Pasca Trump Mundur, Xi Jinping ‘Arjuna’ Atasi Pemanasan Global!

SIAPA TAKUT AS dan Trump nya mundur dari kesepakatan masalah iklim atau global warming Paris? Masih ada China! Langkah Trump itu membuat dunia terperangah. Namun untung saja Presiden Xi Jinping muncul ‘Arjuna’ ke garda terdepan sebagai pemimpin global untuk menyelamatkan bumi tercinta di jagadraya ini untuk mengambil mengatasi masalah lingkungan yang dirongrong dunia industri, penebangan hutan dan lainnya berdampak pada pemanasan global. Ingat bumi ini sudah rapuh, banjir bandang, angin topan di mana- mana. Korban berjatuhan, kerugian materian segambreng!

Tantangan penghijauan dari pemimpin bangsa terpadat di dunia itu sebuah langakh mengejutkan dan menakutkan. Diperkirakan dibutuhkan investasi tahunan sebesar $ 247 miliar – $ 468 miliar antara tahun 2014 dan 2020 untuk mengubah ekonomi China menuju visi pemerintah tentang masa depan yang lebih berkelanjutan. Namun, peluangnya sangat besar juga: hingga 90% dana harus berasal dari sektor swasta.

‘Seluruh ekonomi akan menjadi hijau dalam satu atau dua dekade mendatang’, kata Guo Peiyuan, salah satu pendiri SynTao, sebuah konsultan sustainablity terkemuka yang berbasis di Beijing. ‘Keuangan hijau semakin populer karena transisi ekonomi ini’.

Presiden Xi Jinping memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong ambisi China ke dalam sorotan global selama giliran negara tersebut untuk memimpin Kelompok 20 (G20) tahun lalu, yang memberi negara peran sentral dalam menentukan arsitektur keuangan pendanaan pembangunan masa depan, pengelolaan aset dan jasa keuangan, karena berusaha mendorong strategi Perjuangan Ekologisnya, sebuah rencana kolosal untuk menghijaukan ekonominya.

Pendekatan sangat berani ini mencakup serangkaian inisiatif terkoordinasi untuk mendorong investasi dan industri ke jalur yang lebih berkelanjutan dan luar biasa karena pendekatannya yang proaktif dan terpadu, berbeda dengan kemajuan tambat tambat kebanyakan negara.

Reformasi sektor perbankan yang diusulkan sebagai bagian dari rencana ekonomi ke-13 pemerintah berusaha memberi insentif kepada lembaga keuangan untuk menerbitkan lebih banyak pinjaman hijau, dengan memanfaatkan subsidi bunga, pinjaman pinjaman dan jaminan pinjaman untuk memanfaatkan keuangan publik. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan green loan, selain untuk memperluas jangkauan produk investasi hijau.

Dengan pemikiran ini, pada bulan Juni, Beijing meluncurkan lima zona percontohan di provinsi Guangdong, Guizhou, Jiangxi, Zhejiang dan Xinjiang dengan institusi keuangan di sini menawarkan berbagai insentif untuk memberikan kredit kepada industri hijau.

Pasar obligasi hijau terbesar:
Ini telah diimbangi oleh kenaikan besar dalam penerbitan obligasi hijau, dengan China menjadi pasar obligasi hijau terbesar di dunia tahun 2016, menerbitkan obligasi senilai US $ 30,2 miliar, menyumbang hampir 40% dari semua obligasi hijau baru.

Sementara pada 2017, perusahaan China Central Depository and Clearing melaporkan China menerbitkan obligasi hijau 79,39 miliar yuan (US $ 11,52 miliar) dalam enam bulan pertama tahun 2017 – sebuah lonjakan 33,6% pada tingkat 2016.

‘Perusahaan keuangan China mencari peran kepemimpinan karena mereka beralih ke model keuangan hijau’, kata Guo dari SynTao (reuters 10/10/2017).

Bahwa kreditur terbesar di negara China adalah Bank Industri dan Komersial. Dan satu-satunya perusahaan keuangan China yang menjadi anggota gugus tugas Financial Stability Board G20 mengenai pengungkapan keuangan berkelanjutan, dan juga duduk di Green Finance Study Group, yang dibentuk setelah sebuah proposal China dan diketuai bersama oleh bank sentral nasional dan mitra Inggris-nya.

‘Harus jelas bagi investor sekarang bahwa pemerintah pusat secara bertahap meningkatkan biaya kinerja lingkungan yang buruk’, kata Melissa Brown, seorang mitra di Daobridge Capital, sebuah perusahaan penasihat investasi dan investasi langsung China.

‘Bagi investor, ini menciptakan peluang besar: sekarang jauh lebih mudah daripada sebelumnya untuk mengidentifikasi perusahaan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah jangka panjang’.

Memobilisasi modal swasta :
Tentu sebuah negara juga terbatas dalam pengeluaran uang karena terkait fiskal. Maka itu harus menggandeng bank – bank swasta komersial. ‘Memanfaatkan modal swasta untuk proyek pembiayaan hijau dan energi bersih sangat penting untuk memastikan langkah yang tak terelakkan dari bahan bakar fosil’, kata Fiona Reynolds, Managing Director Prinsip Investasi Bertanggung Jawab yang didukung PBB, yang memiliki lebih dari 1.700 anggota mengelola atau memiliki lebih dari $ 73 triliun aset.

Asosiasi tersebut telah bekerja sama dengan para pembuat kebijakan – termasuk Green Finance Study Group – mengenai cara untuk memobilisasi modal swasta. Pada September 2017, Komite Keuangan Hijau dari China Society for Finance and Banking merilis sebuah catatan panduan mengenai investasi luar negeri yang meminta anggotanya untuk mengadopsi kerangka kerja PRI dalam pengelolaan dan pengungkapan keberlanjutan, di antara tindakan lainnya.

‘Tidak ada kekurangan dana’, kata Rob Barker, Head of Sustainable Finance & Investment, Global Markets APAC di BNP Paribas di Hong Kong. ‘Ini adalah pertanyaan untuk menemukan mekanisme yang tepat untuk memungkinkan perubahan modal tersebut terjadi daripada kurangnya dana, bagaimana pun mekanisme yang benar memungkinkan modal mengalir dan memenuhi persyaratan dari pemangku kepentingan tersebut. Return pasar yang perlu dipuaskan untuk membuat keputusan investasi itu?’.

Perubahan peraturan yang memerlukan pengungkapan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang lebih besar dan ketat dapat membantu dalam pengembangan model tersebut. Demikian juga penerapan adopsi rekomendasi Dewan Stabilitas Keuangan G20 tentang pengungkapan keuangan terkait iklim, yang dipublikasikan.

Model bisnis Derisking:

Pembiayaan industri berwawasan lingkungan mewakili pasar potensial yang sangat besar bagi investor secara global. Energi terbarukan, misalnya, menyumbang sekitar 55% dari semua kapasitas baru yang dipasang di seluruh dunia pada tahun 2016, menurut laporan Global Trends in Renewable Energy Investment.

Namun, tetap ada juga kebutuhan untuk membantu sektor karbon-berat warisan untuk mengelola transisi mereka ke model ekonomi berkelanjutan, Barker mengatakan.

‘Itu adalah diskusi yang sangat penting untuk dilakukan dengan penyedia kapasitas yang ada: Bagaimana Anda menurunkan model bisnis Anda dan apa strategi Anda? Berapa kecepatan dan skala yang dibutuhkan? Bagaimana cara kerjanya dalam praktik dari perspektif pendanaan?’.

Peralihan ke ekonomi global yang berkelanjutan juga akan didorong oleh sistem teknologi\ yang diharapkan memberikan dampak signifikan meniptakan orang kaya atau kekayaan baru, serta meningkatkan pertumbuhan inklusif.

Perlu dicatat juga bwa pada Januari 2017, pembayaran digital China, raksasa pengelolaan dana dan perbankan Ant Financial tidak hanya menjadi perusahaan FinTech pertama bergabung dengan lebih dari 200 anggota Prakarsa Keuangan Program Lingkungan PBB, namun juga membentuk Aliansi Keuangan Digital Hijau dengan badan PBB.

‘Keuangan hijau sampai saat ini sebagian besar difokuskan pada pendekatan top-down untuk memobilisasi dana untuk investasi hijau’, kata Anna Wang, juru bicara Ant Financial. ‘Kami percaya ada potensi besar dalam menggunakan teknologi digital di bidang keuangan untuk mengatasi tantangan lingkungan global’.

Melibatkan masyarakat :
Hanya 9 bulan setelah Ant Internasional China meluncurkan “Hutan Ant”, lebih dari 200 juta pelanggannya telah mendaftar untuk menggunakan aplikasi mobile yang mendorong konsumen untuk membuat pilihan lebih hijau melalui permainan yang kompetitif, mencegah 150.000 ton emisi karbon dan pemimpin perusahaan diwajibkan untuk menanam lebih dari satu juta pohon seperti dilakukan oleh kelompok PT Astra International di Indonesia sejak beberapa tahun lalu.

