Mobile Fintech Untuk Santripreneur

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pondok pesantren diminta manfaatkan perkembangan teknologi digital seperti aplikasi Financial Technology (Fintech) dorong semangat para santri berwirausaha atau santripreneur terutama skala industri kecil dan menengah (IKM).

‘Ini merupakan komitmen bersama untuk membangun bangsa khususnya di lembaga pendidikan pondok pesantren dengan meluncurkan aplikasi mobile karya anak bangsa sebagai produk asli dalam negeri dengan nama Mobile Fintech and Commerce Nurul Iman’, kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor, Minggu (14/1/2018).

Menurut Gati, ini berkat kerja sama Kemenperin dengan PT. Data Aksara Matra sebagai penyedia aplikasi teknologi dan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. divisi syariah selaku penyedia layanan jasa perbankan.

‘Selain memberikan kemudahan dan keamanan kepada para santri dalam bertransaksi, penerapan Fintech ini diharapkan pula membawa efek positif bagi perekonomian nasional’, tuturnya.

Data Bank Indonesia tahun 2017, transaksi keuangan melalui Fintech mencapai Rp249 triliun atau meningkat 24 persen dibandingkan tahun 2016.

Lanjut Gati, melalui aplikasi Fintech, para santri, wali santri, dan mitra bisnis dapat memanfaatkan beragam fitur seperti pembelian dan pembayaran produk pondok pesantren memudahkan pengguna dalam mentransfer uang ke akun rekening virtual pondok pesantren atau santri.

‘Para santri Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman juga akan diberikan Kartu Pesantren Industri dengan nama Kartu Santri Nurul Iman, yakni kartu pintar yang multi fungsi. Dengan sistem ini, para santri akan dipermudah dalam bertransaksi belanja di toko ataupun koperasi pesantren untuk memenuhi segala kebutuhannya’, paparnya.

Dengan penggunaan aplikasi Mobile Fintech and Commerce serta Kartu Santri Nurul Iman ini, rotasi uang dan keuntungannya dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional di pondok pesantren seperti pembayaran listrik, kesehatan santri, operasional pendidikan, pengembangan industri dan wirausaha, serta kebutuhan lainnya.

‘Pengembangan sumber daya manusia di pondok pesantren melalui beberapa model program, antara lain meliputi Business Process Outsourcing (BPO), capacity building, dan joint operation’, jelasnya. (linda)

 




Kawasan Industri Baja di Kalsel dan Nikel di Sulsel

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Keluar dari Jawa Centris, Kemenperin sudah mengarahkan sejumlah investor untuk membangun industri strategis ke luar Pulau Jawa, sesuai arahan Presiden Jokowi. Bahwa industri Baja misalnya, tak lagi berpusat di Cilegon, Jabar saja demi pemerataan perekonomian masyarakat.

‘Kemenperin memiliki program pembangunan kawasan industri berbasis baja di Batulicin, Kalimantan Selatan’, ujar Menperin Airlangga Hartarto, Sabtu (13/1/2018) di Jakarta.

Kawasan yang dimaksud industri baja berdiri kokoh di atas lahan seluas 955 hektare ini diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 10 ribu orang. Saat ini sudah ada industri baja yang beroperasi, yaitu PT Meratus Jaya Iron and Steel serta dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan ferry.

Dalam upaya penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja di kawasan industri Batulicin, Kemenperin telah menginisasi pembangunan Politeknik pada tahun ini, sehingga putra-putri daerah dapat berperan lebih aktif dalam membangun industri baja di kawasan tersebut.

Sulawesi :

Proyek selanjutnya, yakni pembangunan industri berbasis nikel dan baja tahan karat (stainless steel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah.

Kawasan itu memiliki lahan seluas 2.000 hektare, realisasi investasi sepanjang tahun 2015-2017 sebesar Rp80 triliun dan ditargetkan pada tahun 2019 mencapai Rp105 triliun.

