan dan perikanan sangat khas sehingga membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan saja tetapi juga memiliki sikap kerja dan karakter yang bisa mengadaptasi karakter dengan kebutuhan perkembangan pasar dan dunia kerja.

Upacara Wisuda STI di Jakarta, Rabu (6/9/2017). (Foto: KKP)

Diharapkan masyarakat kelautan dan perikanan tumbuh dengan generasi terdidik dan kompeten sehingga dapat melaksanakan kebijakan pemerintah untuk membangun sektor kelautan dan perikanan.

“Dengan ini saya pribadi ingin menghimbau untuk lebih memusatkan bekerja di dalam negeri, membantu pembangunan industri perikanan dalam negeri sumbangkan pendidikan yang telah anda dapat dan dedikasikan kepada pemerintah yang sedang giat membangun dunia kelautan dan perikanan Indonesia. Tinggalah dan majukan negeri, membangun bersama Indonesia menuju poros maritim dunia,” pesan Susi lagi yang ditayangkan pada saat wisuda. (pemi)

Upacara Wisuda STI di Jakarta, Rabu (6/9/2017). (Foto: KKP)