‘Pendekatan bottom-up dan scalable semacam itu yang melibatkan warga secara langsung dalam pembiayaan hijau dan pergeseran perilaku perlu didorong’,.

Kerangka kebijakan Pemerintah China dalam menetapkan sebuah bar yang tinggi untuk upaya mencapai tujuan yang berkelanjutan, menurut Usman W. Chohan, seorang ahli reformasi kebijakan di Universitas New South Wales di Australia.

‘Negara-negara lain di negara berkembang seperti Pakistan memanfaatkan contoh China daripada dari negara-negara OECD karena alasan ini’, katanya.

Sepuluh tahun dari sekarang, ‘kontras antara China di satu sisi dan Amerika Serikat dan Australia di sisi lain akan sangat mengerikan sehingga negara-negara ini akan mulai bermain ‘mengejar ketinggalan’ ke strategi terbarukan China dan menggunakan resep kebijakannya – bukan untuk menyebutkan dasar aset hijau dan pasar modal’. (olo)




Bagai Wartawan, Pangeran Harry Wawancarai Barack Obama

LONDON, CITRAINDONESIA.COM- Tak disangka. Pangeran Inggris, Harry, putra bungsu Pangeran Charles – Lady Diada (alm) adalah tak cuma piawai menerbangkan pesawat tempur. Tetapi pria yang tahun depan akan menikahi artis AS, Beghan, piawai berwawancara, dia bagi seorang wartawan profesional.

Tak tangung- tanggung. Harry, begitu cucu Raja Inggris ini akrab dipanggil, dia mewawancarai salah satu tokoh terpenting dunia yakni mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama.

Lantas apa kata Obama kepada sang pangeran? Bahwa suami Michelee ini bilang  bahwa cara orang berkomunikasi melalui di media sosial itu mempertaruhkan hidup dan bahkan bisa memecah- belah masyarakat dan bila salah ngomong. Maka itu, Obama meminta supara para pemimpin dunia harus memastikan bahwa internet tidak membuat pengguna kepompong dalam bias mereka sendiri.

“Kita semua dalam kepemimpinan harus menemukan cara menciptakan ruang bersama di internet’, kata Obama dalam wawancara Pangeran Harry Inggris yang disiarkan di radio BBC yang kemudian dilansir reuters, Rabu (28/12/2017).

Obama penggemar Bakso dan Kelapa Muda itu menambahkan bahwa : “Salah satu bahaya internet adalah orang dapat memiliki realitas yang sama sekali berbeda, mereka bisa saja terbuai informasi yang memperkuat bias mereka saat ini’, tegasnya mengingatkan bahaya internet bila si indupidu tak bisa kendalikan.

Obama sebelumnya telah memperingatkan platform media sosial dapat membuat seseorang mengambil keputusan cepat kenadi sangat amsalahnya kompleks dan walaupun dia telah menahan diri untuk tidak mengkritik penggantinya Donald Trump yang hobby menggunakan Twitter.

Obama mengatakan dalam wawancara yang disiarkan pada hari Rabu itu bahwa media sosial harus mempromosikan pandangan yang beragam dengan cara yang ‘tidak mengarah pada Balkanisasi masyarakat kita’ dan menggerakkan komunitas online secara offline membantu orang melihat bahwa banyak isu yang tidak sederhana.

‘Ini juga lebih sulit untuk menjadi orang yang menjengkelkan dan kejam karena orang dapat secara anonim di internet. Bertemu di pub … Bertemu di tempat ibadah. Bertemu di lingkungan sekitar dan saling mengenal’, tambahnya memperingatkan.

Obama juga berbicara tentang pandangannya dalam jangka panjang mengenai dampak isu perubahan iklim yang semakin ekstrim dan bahwa terjadi badai dan topan hingga banjir banang, gempa menerjang sejumlah kota- kora besar di dunia mengakibatkan kerusahan, kerugian materil hingga banyaknya nyawa penduduk melayang.

‘Ambil beberapa tragedi yang telah terjadi baru-baru ini, dengan angin topan menghancurkan Houston dan sebagian Florida dan sekarang Puerto Riko’, katanya.

‘Hari ini bukan tanggung jawab langsung saya, tapi saya bisa fokus selama 20 tahun ke depan dalam memastikan bahwa kita tidak memiliki lebih banyak badai dan bencana alam yang dipercepat sebagai konsekuensi perubahan iklim dan kemampuan untuk fokus jangka panjang yang saya pikirkan’, jelasnya.

Sekedar tahu, Presiden Trump menarik keterlibatan Pemerintah AS dari kesepakatan Paris tentang perubahan iklim, kendati sebelumya telah disetujui Obama.

Harry menikah?

Sementara itu, mengenai rencana pernikahannya dengan Meghan Markle, tahun depan, Harry ditanyai oleh BBC apakah akan mengundang Obama, keluarga dan kerabatnya?

‘Saya tidak tahu tentang itu’, kata Harry. ‘Kami belum memasukkan undangan atau daftar tamu bersama. Siapa yang tahu apakah mereka akan diundang atau tidak. Aku tidak ingin merusak kejutan itu’,.

Surat kabar Sun mengatakan pada hari Selasa lalu bahwa pejabat pemerintah Inggris telah mendesak Harry untuk tidak mengundang Obama dan orang-orang dekat Obama pada pesta pernikahannya karena takut membuat Trump marah. (oca)

 




Trump ‘Emasbulloh’ Zaman Now

Donald Trump Pamer Wajah Baru Zaman Now’.  Gambar teranyar itu menghiasi halam twitter di berbagai negara di dunia.

‘Sekilas tampilannya mengerikan, Anda coba perhatikan dengan seksama. Dia antara orang pikun dan bego’.

Foto Trump oleh warga Palestina terkait Yerusalem dari Ibu Kota Israel. foto bbc

Konon perubahan tampilan wajah dan sosok Presiden AS ‘paling arogan’  itu karena dia dituding berbagai pihak presiden paling kontrioverial di dunia.

Jadi dia ingin mengubah wajahnya menjadi ‘Trump zaman now’ hadir jadi sosok baru bagai bunglon.

Demonstrans buat Patung Donald Trump terbaru ditampil terkait pemecatan Direktur FBI, James Comey.

Trump saat ini adalah manusia paling terhina di mata mayoritas umat Muslim di dunia termasuk oleh rakyat Indonesia.

Buntut dari ‘mulut embernya’ mengkalim sepihak Yerusalem jadi ibu kota negara Israel dan akan memindahkan Dubes AS dari Tel Aviv, Israel ke Yerusalem.

Sekedar tahu, bahwa negara OKI tidak mengakui klaim Trump atas Yerusalem ibu kota Israel.

Rakyat Palestina bakar foto Trump dan PM Israel Benyamin Netanyahu karena mendukung Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

‘Enak benar dirimu Trump. Di negara Ente boleh seenek udelnya. Di negara orang jangan.. .. itu saja saja ente lompat pagar  euh’.

‘Yang lompat pagar itu biasanya maling istilahnya di negara kami. Itulah mangkenye ente dimarahin jutaan manusia, untung gak dikeroyok massa – mati konyol ente’.

Ente belajar dulu bernegara dengan benar supaya tahu mana itu hoerarki, mana itu kemanusiaan, mana itu bertetangga, mana itu bermasyarakat.

Ingat! Dosa besar Anda akibat sejumlah korban tewas dan luka berat seperti dialami warga Palestina, bentrok dengan pasukan ‘zionis tengik Israel, teman Anda itu Trump’.

Aksi Bela Palestina Terit klaim sepihak Presiden Trump, Yerusalem ibukota negara Israel. Foto twitter PKS.

Bayangkan orang Palestina hanya pegang Katapel melawan senjata api. Apa nggak silau mata Anda melihat itu. Di mana kenegarawanan Anda. Itulah dosamu Trump, wajar Anda dikutuk di hampir seluruh dunia. Ingat Tuhanmu.

Sebelumnya Trump juga melarang masyarakat Muslim dari tujuh negara seperti dari Irak, Iran dan sebagainya. JUga membuat negara muslim khususnya marah besar. Itu hanya karena klaim Trump takut terorisme. Kasus ini juga sangat kontroversial.

Tetapi Trump ,,,,,, biar tahu saja ‘mau disorakin, dicaci maki oleh kata- kata ‘marga satwa’, dia cuek bebek. Mungkin pikir dia ‘Emasbulloh’

Nah, dengan wajah barunya di medsos tersebut mungkin Trump ingin berubah dan supaya dia tidak Trump yang arogan itu.

‘Tetapi biar Trump tahu, dunia ini hanya sekejap. Neraka jahannam sudah membara. Insyaflah selagi ada waktu’.

Nah, besok Anda mau tampil seperti apa lagi ya?