Selain itu, periode 2015-2017, kawasan ini menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu dan ditargetkan pada 2019 akan membuka kesempatan lebih dari 40 ribu tenaga kerja.

Dari kawasan tersebut, juga ditargetkan akan menghasilkan 4 juta ton stainless steel per tahun, dan pabrik baja karbon berkapasitas 4 juta ton per tahun.

Produksi stainless steel tercapai 4 juta ton per tahun, Indonesia akan menjadi produsen kedua terbesar di dunia atau setara produksi di Eropa.

Meningkatkan daya saing industri baja nasional, Kemenperin telah menjalankan berbagai program strategis, antara lain memfasilitasi kerja sama investor asing dengan mitra dalam negeri, promosi investasi, pendampingan perolehan insentif bagi industri baja, dan perumusan regulasi yang mendukung industri baja.

Selanjutnya, memfasilitasi pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Baja, penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri di proyek-proyek pemerintah maupun swasta, melakukan perbaikan dan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian industri baja nasional agar dapat tumbuh dan berkembang.

‘Serta mengusulkan harga gas yang kompetitif untuk industri baja nasional’, ujar Airlangga. (linda)

 




Airlangga Terus Dorong Klaster Industri Baja Nasional

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kementerian Perindustrian terus mendorong percepatan pembangunan klaster industri baja nasional seperti di tiga wilayah, yaitu Cilegon, Banten, Batulicin, Kalimantan Selatan, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Produksi dari kelompok manufaktur terpadu tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor serta mewujudkan negara mandiri dari impor baja.

‘Melalui pendekatan klaster (baja)ini, karena sifatnya saling melengkapi, produk dihasilkan lebih berdaya saing serta memacu adanya inovasi dan peningkatan kualitas produk sesuai permintaan konsumen saat ini’, kata Menteri Peridustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (13/1/2017).

Industri baja dikategorikan sektor induk karena produknya merupakan bahan baku utama yang diperlukan bagi kegiatan manufaktur di sektor industri lainnya. Baja juga dibutuhkan sebagai komponen penting sektor infrastruktur secara luas yang antara lain meliputi bangunan dan properti, jalan dan jembatan, telekomunikasi, serta ketenagalistrikan.

Pemerintah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025 melalui pembangunan klaster industri baja di Cilegon, Banten.

‘Dengan adanya klaster 10 juta ton yang nilai investasinya mencapai USD4 miliar ini, memberikan multiplier effect melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional khususnya Banten’, ujarnya.

Kemenperin meminta produsen baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Posco, Nippon Steel dan Osaka Steel berkolaborasi merealisasikan peta pengembangan klater baja 10 juta ton tersebut.

Pembangunan klaster ini akan memberikan efek berantai berupa penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 45.000 orang dan tidak langsung mencapai 375.000 orang. Selanjutnya, pendapatan pajak sekitar USD 0,17 miliar dan kontribusi terhadap PDB sebesar 0,38 persen.

PT Krakatau Steel juga sudah bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Sango Corporation dalam pengembangan produk baja wire rod untuk kebutuhan sektor otomotif dengan nilai investasi mencapai USD95 juta di Cilegon.

‘Pertumbuhan industri pengguna baja di Indonesia terbilang cukup baik. Contohnya, industri otomotif, yang diproyeksikan pada tahun 2025 akan memproduksi 3 juta unit mobil sehingga membutuhkan sebanyak 1,8 juta ton baja otomotif’, paparnya.

Kebutuhan crude steel (baja kasar) nasional saat ini sudah mencapai 14 juta ton, namun produksi industri baja dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun. Kendati demikian, capaian produksi 8 juta ton tersebut, menempatkan Indonesia di peringkat keenam di Asia sebagai produsen baja kasar.