Penulis : Oloan Mulia Siregar

Direktur Eksekutif Citra Institute




Anak Wartawan Jadi Pengusaha Sukses di Ohio

Anak Wartawan Pun Bisa Sukses di Amerika Serikat (AS). Sosok ini bernama Charley Shin, dia berdarah Korea Selatan.

Al kisah, Charley Shin, anak ingusan ketika itu berusia 13 tahun, tak pernah mimpi menembus kota sebesar Colombus, Ohis (AS). Namun garus memberinya asa, berkat kakak perempuannya yang membawa merantau kala itu.

Pria kelahiran Seoul yang tidak tahu berbahasa Inggris, adalah anak yang lahir dari rahim seorang perempuan hebat berprofesi wartawan. Diusia muda dia harus mengarungi hidup jauh dari orang tua sehingga dia harus rasakan pahit- getirnya hidup dirantau orang bersama kakak perempuannya itu.

Sebenaynya, memang orangtuanyalah yang mendorongnya supaya anak pintar ini dibawa kakaknya menyeberangi lautan Pasifik untuk mengejar American Dream.

Di Colombus, dia masuk dunia pendidikan hingga tamat – dan kemudian mendirikan sebuah perusahaan kuliner, brand-nya mencatut sebagian aksara namanya dan Amerika, yakni Charleys Philly Steak – hingga mendunia sekarang.

Dengan tekun – membuat menejemen bagus serta ber-motto pelayanan ramah dan bersih serta rasa ‘mak-nyuss’ membuatnya kini sumringah. Usaha berkembang pesat dan terus berkembang hingga ke luar AS.

Kini usahanya terkenal ke mana- mana. Dia dan istrinya Mary kendalikan menejemen restoran paling dikenal di sejumlah negara bagian AS seperti yang terfavorit di Manhattan, AS.

Menurut Shin, kunci keberhasilan adalah reseptif, perencanaan cermat. Restoran Charleys Philly Steaks dari Korea-Amerika, kini sebuah bisnis berantai sandwich yang sekarang beranak- pinak. Totalnya sudag 600 resto lokasi di 45 negara bagian A.S. dan juga di 19 negara di luar AS.

Charley juga memegang secara pribadi sebagian restonya, menyajikan steak keju philly klasik dan yang lainnya seperti teriyaki deluxe dan ayam Italia. Mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% (penjualan keseluruhan sistem) selama tiga tahun terakhir dan diperkirakan omzet $ 500 juta tiap hari. Duh bahagianya anak perantau itu.

Sebagian besar waralaba, Charleys menikmati ceruk di mal, bandara, dan pangkalan militer regional di A.S., dengan 503 lokasi di sana. Di Uni Emirat Arab berada di urutan kedua dengan 24 lokasi diikuti oleh Arab Saudi dengan 10 lokasi. Di Asia hanya ada di Korea Selatan dan Jepang, di mana masing-masing memiliki 5 lokasi.

Lantas apa katanya setelah bisnis didirikan 30 tahun lalu menjadi hebat zaman now? Pria ini tak membusungkan dada. Dia hanya berkata : “Tujuan saya toko Charleys tambah menjadi 3000,” katanya.

‘Kisah si anak rantau’. (dewi)

 




‘Arjuna Zaman Now di Jalan Harsono RM 3 Ragunan’

Arjuna dari Jalan Harsono RM No 3 Ragunan. Sebuah judul tulisan yang mungkin asing bagi Anda, pembaca yang budiman! Mungkin Anda juga bertanya, alamat apa itu? Kantor kah atau gedung pewayangan? Karena Arjuna ini adalah sosok paling berperan dalam dunia Mahabharata. Lalu apa hubungannya dengan dunia nyata?

Sesungguhnya penulis menyebutkan nama Arjuna, adalah mendaulat para insan pecinta petani yang menghuni sebuah gedung di Jalan Harsono RM No 3 Ragunan. Persisnya Kantor Kementerian Pertanian RI, di huk Prapatan Lampu Merah Ragunan + Menuju Fatmawati + Mampang + Pasar Rebo. Sebuah tempat yang sejuk dan hijau. Di sini berkantor sejumlah ahli bidang pertanian baik bergelar Dr, IR, Drs, SH, SE dan lain sebagainya. Meraka adalah jebolan perguruan tinggi ternama di negeri tercinta ini. Mereka adalah pengayom ‘ayah dan ibu petani’. Di tangan merekalah maju – mundurnya dunia pertanian kita!

Mereka – mereka yang ada gedung di Jalan Harsono RM No 3 Ragunan, menurut penulis adalah para Arjuna zaman NOW – dunia nyata. Bahwa, Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, dijuluki oleh penulis sebagai Arjuna yang ‘Panglima Perang’ tangguh itu. Mampu, cerdik, cepat dalam mengejawantahkan amanat ‘Panglima Perang Tertinggi’ Presiden Joko Widodo, membalikkan keadaan hampir 360 derajat jargon Petani miskin yang melekat selama ini menjadi Petani sejahtera. Bahkan tugas berat di pundak ‘Pang Lima Parang’ itu menjadikan cita – cita Negara Indonesia sebagai Negara yang berdaulat pangan, swasembada Beras, Jagung, Bawang Merah – Putih, Sapi, Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045. Juga menciptakan zero atau 0 persen importasi komoditas pangan sejak tahun – tahun sebelumnya hingga selamanya. Bahkan tugas terberat lainnya yang tengah dipikul Pak Mentan, adalah mengentaskan kemiskinan sekitar 27 juta rakyat miskin kota, pedesaan. Anda bayangkan, kapan Pak Amran, bisa bersendagurau dengan keluarganya? Bahwa beliau hampir setiap hari keluar – masuk Desa dan Sawah hingga kebun Rakyat di seluruh Indonesia!

Selain itu, keputusan penulis menjuluki Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman sebagai Arjuna zaman NOW, karena beliau telah berhasil mencatatkan sejarah paling spektakuler sebagai seorang Mentan yang mampu meningkatkan kinerja para petani menjadi seorang eksportir berbagai komoditas pangan ke negara internasional. Yang lebih luar biasa lagi, bahwa Menteri yang masih cukup muda untuk ukuran seorang Menteri itu adalah satu- satunya Menteri Kabinet Kerja Jokowi – JK, penerima Piagam Penghargaan Anti Gratifikasi dari Pimpinan KPK, kemarin. Penulis pun angkat topi kepada anak tentara yang satu ini.

Tampak Mentan Andi Amran Sulaiman tertawa lebar ketika menerima Piagam Penghargaan anti gratifikasi dari Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan Selasa 12 Desember 2017 di Hotel BIdakara, Jakarta.

Penulis beralibi. Mengapa Pak Amran bisa memperoleh penghargaan spektakuler tersebut? Karena munkin, di otak Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan pada 27 April 1968 (umur 49),  Sulawesi Selatan, yang dipercaya Presiden Joko Widodo mengemban tugas berat sebagai Menteri Pertanian RI, adalah sosok pria tulus dan akhlas menjalankan setiap pekerjaannya. Dan mungkin sudah mendarahdaging atau mentradisi sejak ajarah ayah – ibunya dulu. Makanya beliau mampu membangun dan mengubah emage negatif masyarakat kebanyakan terhadap lembaga yang dipimpinnya leading sector pertanian.

Maklum saja. Wajah Kementan ini pernah coreng – moreng! Karena kasus- kasus Setali Tiga Uang. Korupsi di masa lalu serta randahnya kinerja para Menteri pendahulunya. Akibatnya, bahan – bahan pangan pokok rakyat, tiada hari tampa impor dan impor lagi, miris memang. Al hasil banyak orang yang nyinyir dan berujar bahwa kita yang dulu berjuluk negara agraris menjelma bagai ‘Tikus Busuk’ mati di lumbung Padi. Tetapi kalau mengambil istilah Cak Lontong ‘Itu Dulu’. Itulah hebat dan jitunya piling Bapak Presiden Jokowi menunjuk Pak Amran, menjadi think thank di Kementan hingga zaman now. Dan penulis haqqul yakin, di pikiran Pak Amran mungkin hanya ada satu kata, yakni : BISA!

Dan terbukti berhasil memang! Karena sistem perencanaan, perhitungan matang dan sehingga mengeksekusi untuk pembangun pertanian secara terukur, itu menghasilkan nilai 10+ atau istimewa. Dunia pertanian kita semakin unggul. Negara mitra kita tengah antri menanti kiriman aau ekspor komoditas yang mereka butuhkan dari tangan kita.

Di bidang pembinaan dan pemilihan SDM, eksekusi yang dilakukan oleh alumni Universitas Hasanuddin, Sulsel itu juka OK. Kementan semakin tertib. Kinerjanya tak perlu diragukan lagi. Namun harus terus diawasi ketat. Bahkan dalam rekruitmen PNS atau ASN, Kementan ini ketat. Begitu juga dalam penerimaan para mahasiwa/i baru di STPP, dilakukan secara ketat dalam seleksinya sehingga nantinya menghasilkan para alumni berkualitas. Al hasil, Pak Amran semakin happy dalam menentukan  HITAM – PUTIH di Kementan dalam 3 tahun menjabat. Maka itu oleh cara Pak Amran, para pejabat Kementan tak ada lagi yang berani istilah plantat – plintut, mencari obyekan ke sana- kemari seperti kutu loncat alias berbohong ria apalagi KKN.

Presiden Jokowi disaksikan Mentan Andi Amran Sulaiman tengah menanam bibit unggul Kelapa Sawit di Serdang Begadai, Sumut, Senin 27 November 2017.

Bahwa bila ada oknum yang masih mencoba – coba berbuat nakal atau KKN, Anda itu pasti didamprat dan bahkan dipecat oleh ayahanda dari Andi Amar Ma’ruf, Andi Athira, Andi Muh. Anugrah, dan Andi Humairah ini marah. Ingat kawan? Pak Amran ini kita kenal sosok tegas dan tidak suka mencla – mencle. Sistem kepemimpinan yang dilakoninya di Kementan, nyaris mirip bagai ‘Panglima Perang’ Arjuna dan sesuai juga seperti dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kerja kerja kerja.

Namun kendati memiliki sosok pemimpin yang tegas dan berkharisma, ada saja oknum bawahan yang iseng, nyari ngobyekin dengan menjual nama besar Andi Amran Sulaiman, meski sudah diingatkan dari jauh – jauh hari.

Bahwa saya ingat betul. Sejarah atau pondasi melawan tindak pdana korupsi di Kementan ini telah diletakkan oleh Amran Sulaiman sejak menjabat. Itu salah satu jurus ampuhnya. Beliau dengan menempatkan sebuah tim dari Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan tindak pidana para bawahannya seupaya tidak terlibat praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya, di internal Kementerian yang mengurusi perut kita semua, Pak Amran, begitu beliau akrab disapa awak media, pernah mengendus praktik gratifikasi oleh oknum pejabat Kementan saat kunjungan kerja di daerah atau setelah jam kantor. Anda bisa bayangkan! Betapa rendahnya mental si oknum itu. Nama seorang Pak Amran dilacurkan oknum pegawe itu dengan hanya untuk mendapat uang Rp5 juta sampai Rp10 juta, edan itu orang!

Maka pantas saja bila Pak Amran berang mendengar kasus itu. ‘Saya tegaskan lagi. Saya akan copot seorang pejabat eselon tiga karena mencatut nama Menteri (Amran) sebagai pejabat publik. Memalukan! Mencatut nama Menteri (Amran) untuk gratifikasi atau uang Rp5 juta sampai Rp10 juta,” kata Mentan Amran Sulaiman, kepada awak media usai menghadiri Sidang Promosi Doktor Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, (22/7/2016).

Tampak sumringah Banun Harpini, Kepala Barantan saat penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Direktur PT Garuda Sertifikasi Indonesia, Johny S. Salim kepada Syafril Daulay, kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Berkaca dari kasus orang nakal itu. Mari hindari masalah – masalah korupsi, sudahlah, zaman sudah berubah. Sekarang zaman pembangunan. Yook tatap ke depan. Berbuatlah yang terbaik. Niscaya engkau akan sangat bahagia kelak. Sebaliknya akan sangat malu kepada anak – cuci kita bila melewatkan peluang emas membangun bangsa dan negeri ini. Sebagai pejuang sejati, wariskan legacy kepada para penerus bangsa kita.

Terlebih pula, kerja keras dan upaya bersih – bersih ala Andi Amran Sulaiman di Kementan RI jangan lagi diganggu. Karena sudah berbuah manis. Lihat, pada Kamis (14/12/2017), Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Syafril Daulay, dan disaksikan oleh Banun Harpini, Kepala Barantan, menerima anugerah sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Direktur PT Garuda Sertifikasi Indonesia, Johny S.

Penghargaan itu sebuah kebanggan dan spektakuler. Bahwa Pimpinan dan jajaran Balai Karantina itu dinilai instansi yang menganugerahi penghargaan itu sebagai instansi yang bersih dari KKN dan suap serta menejemennya bagus. Maka itu harus kita contoh bersama baik oleh para pejabat tinggi di Kementan dan bahkan di luar Kementan. Sebab hal- hal seperti inilah yang dinanti- nanti rakyat, juga Presiden Joko Widodo – Pak JK, maupun KPK untuk kita wariskan kepada generasi penerus kita. Kita sama – sama lihat kan. Bagaimana seorang Setya Novanto ‘bagai orang bego’ di Pengadilan Tipikor Jakarta ketika menjalani sidang? Begitulah dia yang selama ini gagah, tetapi setelah tersengat korupsi eKTP – kata anak gaul dia belagak pilon.

Nah pertanyaan penulis, bagimana dengan Bapak – Ibu atau para Arjuna/ Arjuni lainnya baik para pejabat eselon I, II, III, IV di lingkungan Jalan Harsono RM No 3 Ragunan? Berusaha dan berdoalah secara ikhlas agar Tuhan – Allah SWT menganugerahi Anda sekalian kekuatan dan moral hazzard sehingga bisa menjadi orang nomor wahid di bidangnya dan mendapatkan penghargaan spektakuler!

Mentan Andi Amran Sulaiman tampak asyik berselpiria bersama para mamahasiswa-wi usai orasi mengenai bahaya radikalisme di sebuah kampus, masih terkait Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017.

Penulis berharap semoga Tuhan – Allah SWT melimpahi karunianya kepada Bapak Sekjen, Irjen, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Perkebunan, Dirjen PPH, Kepala BPPP, Kepala BPPSDM, Kepala BKP, Kepala BPK, Kepala PDSIP, Kepala PPVTPP, Kepala PPTP, Kepala SEKP supaya di masa mendatang masing- masing pejabat dimaksud dapat mencatatkan sejarah baru yang lebih spektakuler dari yang sudah – sudah. Supaya Kementan ini menjadi institusi changes egent atau baromoter perubahan di negeri yang kita sama- sama cintai ini!

Sekedar tahu tentang cerita Arjuna. Sosok pria sejati. Dia juga tokoh protagonis dalam wiracarita dalam kisah Mahabhrata. Berjiwa kesatria, membela wong cilik dan berani berperang melawan keangkaramurkaan.

Penulis : Oloan Mulia Siregar

Direktur Eksekutif Citra Institute

Email; [email protected]

 




Menteri Mana Susul Mentan Terima Piagam Penghargaan KPK?

‘Menteri mana lagi yang bakal menyusul Menteri Pertanian RI (Mentan), Andi Amran Sulaiman mendapatkan anugerah Piagam Penghargaan anti gratifikasi dari KPK? Atau jangan – jangan tidak ada lagi Menteri yang menyusul’.

Sebagai rakyat yang sudah 4 dekade lebih merindukan pemerintahan yang bersih dan pro rakyat – pro pembangunan, kita pantas mempertanyakan hal itu. Uang kita itu sudah terlalu banyak dikorupsi atau dirampok oleh para oknum elit berdasi dari lingkaran kekuasan selama ini. Menjijikkan sekali.

Makanya, mengudaranya berita dan secara viral di media online mengenai anugerah Piagam Penghargaan KPK kepada Mentan Arman dan pihak lainnya, membuat penulis terkejut – gembira seraya terharu juga.

Penulis bergumam ‘Alhamdulillah. Ternyata di zaman now – masih ada anak bangsa ku ini yang bersih dan anti gratifikasi – Barokalloh’.

Maklumlah kawan! Masih sangat langka Menteri Kabinet yang menerima Piagam Penghargaan dari Lembaga Anti Rasuah (KPK) sejak berdiri lewat sebuah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sampai sekarang. Seingat penulis, kalau untuk pemberian Piagam Penghargaan dalam kategori Menteri, baru pria Bugis bernama lengkap Andi Amran Sulaiman, seorang.

Menteri- menteri lainnya yang walau mengklaim sosok bersih, bergelar ini dan itu, tapi mereka belum masuk dalam predikat ‘Menteri Bintang’ oleh KPK tersebut.

Lalu pertanyaannya, Anda – Anda para Menteri Kabinet Kerja Jokowi- JK, kapan lagi? Di zaman now, hanya orang bersih dan berkinerja super baik yang diamini rakyat. Begitu juga pimpinan K/L lainnya, kapan lagi? Ibarat pepatah anak muda ‘Belanda sudah dekat’.

Tetapi jika Anda seorang menteri bergaya Sinter Class – atau orang yang ‘pura – pura bego’ seperti Setya Novanto, maka Anda sebaiknya buru – burulah insyaf dan penuhi janji atau sumpah jabatan Anda.

Ingat temans! Bila Anda Menteri atau pimpinan K/L, seorang Muslim, ketika dilantik pasti di sumpah di bawah Kita Suci Alquran, dan jika Anda Nasrani juga disumpah di bawah Injil serta disaksikan sejumlah pihak termasuk rakyat.