‘Produksi industri baja dalam negeri terus dioptimalkan dan diarahkan pada pengembangan produk khusus bernilai tambah tinggi, misalnya untuk sektor otomotif, perkapalan maupun perkeretaapian. Sehingga kita tidak perlu lagi impor’, tegasnya. (linda)

 




Airlangga : USD 42,6 Miliar Investasi Untuk 1.054 Proyek

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pemerintah mencatat, sepanjang tahun lalu atau hingga 14 Desember 2017, komitmen investasi baru yang masuk ke Indonesia mencapai USD42,6 miliar dengan sejumlah 1.054 proyek. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 23,7 persen dibanding tahun 2016.

‘Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan kemudahan berbisnis di dalam negeri agar para investor meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia dalam membangun perekonomian nasional yang lebih inklusif dan berkualitas’, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Sektor perindustrian memberikan kontribusi tertinggi terhadap realisasi investasi di sektor ini mencapai USD21,6 miliar dengan 256 proyek. Sementara itu, sektor pariwisata menyumbang sebesar USD17 miliar dengan 159 proyek, pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) USD1,2 miliar dengan 98 proyek.

Selanjutnya, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) USD1,18 miliar dengan 32 proyek, perdagangan USD0,92 miliar dengan 427 proyek, dan pertanian USD0,27 miliar dengan 22 proyek, serta sektor lainnya sebesar USD0,43 miliar dengan 60 proyek.

Menperin menegaskan, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus bersinergi untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi di sektor industri, antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum, penggunaan teknologi terkini untuk mendorong peningkatan mutu, efisiensi dan produktivitas, serta pemberian fasilitas berupa insentif fiskal.

Selanjutnya, didukung dengan ketersediaan bahan baku, harga energi yang kompetitif, sumber daya manusia (SDM) kompeten, serta kemudahan akses pasar dan pembiayaan. “Pertumbuhan konsumsi juga perlu dijaga dan kembali ditingkatkan agar permintaan terhadap produk-produk industri semakin meningkat,” imbuhnya.

Peningkatan komitmen investasi baru ini didasari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Peraturan Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Di samping itu juga berkat kolaborasi dua Satuan Tugas (Satgas), yaitu Satgas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Agar pelaksanaan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia bisa terealisasi dengan efektif, kedua satgas tersebut mengubah seluruh proses investasi dan usaha di Indonesia menjadi online dan terintegrasi.

Menperin menargetkan, pada tahun 2018, nilai investasi yang bisa ditarik dari 13 kawasan industri akan mencapai Rp250,7 triliun. “Pemerintah telah memberikan kemudahan berinvestasi di dalam kawasan industri, antara lain melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal serta pembentukan satgas untuk penyediaan gas, listrik, air, SDM, lahan, tata ruang, dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Menperin, proyeksi investasi di industri secara keseluruhan sektor manufaktur pada tahun ini sebanyak Rp352 triliun.

‘Dengan adanya investasi di sektor industri, tercipta lapangan kerja baru dan multiplier effect seperti peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa dari ekspor. Oleh karenanya, industri menjadi penunjang utama dari target pertumbuhan ekonomi’, paparnya. (linda)




Toyota -Mazda Bangun Pabrik di Alabama US$ 16 MIliar

JEPANG, CITRAINDONSIA.COM- Toyota – Mazda mengatakan akan ekspansi membangun pabrik bersama di negara bagian AS, Alabama.

Kedua perusahaan tahun lalu membentuk aliansi modal dan mengumumkan rencana untuk membangun pabrik senilai US$ 1,6 miliar di AS tahun 2021. Rencananya memproduksi 300.000 unit mobil penumpang per tahun untuk pasar AS.

Alabama adalah salah satu dari 20 negara bagian AS menarkan kemudahan berinvestasi bagi investor asing.

Promosi itu tinagkap join Mazda- Toyota itu karena relatif dekat dengan Kentucky, di mana pabrik perakitan Toyota berada. Daerah ini produski banyak barang- barang mobil.