Nah, bagi Anda yang ingkar janji – menurut ajaran guru agama yang saya anut, Muslim, bahwa para si pengingkar janji dan sumpahnya jabatannya, tidak akan diterima bumi dan langit katika Sakaratul Maut menjemput Anda lalu dimasukkan di liang lahat- dan pastinya Anda jadi Kayu Bakar Api Neraka. Bayangkan betapa menderitanya Anda, sementara yang lain bersendagurau di keabadian Surga Firdaus itu!

Masih menurut hemat penulis, bahwa langkah Pimpinan KPK memberikan Piagam Penghargaan kepada sejumlah tokoh serta Mentan Amran Sulaiman, bisa saja itu BUKU RAPOR khusus dalam 3 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi – JK.

Dan bila itu benar adanya – maka penulis boleh berasumsi bahwa para Pimpinan di Kementerian/ Lembaga (KL), yang belum pernah menerima Piagam Penghargaan itu bisa dipastikan RAPOR MERAH atau gray area.

Penulis pun jadi teringat nostalgia ketika masih duduk di bangku sekolah. Betapa galaunya rekan- rekan satu kelas saya ketika melihat angka- angka dalam rapor mereka MERAH MERONA atau didominasi D ketika di kampusnya.

Dan sejatinya, kegalauan itu pula yang harus Anda para pimpinan K/L rasakan ketika Anda tidak disinggahi Piagam Penghargaan KPK. Tapi masih ada waktu tahun 2018. Mari … berbuatlah yang terbaik bagi rakyat seperti ajaran Ayah – Ibu kita dulu semasa mereka hidup dan mereka yang masih hidup barang kali! Berbuat baik kepada rakyat atau sesama seperti ajaran orang tua kita itu. Dan sama nilanya kita melapangkan posisi mereka di dalam kuburnya. Bahwa berbuat baik itu hampir sejajar dengan berdoa untuk orang tua kita. Percayalah – itu kata guru ngaji saya semenjak kanak- kanak dulu!

Namun jika Anda para decision maker negeri masih bersifat masa bodoh Asal Bapak Senang (ABS).  Bila saya jadi Anda Pimpinan K/L, saya pasti langsung mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Presiden Jokowi – JK – atau pimpinan lainnya, sembari memohon maaf dan pamit mundur dari jabatan karena malu dan tidak mampu berbuat baik seperti diharapkan rakyat dan founding fathers kita.

Mungkin kemunduran Anda akan meningkatkan budaya malu di negeri ini yang nyaris tampa rasa malu. Lihat saja, orang korupsi saja patantang- patenteng, orang melakukan pelecehan seksual juga merasa bangga, orang keluar penjara juga jadi jagoan. Banyak oknum negeri ini setengah tak waras dan nyaris tak berbudaya.

Nah, di lain sisi Presden Jokowi – JK takkan sulit mencari pengganti yang lebih mumpuni ketimbang seperti Anda yang tak berprestasi ‘bagai duri dalam daging’.  Masih banyak loh anak bangsa ini yang pintar, bersih, pro rakyat- pro pembangunan. Untuk itu mari kita teladanilah Mentan Amran Sulaiman dan para Pimpinan K/L yang mendapatkan Piagam Penghargaan KPK itu. Sejak hari ini ayo kita semua kompak hilangkan budaya ABS doang.

Saran penulis, sebaiknya Menteri- menteri dan Pimpinan K/l yang tak berkinerja di Pemerintahan Kabinet Kerja, mundurlah dengan teratur. Itu akan lebih terhormat dan kesatria sebelum Anda tergoda maling uang rakyat demi harta, tahta dan perempuan! KPK pasti mengkrangkeng Anda. Tahun kan? KPK tak peduli Anda Jenderal, Menteri, Ketua Umum Partai, Pengusaha Kaya – bekking seganbreng. Pendeknya, selama Anda main pat – gulipat alias korupsi pasti di-prodeo-kan. Riwayat Anda tamat!

Sekadar tahu, KPK menganugerahi Menteri Pertaniaa RI (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sebuah Piagam Penghargaan Anti Gratifikasi, pada Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).

‘Yang mereka lakukan itu kan memenangkan rakyat. KPK harus apresiasi sesuai dengan tema kita menuju masyarakat sejahtera’, ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Saut Situmorang, menanggapi pemberian piagam penghargaan tersebut.

Oloan Mulia Siregar

Direktur Eksekutif Citra Institute

Email; [email protected]




Catatan Siang : “Jaminan Pensiun Tanpa Diskriminasi”

Hari ini saya diundang DJSN menghadiri FGD tentang Jaminan Pensiun, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan maka saya ijin tidak bisa hadir dalam acara yang baik tersebut. Untuk ikut serta dalam diskusi tersebut, seakan-akan hadir, saya membuat Catatan Siang yang saya beri judul Jaminan Pensiun Tanpa Diskriminasi.

Sejak digulirkan menjadi program wajib per tanggal 1 Juli 2015, pengelolaan jaminan pensiun terus mengalami peningkatan dengan jumlah peserta per 30 Oktober 2017 sudah mencapai 15,28 juta pekerja dengan dana kelolaan sebesar Rp. 21,43 Triliun. Tentunya peningkatan jumlah peserta dan dana kelolaaan ini sangat signifikan dilakukan hanya dalam waktu 2,5 tahun ini. Pencapaian peserta jaminan pensiun ini melebihi kepesertaan PPU Swasta dan BUMN di BPJS Kesehatan yang sudah hampir 4 tahun ini baru mencapai hampir 11 juta peserta (peserta yang mengiur). Walaupun telah menjadi program wajib yang harus diikuti oleh seluruh pekerja penerima upah buka penyelenggara negara, tentunya program pensiun ini belum seluruhnya diketahui dan dimengerti oleh pemberi kerja dan pekerja. Tentunya memang perlu waktu untuk terus mensosialisasi dan mengedukasi seluruh Pekerja Penerima Upah bukan Penyelenggara Negara sehingga seluruh pekerja ikut jaminan pensiun ini.

Kehadiran Jaminan Pensiun diamanatkan dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN tepatnya Pasal 39 – 42. Ketentuan lebih lanjut tentang program ini diatur di Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 2015 yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2015 dan berlaku sejak 1 Juli 2015. PP no. 45 Tahun 2015 ini memuat aturan tentang Kepesertaan dan tata Cara Pendaftaran (Bab II), Manfaat Pensiun (Bab III), Iuran (Bab IV), Sanksi Administratif (Bab V), dan Pengawasan (Bab VI).

Tentunya selama hampir 2,5 tahun ini ada beberapa permasalahan yang muncul dari program Jaminan Pensiun ini, yaitu :

1. Dari sisi Kepesertaan, ternyata tidak semua PPU Non Penyelenggara Negara yang diwajibkan ikut dalam program ini. Mengacu pada Perpres No. 109 tahun 2013 pekerja yang bekerja di sektor kecil dan mikro tidak diwajibkan ikut program Jaminan Pensiun ini. Sementara faktanya hampir 75 persen pekerja penerima upah non penyelenggara negara bekerja di sektor kecil dan mikro. Tentunya amanat UUD 45 yang menjadikan jaminan sosial sebagai hak konstitusional seluruh pekerja belum terakomofir dalam regulasi operasionalnya.

Selain itu adanya kewajiban kehadiran pemberi kerja untuk membayar iuran seperti yang diamanatkan UU SJSN menyebabkan pekerja informal tidak memiliki hak untuk ikut menjadi peserta Jaminan Pensiun, padahal jaminan sosial adalah hak konstitusional seluruh rakyat. Tentunya negara tidak boleh diskriminasi terhadap pekerja informal.

2. Dari sisi iuran, tentunya iuran 3 persen untuk jaminan pensiun ini (pemberi kerja 2 persen dan pekerja 1 persen) akan tidak mampu untuk memberikan mafaat pensiun yang layak bagi pekerja ketika memasuki usia pensiun.

3. Dari sisi Manfaat yang diatur di PP no. 45 Tahun 2015, tentunya usia pensiun untuk mendapatkan manfaat pensiun yang diatur di Pasal 15 ini tidak menjamin kesejahteran paska pekerja memasuki usia pensiun dari perusahaan. PKB/PP Perusahaan umumnya mematok usia pensiun di usia 55 atau 56 tahun tetapi Pasal 15 mengamanatkan usia untuk memperoleh manfaat pensiun terus meningkat per 3 tahun sampai maksimal usia 65 tahun. Pekerja yang pensiun tentunya akan menunggu lama untuk mendapatkan jaminan pensiun tersebut, sejak pekerja pensiun dari perusahaan.

Mengingat pentingnya Jaminan Pensiun bagi seluruh pekerja dan berdasarkan fakta-fakta masalah di atas maka saya mendorong DJSN mengkaji dan mengusulkan agar :

1. Merevisi Perpres No. 109 tahun 2003 dengan mewajibkan seluruh pekerja sektor mikro dan kecil menjadi peserta jaminan pensiun. Demikian juga dalam jangka menengah panjang mendukung revisi UU SJSN agar membuka ruang pekerja informal bisa menjadi peserta Jaminan pensiun.

2. Mengingat pentingnya peningkatan iuran untuk mendukung kelayakan manfaat pensiun yang diterima pekerja ketika memasuki masa pensiun maka sudah seharusnya DJSN mengusulkan agar tahun 2018 ada kenaikan iuran jaminan pensiun menjadi 8 persen, dengan merevisi PP No. 45 Tahun 2015.

3. Persoalan gap waktu yang sangat jauh antara usia pensiun pekerja swasta dengan usia mendapatkan manfaat jaminan pensiun menyebabkan ketidakpastian pekerja swasta mendapatkan penghasilan yang layak paska pensiun. Ini sangat berbeda dengan PNS yang langsung mendapatkan manfaat pensiun ketika memasuki masa pensiun.

Oleh karenanya sudah selayaknya usia pensiun pekerja swasta dapat ditingkatkan menjadi 58 tahun seperti usia pensiun PNS, dengan juga menurunkan usia mendapatkan manfaat pensiun sesuai usia pensiun 58 tahun tersebut. Hal ini penting supaya tidak ada diskriminasi antara PNS dan pekerja swasta. Bila Program JKN sudah memberikan pelayanan yang sama antara PNS dan Pekerja swasta maka Jaminan Pensiun juga harus disamakan usia untuk mendapatkan manfaat pensiunnya sehingga pekerja swasta juga mendapat kepastian penghasilan paska memasuki masa pensiun.

Kalau usia mendapatkan manfaat pensiun seperti yang ada di PP No. 45 tahun 2015 saat ini maka akan ada waktu yang relatif panjang bagi pekerja yang memasuki masa pensiun untuk tidak mendapatkan penghasilan dan hal ini akan menjadi persoalan bagi kemanusiaan pekerja dan keluarganya, karena dari perusahaan tempat bekerjanya sudah tidak mendapat upah lagi karena pensiun sementara hak pensiunnya belum bisa diperoleh dari BPJS Ketenegakerjaan karena usia mendapat hak pensiun terus naik setiap 3 tahun. Bila pekerja sejak 1 Juli 2015 lalu sudah ikut Jaminan Pensiun dan sudah mengiur 15 tahun dan di 2030 memasuki usia pensiun 56 tahun maka pekerja tersebut harus menunggu 4 tahun untuk mendapatkan hak pensiunnya dari BPJS Ketenagakerjaan karena usia mendapatkan manfaat pensiun di 2030 adalah 60 tahun. Aturan ini tentunya menjadikan pekerja sebagai obyek jaminan pensiun yang tidak riil dijamin hari tuanya oleh jaminan pensiun.

Semoga revisi jaminan pensiun menjadikan pekerja sebagai subyek sejahtera di masa pensiun nanti, sebuah jaminan pensiun yang memastikan seluruh pekerja dan keluarganya tanpa diskriminasi berhak untuk hidup layak di usia tua. Pekerja yang memasuki usia pensiun bukan sebagai obyek beban keluarga tetapi sebagai subyek pendukung kesejahteraan keluarga dan rakyat Indonesia.

Pinang Ranti, 12 Desember 2017

Tabik,

Timboel Siregar




Timboel Siregar : “IPK dan Komitmen Pemerintah”

Selama tiga tahun ini (2015 – 2017) Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) kita masih bertenger di Kategori Menengah ke bawah yaitu masuk dalam selang indeks 50,00-65,99. Pada tahun 2015 IPK secara nasional hanya 55,73 point, mengalami kenaikan menjadi 57.46 point di tahun 2016, namun kembali mengalami penurunan menjadi 56.07 point di tahun 2017. Penilaian IPK mengacu pada sejumlah indikator bidang ketenagakerjaan seperti Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kersejahteraan Pekerja, Perencanaan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berfluktuasinya IPK tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah untuk membuka lapangan kerja dan konsistensi pemerintah untuk mendukung kesejahteraan pekerja. Terkait kesempatan kerja yaitu tentang kemampuan pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu membuka lapangan kerja sekitar 150 ribu. Kondisi ini mengindikasikan kesempatan kerja menjadi menurun. Hal ini bisa kita lihat pada Data BPS per Februari 2017, tampak Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji secara nasional sebesar 38.08%, yang mengalami penurunan dari data sebelumnya di Februari 2016 yaitu sebesar 38.38%.

Terkait dengan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja yaitu program Jaminan Sosial Kesehatan, ternyata masih banyak Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji yang belum ikut jaminan sosial kesehatan (Program JKN-KIS). Secara nasional, dari total Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji yaitu 47.422.465 pekerja (BPS, per Februari 2017), baru hanya 16.716.795 pekerja yang mengikuti program JKN-KIS. Jadi masih ada 30.705.669 pekerja yang belum ikut Program JKN-KIS. Dengan tingginya pekerja penerima upah yang belum ikut JKN-KIS ini membuktikan bahwa pemerintah belum mampu mengawal regulasi yang mewajibkan seluruh pekerja penerima upah didaftarkan ke JKN-KIS.

Dengan menurunnya IPK di Tahun 2017 ini maka ada dua propinsi yang mengalami penurunan IPK dari Kategori Menengah Atas atau Baik, yaitu propinsi Bali dan DI Yogyakarta. Sehingga hanya ada satu yang tetap masuk Kategori Menengah Atas atau Baik yaitu DKI Jakarta. Penurunan peringkat Bali dan DI Yogyakarta ini dapat didekati dengan dua indikator yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan keikutsertaan pekerja di program JKN-KIS.

Terkait dengan Bali dan DI Yogyakarta, bila melihat Data BPS (per Februari 2017) tampak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Propinsi DKI Jakarta naik menjadi 70.18%, dimana sebelumnya 68.79% (per Februari 2016). Kebalikan dengan DKI Jakarta, TPAK DI Yogyakarta di Februari 2016 sebesar 72.20% turun menjadi 72.00% di Februari 2017. Demikian juga Bali, TPAK Bali di Agustus 2016 sebesar 77.24% turun menjadi 76.87% di Februari 2017.

Bila dilihat per tiga propinsi tsb, Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji di DKI Jakarta sebanyak 3.319.015 pekerja sementara yang belum ikut JKN-KIS sebanyak 425.520 pekerja (12.82%), sementara itu Propinsi Bali dengan Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji sebanyak 1.067.600 pekerja, yang belum ikut JKN-KIS sebanyak 703.893 pekerja (65.93%, tentunya persentase yang sangat besar). Demikian juga dengan Propinsi DIY Yogyakarta dengan jumlah Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji sebanyak 883.669 pekerja, yang belum ikut JKN-KIS sebanyak 638.273 pekerja (72,22% tentunya persentase yang sangat besar juga).

Tentunya dengan IPK yang rendah secara nasional dan menurunnya peringkat IPK dua propinsi ini seharusnya pemerintah pusat dan daerah harus terus fokus meningkatkan Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kersejahteraan Pekerja, Perencanaan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar, yaitu dengan komitmen dan penegakkan hukum yang baik. Semoga IPK di tahun 2018 dapat meningkat dengan signifikan.

Pinang Ranti, 7 Desember 2017

Tabik

Timboel Siregar




Peran RI Dalam Hubungan AS Dengan Asia Tenggara Harus Diperhitungkan!

Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke sejumlah negara di Asia awal November 2017 lalu harus diakui merupakan sebuah tonggak penting dalam kebijakan luar negeri pemerintahannya. Meskipun banyak kalangan mengkritisi tidak adanya terobosan baru yang dilakukan, tetapi paling tidak itu menunjukkan usaha memperbaharui komitmen negara adidaya tersebut dengan mitranya di kawasan Pasifik Barat.

Meskipun banyak yang mengkhawatirkan bahwa Presiden Trump akan membawa sikapnya yang sering dianggap kontroversial di bidang perdagangan bilateral, tetapi cukup membesarkan hati bahwa ia justru tidak bersikap keras terhadap China. Malahan ada kesan bahwa Trump bisa mempunyai chemistry yang sama dengan Presiden China Xi Jinping sehingga diharapkan itu berdampak pada relasi dan keamanan di belahan dunia ini.

Kegiatan luar negeri Presiden AS itu pada satu tahun pertama pemerintahannya bisa juga diperlambangkan sebagai simbol dari pengulangan perhatian AS ke kawasan Pasifik Barat dan Asia Tenggara pada khususnya, dimana ASEAN menjadi pilar utamanya dan Indonesia berperan sangat penting serta tidak dapat diabaikan dalam hal ini. Karena itulah bisa dikatakan bahwa hubungan yang semakin erat antara Jakarta dan Washington secara langsung akan memperkuat hubungan Amerika dengan kawasan Asia Tenggara.

Menurut pandangan saya, ada tiga isu krusial dalam hubungan bilateral antara AS dengan Indonesia. Pertama, adalah stabilitas regional. Kedua, hubungan perdagangan, dan ketiga penumpasan teror dan kekerasan ekstrim. Bukan kebetulan bahwa kita di Indonesia dan AS mempunyai kepentingan bersama dalam tiga isu di atas bila ingin hubungan bilateral tersebut ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang.