Pejabat Toyota dan Mazda tampaknya memutuskan lokasi yang memungkinkan untuk mengamankan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan menjaga rantai pasokan yang efisien logistik.

Presiden AS Donald Trump tahun lalu menge-tweet kritik dari Toyota terkait rencananya membangun pabrik di Meksiko untuk mendistribusikan ke pasar AS.

Makanya rencana untuk membangun pabrik di Alabama mencerminkan usulan Trump ajar Jepang lebih banyak berinvestasi dan menyerap tenega kerja di AS. (oca)




BPPI dan UNDP Susun Pengolahan Limbah Industri

BALI, CITRAINDONESIA.COM- Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia sepakat menyusun rekomendasi mengenai kebijakan pengelolaan limbah industri di Tanah Air yang lebih baik. Tujuan sinergi ini untuk mewujudkan prinsip industri hijau serta peningkatan daya saing dan membangun manufakur nasional yang berkelanjutan.

‘Kami menyelenggarakan seminar agar bisa terjadi dialog dan terkumpul ide pembelajaran dari semua pemangku kepentingan’, kata Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara di Denpasar, Bali, Senin (8/1/2018).

Nanti ada prosedur tetap. Dharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan pencemar organik yang persisten atau Persistent Organic Pollutants (POPs) dalam proses produksi di industri.

‘Salah satu bahan kimia berbahaya yang terdaftar sebagai POPs dan disinyalir masih digunakan di Indonesia adalah Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs). Ini biasanya digunakan sebagai flame retardant (penghambat nyala api) pada proses produksi’, paparnya.

Ngakan meminta kepada sejumlah manufaktur seperti industri plastik, tekstil, alat angkut, dan elektronika agar menggunakan teknologi pengolahan limbah yang sesuai standar.

‘Apabila hal ini diimplementasikan secara baik di Indonesia, tentunya membawa manfaat sebesar-besarnya terhadap keberlanjutan sumber daya alam, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat’, ungkapnya.

Sektor-sektor tersebut sebagai penopang pertumbuhan industri nonmigas nasional. Pada triwulan III tahun 2017, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik memberikan kontribusi sebesar 10,46 persen, serta industri alat angkutan menyumbangkan sebanyak 10,11 persen.

‘Di samping itu, industri tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika merupakan industri andalan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035’, imbuhnya.

Menurut Ngakan, kolaborasi Kemenperin dan UNDP ini komitmen Indonesia telah meratifikasi Konvensi Stockholm melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (POPs).

Berdasarkan Konvensi Stockholm, telah teridentifikasi 12 bahan yang dikategorikan sebagai bahan pencemar organik persisten yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Kemenperin mendorong industri nasional agar megoptimalkan pengelolaan sampah secara tepat. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah pendekatan waste to energy.

‘Selain bisa mengurangi timbulan limbah, pendekatan tersebut juga membantu mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil’, jelasnya. (putu)

 




Genjot Industri Pengolahan Non Migas

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kementerian Perindustrian melihat bahwa sektor manufaktur secara global dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu yang berbasis inovasi untuk pasar domestik, memanfaatkan energi dan sumber daya alam, melakukan pemrosesan di tingkat regional, menggunakan teknologi tinggi, serta padat karya. Industri-industri Indonesia telah berkontribusi dalam setiap kelompok manufaktur tersebut.

‘Pemerintah tengah fokus mengembangkan industri pengolahan nonmigas yang menitikberatkan pada pendekatan rantai pasok agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, hingga global’, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Berdasarkan laporan IHS Global Insight, kelompok pertama yang terdiri dari industri kimia, otomotif, komponen kendaraan, mesin elektrik, serta permesinan dan peralatan lainnya memberikan nilai tambah terhadap sektor manufaktur di dunia hingga 35 persen. Capaian besar ini karena industrinya ditopang dari kekuatan modal atau investasi serta aktivitas penelitian dan pengembangan (R&D) yang tinggi.