Saya ingin menggarisbawahi bahwa sangatlah jelas AS harus menganggap tiga isu di atas sebagai hal yang penting. Negara kita adalah negara yang paling besar di kawasan Asia Tenggara baik dalam luas wilayah, populasi dan juga ekonomi. Politik luar negerinya yang bebas dan aktif memungkinkan Indonesia bergerak dinamis dalam percaturan dunia sekarang ini. Tanpa ingin mengatakan bahwa RI mengabaikan para pemain lain di kawasan ini tetapi sekali lagi, Indonesia terlampau besar untuk diabaikan, dan ini sudah diakui oleh kekuatan lain seperti China, Rusia, Jepang dan India. Sepatutnya Amerika Serikat bersikap serupa, meskipun kita tahu bahwa karena sibuk dengan banyak urusan global yang lain, bukan tidak mungkin AS bisa abai dan menyebabkan beberapa negara penting justru luput dari wawasan strategis Washington.

Kita patut sayangkan bila pengabaian tersebut terjadi terhadap Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan kekhawatiran ini bukan tanpa alasan karena hubungan dengan China menurut pandangan saya begitu besar dimensi strateginya bagi AS yang berkaitan langsung dengan sekutu-sekutu terdekatnya yaitu Jepang dan Korea Selatan dan ini menyebabkan kawasan Asia Timur Laut mendapat perhatian berlebihan sehingga mengkerdilkan pentingnya kawasan Asia Tenggara dan India. Bila hal ini memang menjadi kenyataan maka kawasan Asia Tenggara bisa “lenyap” dari peta strategis negara adidaya itu, padahal justru kawasan inilah merupakan satu-satunya penghubung Asia Utara dan Asia Selatan.

Adalah elok bila strategi kebijakan AS harus berfokus pada penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara dan dengan institusi ASEAN. Tidaklah bisa dibayangkan bila AS bisa membangun hubungan ketahanan dan keamanan yang mantap di Asia Tenggara sebagai penyekat antara China dengan kawasan Samudra Hindia tanpa melibatkan Indonesia secara penuh. Tentu saja itu tidaklah sampai mengorbankan kepetingan bilateral AS dengan negara-negara lain karena hubungan internasional bukanlah sebuah zero-sum game. Kita yakinkan bahwa kehadiran RI dalam peta kepentingan AS di Asia Tenggara itu penting bila stabilitas dan keamanan kawasan menjadi tujuan utamanya.

Perdagangan dan Terorisme

Bagaimana mengenai dua subjek lainnya? Masalah perdagangan bilateral memang menjadi isu yang penting bagi AS dengan beberapa negara lainnya dan umumnya terlalu difokuskan pada soal defisit perdagangan, termasuk juga dengan Indonesia.

Menurut data dari Kantor Perdangan AS (USTR, United States Trade Representative) negara tersebut punya defisit perdagangan sebesar US$13,2 milyar pada tahun 2016 lalu. Defisit perdagangan tersebut memang tidak menyenangkan beberapa pihak di Amerika, tetapi patut Amerika melihat defisit tersebut dari perspektif yang lebih luas lagi dan bukan sekedar angka belaka. Ini juga saya sampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross yang saya temui di Washington DC beberapa waktu lalu.

Indonesia mencoba memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat defisit yang besar dari sisi AS dalam perdagangan bilateral tetapi haruslah dipertimbangkan bahwa itu berperan dalam membuat Indonesia mampu membangun kembali perekonomiannya setelah terdampak krisis tahun 1998 lalu, dan kini menjadi perwakilan kawasan Asia Tenggara dalam kelompok G-20.

AS tentu mengetahui bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan bahkan Bank Dunia meramalkan bawa dengan pertumbuhan seperti sekarang ini, pada tahun 2030 mendatang, RI akan jadi negara dengan perekonomiannya nomor 5 terkuat di dunia.

Sekedar gambaran, lalu lintas perdagangan antar kedua negara tersebut pada tahun 2016 lalu mencapai US$ 25 miliar dengan ekspor AS Indonesia hampir dua kali lipat dibanding satu dekade sebelumnya, yaitu mencapai US$ 6 milyar dan impor Amerika adalah US$ 19,2 milyar.

Isu ketiga yang penting adalah dalam peperangan melawan gelombang terorisme dan ekstrimitas agama. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar jumlahnya di dunia sangat menyadari hal tersebut, dan harus diakui banyak kalangan di Indonesia yang merasa terganggu dengan ucapan atau sikap yang agak anti-Islam dari para pemimpin AS era Trump sekarang ini. Persepsi demikian cukup kuat serta tidak mudah sirna kecuali pihak AS secara sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa masalah keterbukaan menganut agama dan kepercayaan masing-masing di negaranya tidak pernah ditanggalkan.

Lepas dari soal di atas, AS dan RI berada di pihak yang serupa melihat ancaman terorisme sebagai salah satu ancaman global, dengan catatan bahwa sesungguhnya korban dari teror itu justru lebih banyak kaum Muslim dibanding non-Muslim.

Pada sisi lain kita akui bahwa keberhasilan perang yang panjang melawan kelompok ISIS di Irak dan Suriah sebagian besar adalah berkat peran langsung Amerika. Karena itu pula patut kita mengingatkan bahwa ada ancaman dalam bentuk baru, yaitu kembalinya para bekas pengikut ISIS ke kawasan asal mereka di Asia Tenggara.

Kasus pemberontakan di Filipina Selatan yang belum lama ini mampu menguasai kota Marawi dalam jangka waktu yang cukup lama menunjukkan betapa ancaman tersebut tidak boleh kita pandang enteng karena itu merupakan bukti bahwa jejaring eks ISIS cukup luas dan efisien dalam mengatur pendanaan atau logistik, pelatihan militer dan kemampuan membangun teror.

Jadi, stabilitas kawasan, hubungan ekonomi dan kemampuan menghadapi ancaman terorisme adalah kata kunci sesungguhnya yang mempertautkan antara AS dan Indonesia lebih erat lagi.

Oleh : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya sudah dimuat dalam harian The Straits Times di Singapura pada 1 Desember 2017 dengan judul Why Indonesia matters in U.S. ties with South-East Asia.




Netralitas TNI Kunci Kekuatan Mental Upaya Adu Domba

Tak lama lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018 mendatang. situasi nasional diprediksi kembali memanas. Kelihatannya, agenda politik daerah maupun nasional akan berlangsung secara beriringan, dari Pilkada serentak dan pencapresan, riak-riak yang mengarah ujaran kebencian sudah terasa melalui pemberitaan, tak hanya melalui media konvensional, media sosial belakangan juga menjadi primadona baru dalam menyampaikan berita yang sifatnya provokasi maupun hasutan. Potensi konflik gesekan di masyarakat pada saat pelaksanaan Pilkada serentak sangat tinggi. Oleh karena itu, gejala tersebut sudah terasa ketika pemilihan Gubernur DKI berlangsung, dari kelompok yang satu dengan yang lain saling menyerang kata-kata maupun lewat video, indikasi ini harus segera diwaspadai oleh TNI/Polri, karena kalau menunggu ini akan fatal jadinya. Masyarakat sangat berharap kepada TNI dan Polri bisa menjadi penengah. Untuk itu, dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018, syarat atau kuncinya adalah TNI dan Polri harus tetap netral dan waspada hal-hal yang kemungkinan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam menghadapi situasi Tahun Politik, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak mau kecolongan. Oleh sebab itu, jauh-jauh sebelumnya mengingatkan para prajurit TNI dan Polri agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita hoax baik dalam bentuk tulisan maupun video yang belum pasti kebenarannya. Menurut Panglima TNI, berita-berita hoax yang belum pasti kebenarannya itu, jangan langsung disebarkan atau diviralkan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. “Kalau ada informasi sekecil apapun yang akan membuat kamu marah, dicek terlebih dahulu kebenarannya, lapor kepada pimpinanmu, bisa saja berita tersebut hoax, maka prajurit TNI dan Polri harus waspada,” ujar Panglima TNI saat memberikan pengarahan kepada 1.500 prajurit TNI dan Polri se-Pulau Lombok, di Auditorium IPDN Kampus NTB, Praya Lombok Tengah baru-baru ini.

Soliditas TNI dan Polri yang merupakan tonggak penyangga NKRI dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan politik harus benar-benar dijaga dan tetap dipertahankan termasuk netralitas itu yang paling penting dalam menghadapi Pilkada maupun Pilpres yang akan datang, mengingat begitu pentingnya sikap netralitas dalam membangun demokrasi dan profesionalisme, maka pembinaan sikap netralitas harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan prajurit TNI, terutama pada penyelenggaraan Pemilu Pilkada di beberapa daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Indonesia yang akan datang.

Dalam UU No 15 Tahun 2011 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis. UU No : 34 tahun 2004 Pasal 2 menyatakan jati diri TNI adalah Tentara Profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik Negara, dan seterusnya, kemudian pada Pasal 39 ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik, Kegiatan Politik Praktis, Kegiatan Bisnis, Kegiatan untuk dipilih menjadi Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum, dan jabatan politis lainnya.

Selain UU No 15 Tahun 2011 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, para prajurit TNI juga diikat dengan UU No 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer. Apapun alasannya, seorang prajurit harus tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Jika ada prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka institusi TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan. Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pemilukada baik Parpol atau Perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu maupun Pemilukada, tidak melakukan tindakan dan pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan Panwaslu atau Panwasda.

Pengawasan ketat akan dilakukan ke seluruh prajurit TNI dari berbagai kesatuan hingga media sosial dan Panglima TNI menegaskan agar tidak ada keberpihakan dalam pelaksanaan Pemilukada. Keberpihakan dilakukan untuk hal lain. “Berpihak pada keamanan dan keberhasilan Pilkada untuk itu prajurit TNI harus Profesional dan Netral”. Selain itu Panglima TNI menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui prajurit tidak netral, laporkan ! Tapi masyarakat jangan melihat rambut cepak saja. Sebut nama lengkapnya (identitasnya), oknum prajurit yang tidak netral pasti akan ditindak dan akan diproses, karena ini sudah merupakan perintah Presiden. Prajurit profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis, dalam bersikap tetap netral.

Tantangan dan Godaan Politik Terhadap TNI

Salah satu tantangan dalam jangka pendek yang dihadapi TNI ialah menahan godaan politik mengingat 2018-2019 merupakan tahun politik. Tantangan TNI ialah menahan godaan untuk tidak ikut-ikutan karena tidak sehat untuk institusi TNI, juga tidak sehat untuk proses dinamika demokrasi Indonesia, sehingga lain ceritanya TNI tergoda dengan iming-iming rayuan untuk masuk kancah politik. Bahkan TNI harus waspada menghadapi Tahun Politik, selain TNI dibidik menjadi target adu domba dan juga harus bisa membaca peta politik yang akan di setting oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita ingat pada Jaman Reformasi 1998 yang lalu, TNI dipecah belah dan di adu domba, ketika TNI AD memegang keamanan Ibu Kota, apa yang terjadi TNI AD ditolak oleh segerombolan demontrasi ketika itu, namun kehadiran Marinir ditengah-tengah para demontrasi diterima, inilah sebagai contoh dalam menghadapi Tahun Politik 2018-2019, karena indikasi TNI akan dibenturkan dengan pihak Kepolisian sudah terang-terangan.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sudah mengetahui indikasi kearah adu domba. Oleh sebab itu, Panglima TNI menyebut modal untuk menghadirkan stabilitas politik, adalah kekompakan antara TNI dan Polri, yang merupakan pilar utama penjaga NKRI. TNI dan Polri bisa selalu kompak dan mentaati aturan yang ada. Dengan demikian, Indonesia dijamin akan lebih maju. Dan juga Panglima TNI mengingatkan kepada seluruh anggota Polri agar tidak menjadi korban upaya adu domba dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Apapun informasi yang diterima yang berpotensi memecah belah antara TNI-Polri, hendaknya informasi tersebut dilaporkan ke pihak yang berwenang. Perlu diingat bahwa orang-orang yang berusaha mengadu domba TNI dan Polri adalah pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Masyarakat intinya harus mengetahui dan mewaspadai adanya adu domba jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Masyarakat juga harus melihat bahwa itu semua hanya proses biasa yang setiap lima tahun sekali kita adakan Pesta Demokrasi, bukan segala-galanya yang harus ditakuti. Masyarakat tidak boleh terpancing karena berita-berita yang mungkin isinya hasutan atau adu domba. Kerawanan akibat isu SARA itu juga akan dipengaruhi oleh isu Netralitas aparat TNI-Polri. Semuanya bergantung pada kedekatan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dua institusi itu ujung tombak yang berpengaruh dalam menentukan keamanan daerah dimana semua bermuara pada kekompakan TNI/Polri, oleh sebab itu dua Institusi dibidik oleh orang-orang yang tidak mau pesta demokrasi itu aman dan lancar, sehingga mereka bagaimana kekompakan TNI/Polri menjadi retak dan tidak harmonis, segala upaya mereka menyebar berita hoax seolah-olah itu kiriman yang disengaja oleh salah satu Insitusi baik dari TNI maupun Polri.

Oleh karenanya, TNI/Polri tidak menelan seluruh informasi yang diperoleh yang bisa menyebabkan emosi atau kemarahan. Kesadaran ini diperlukan untuk mengantisipasi konflik di masyarakat. Selain itu, masyarakat harus diberikan edukasi mengenai Pilkada dan Pilpres, yakni rasa saling menghormati, tenggang rasa diantara satu dengan yang lain sangat dibutuhkan pada pesta demokrasi oleh TNI/Polri. Selanjutnya, masyarakatnya harus menghindari tindakan yang bisa menyakiti orang lain, termasuk tidak menghembuskan isu SARA. Sebagaimana kita ketahui, politik berdasarkan sentimen SARA masih menjadi pilihan sebagian pihak untuk memenangkan kepentingan politiknya di Indonesia. Hal itu dilakukan tanpa memperdulikan dampak buruknya bagi Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kasus Pilkada DKI Jakarta kemarin adalah contohnya.

Suasana politik pasti lebih cepat terasa, tahun depan aroma kampanye Pilpres yang intens sulit dihindari, baik di media massa maupun di media sosial. Jadi intensitasnya pasti akan lebih tinggi pada tahun 2018. media massa memang memiliki pengaruh yang sangat sentral dalam pembentukan opini publik sehingga dalam hal ini informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keadaan komunikasi sosial pada masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa banyak yang menelan mentah-mentah berbagai informasi yang diberitakan pada sebuah Media, padahal di sisi lain berita tersebut ada kemungkinan memiliki ketimpangan yang harus diverifikasi. Media memang menjadi alat propaganda yang efektif untuk menghasilkan dan membentuk pemikiran dan pola pikir masyarakat. Maka, propaganda pun demikian terkait erat dengan salah satu teori dalam komunikasi yakni, teori agenda setting. Kemajuan teknologi seperti adanya media sosial seharusnya menjadi alat perekat kita sebagai bangsa, bukan sebaliknya, sebagai alat propaganda, penyebaran berita bohong yang dampaknya bisa menganggu kebhinekaan.

Kita melihat banyak pihak yang terlibat dalam Kampanye Hitam yang saling menghujat dan saling menyalahkan. Maka dari itu, siapapun yang mencederai atau melakukan pelanggaran harus diproses dan tidak ada tebang pilih meskipun hal tersebut dilakukan oleh Tokoh Masyarakat/Tokoh Politik. Dalam, netralitas dari berbagai pihak harus terus terjaga supaya Pilkada 2018 dapat terminimalisir dari masalah yang kerap timbul. Apalagi publik semakin terlibat dalam Pilkada saat ini. Kesuksesan kelompok tertentu di beberapa Pilkada dengan bersenjatakan isu Suku, Agama, Ras, Antar-golongan (SARA) bakal ditularkan ke daerah lain. Hal ini diprediksi jadi pemicu potensi konflik di Pilkada 2018. Fenomena penggunaan isu Agama dalam Pemilu merupakan Fenomena Global saat ini. Ini ditandai dengan bangkitnya kekuatan politik di masyarakat, makin kuatnya pembicaraan isu Agama di ruang publik, dan makin besarnya kekuatan kelompok tertentu. Padahal efeknya berdampak jangka panjang dan memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Agar tidak terulang kembali sebaiknya kita mulai mawas diri. Kita harus lebih bijak menanggapi upaya mobilisasi massa berdasarkan sentimen SARA, karena bagaimanapun itu selalu ada kepentingan politik di belakangnya. Untuk itu, ke depannya kita perlu rajut kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta kedamaian hidup dalam kebhinekaan di Indonesia yang tercinta ini. Salah satu langkah mencegah konflik itu adalah memperkuat koordinasi antar lembaga sehingga bisa meminimalisasi bibit konflik. Pada dasarnya, Kampanye Negatif/Hitam memberikan dampak negatif karena menyebabkan terpecah belahnya masyarakat. Kita punya pengalaman ketika konflik yang terjadi pada Pilkada DKI yang lalu adalah kondisi buruk yang tidak diharapkan terjadi pada gelaran Pilkada 2018 mendatang. Untuk diketahui, Pilkada serentak di Tahun 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah dengan Rinciannya ada 17 Provinsi serta 154 Kabupaten/Kota. Sementara di 2017 hanya 101 daerah. Bahkan, dari 17 provinsi itu, beberapa di antaranya termasuk Provinsi Besar dan diyakini menjadi barometer penting bagi Parpol peserta Pileg Tahun 2019, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Oleh : Letkol Inf Drs. Solih