‘Triwulan III tahun 2017, pertumbuhan industri mesin dan perlengkapan kita mencapai 6,35 persen serta industri alat transportasi sebesar 5,63 persen,” ungkap Airlangga. Kinerja kedua sektor tersebut mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,06 persen di periode yang sama.

Kelompok kedua meliputi industri produk kayu, pengolahan minyak bumi, batu bara, dan nuklir.
Kemudian, industri pulp dan kertas, produk berbasis mineral, dan logam dasar. Sektor-sektor ini  menyumbangkan nilai tambah terhadap sektor manufaktur di dunia sebesar 27 persen. Kekuatan Kelompok ini berada pada pemanfaatan sumber daya alam dan energi serta padat karya.  (Linda)




Airlangga Klaim Kontribusi Manufaktur RI Tertinggi di ASEAN

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menteri Perindustrian Arilangga Hartarto, mengklaim kontribusi industri manufaktur Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN. Terbesar adalah sektor industri pengolahan nonmigas penyumbang terbesar dari pajak dan cukai.

‘Suatu negara dikatakan maju apabila industrinya tangguh. Untuk itu, kami terus fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri yang konsisten membawa multiplier effect bagi perekonomian’, jar Airlangga tertulis di Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Merujuk data United Nations Statistics Division pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Indonesia mampu menyumbangkan hingga mencapai 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), Tiongkok (27 persen), dan Jerman (23 persen)’, jelas Ketua Umum Partai Golkar ini.

Rata-rata kontribusi dari 15 negara yang disurvei adalah 17 persen. Inggris berada di bawah rata-rata dengan kontribusi 10 persen, sedangkan Jepang dan Meksiko di bawah Indonesia dengan capaian kontribusinya 19 persen.

‘Capaian 22 persen itu sangatlah besar, sehingga Indonesia masuk dalam jajaran elite dunia’, lanjutnya.

Laporan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia menduduki peringkat ke-9 di dunia atau naik dari peringkat tahun sebelumnya di posisi ke-10 untuk kategori manufacturing value added. Peringkat ke-9 ini sejajar dengan Brasil dan Inggris, bahkan lebih tinggi dari Rusia, Australia, dan negara ASEAN lainnya.

Menurut Airlangga, kontribusi manufaktur Indonesia mampu menembus 30 persen apabila dihitung mulai dari proses pra produksi, produksi dan pasca produksi.

Paradigma industri manufaktur global saat ini, berdasarkan kesepakatan di World Economic Forum, proses produksi sebagai satu-kesatuan. Oleh karena itu, kita sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja’, tegasnya.

Saat ini tengah melakukan transformasi ekonomi, yang menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi berbasis manufaktur.

‘Bapak Presiden (Jokowi) menyampaikan, kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diarahkan pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas’, pungkasnya. (linda)

 




Enam Sektor Industri Primadona Tahun 2018

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Ini enam sektor industri primadona Indonesia yang diharapkan indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Yakni, baja dan otomotif, elektronika, kimia, farmasi, serta makanan dan minuman, primadona dorong pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Di mana, kinerja industri pengolahan non-migas tahun 2018 ditetapkan tumbuh 5,67 persen.

“Pada triwulan III tahun 2017, beberapa subsektor tersebut kinerjanya di atas pertumbuhan ekonomi. Misalnya, industri logam dasar sebesar 10,60 persen, industri makanan dan minuman 9,49 persen, serta industri alat transportasi 5,63 persen,” kata Menperin Airlangga Hartarto, tertulis di Jakarta, Selasa (2/1/2017).

Periode 2015-2017, industri smelter terintegrasi produk turunannya stainless steel memiliki kapasitas 2 juta ton per tahun. Naik dibanding tahun 2014 yang hanya 65 ribu ton produk setengah jadi berupa feronikel dan nickel matte.

Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, antara lain industri makanan dan minuman lebih dari 3,3 juta orang, industri otomotif sekitar 3 juta orang, industri tekstil dan produk tekstil sebanyak 2,73 juta, serta industri furnitur berbahan baku kayu dan rotan nasional untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung mencapai 2,5 juta orang.

Sekedar tahu, data BPS, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada Januari-November 2017 naik 14,25 persen dibanding periode yang sama tahun 2016.

Semester I tahun 2017, ekspor industri pengolahan non-migas USD59,78 miliar atau naik 10,05 persen dibanding periode sama tahun 2016, USD 54,32 miliar.

Ekspor industri pengolahan non-migas tersebut memberikan kontribusi sebesar 74,76 persen dari total ekspor nasional pada semester I/2017 yang mencapai USD 79,96 miliar ke China, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.

Industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III/2017 dengan mencapai 17,76 persen.

Sedangkan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada triwulan III/2017 sebesar 5,49 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen.

Industri menjadi penyumbang terbesar dari pajak dan cukai. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak dari sektor industri hingga triwulan III/2017 mencapai Rp224,95 triliun atau tumbuh 16,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai semakin meningkat. Data BPS memperlihatkan tren positif ini sejak 2007 dengan total penerimaan dari cukai sebesar Rp44,68 triliun dan terus bertambah hingga Rp145,53 triliun pada 2016. (dewi)




Gugatan 6.000 Pemilik Mobil VW Swiss Korban Skandal Emisi

ZURICH, CITRAINDONESIA.COM- Organisasi perlindungan konsumen Swiss, SKS telah mengajukan gugatan kepada Volkswagen AG (VOWG_p.DE) dan dealer mobil AMAG Swiss terkait skandal emisi “Dieselgate”.

‘Asumsi kerusakan rata-rata mencapai 15 persen dari harga eceran awal mobil para konsumen sekitar 6.000 orang, meminta ganti rugi dari‘, ujar SKS seperti dilansir dari reuters, Sabtu malam (30/12/2017) waktu Zurich.

Minggu pagi para korban bersama perusahaan asuransi mendukung proses hukum tersebut dan mewajibkan vendor VW membayar kerugian mereka.

‘Mobil-mobil yang dijual yang disebut ramah lingkungan itu terlalu mahal sejak awal. Karena manipulasi sistem produksi, mereka rugi besar di pasar sekunder’, kata SKS (Stiftung Fuer Konsumentenschutz) dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat yang lalu.

Volkswagen mengatakan akan memeriksa rincian klaim tersebut. Namun VW mengklaim tidak melihat adanya kasus mendasar karena para ahli industri belum dapat menemukan kerugian signifikan kendaraan diesel VW di pasar Swiss.

‘Kepercayaan dan kepuasan pelanggan kami sangat penting bagi kami. Namun, kami berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum untuk klaim terkait dengan masalah diesel’, katanya dalam sebuah pernyataan.

Volkswagen mengatakan 98 persen dari 173.000 kendaraan yang terkena dampak di Swiss telah dipasang tanpa biaya kepada pemiliknya.

AMAG, yang mengimpor mobil ke Swiss, mengatakan dalam sebuah pernyataan di situsnya, pihaknya tidak mengerti mengapa SKS mengajukan klaim tersebut karena harga di pasar sekunder untuk mobil diesel VW. Vendor menduga ini akibat persaingan usaha.

VW mengakui pada bulan September 2015 untuk menginstal perangkat lunak rahasia di ratusan ribu mobil diesel A.S, untuk menipu tes emisi gas buang dan membuat mereka tampak lebih bersih di jalan, dan sebanyak 11 juta kendaraan memiliki perangkat lunak serupa yang terpasang di seluruh dunia.

Awal bulan ini, pengadilan tertinggi Jerman menolak tawaran Volkswagen untuk menunda pekerjaan auditor khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki tindakan manajemen dalam skandal emisi.
(dewi)