JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Tak cuma terhadap para calon jamaah haji, para pekerja di Negara Kerajaan Arab Saudi, akan ditindak tegas khususnya yang melanggar ketentuan keimigrasian, seperti pasportnya mati atau yang abal- abal.
“Pekerja asing yang tidak diotorisasi, atau mereka yang bekerja di rekening mereka, akan menghadapi hukuman berat yang mencapai enam bulan penjara, denda dan deportasi SR50.000 ($ 13,331),” kata Direktorat Jenderal Paspor negara kaya itu, Mayjen Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Yahya, seperti dilansir dari arab news, Minggu (30/7/2017).
Seperti diketahui, para pekerja atau TKI asal Indonesia, jumlahnya puluhan ribu orang di negeri Raja Salman itu. Diperkirakan banyak di antara mereka yang sudah overstay dan rentan mendapatkan hukuman keras.
- “Astaga†300 TKI Disekap di Negara Raja Salman!
- Terkait Kunjungan Raja Salman, Ini 5 Hal Penting Diketahui
Bahwa Ditjen Pasport sudah mengeluarkan warning akan menghukum para pekerja migrant yang melanggar itu.
“Ekspatriat yang bekerja secara independen akan dikenai denda SR10.000 dan dideportasi jika pelanggaran tersebut dilakukan untuk pertama kalinya, pelanggar kedua akan dikenai denda SR25.000, dipenjara satu bulan dan dideportasi ke negaranya,” tulis Harian Al-Madinah.
“Pelaku waktu tiga akan dikenakan denda SR50.000, hukuman enam bulan penjara dan deportasi,” tambahnya.
Pemeritahakan Raja Salman baru-baru ini meluncurkan sebuah kampanye berjudul “Sebuah negara tanpa pelanggaran”. Petugas lantas tengah memburu para buruh migran yang melanggar hingga mencari ke tempat tinggalnya.
Periode amnesti 90 hari yang diberikan kepada pelanggar untuk memperbaiki status mereka, yang kemudian diperpanjang satu bulan. Dan perokok harus pergi meninggalkan negara tersebut.
Sekitar 600.000 pekerja ekspatriat sejauh ini mendapatkan keuntungan dari kampanye tersebut sejak diluncurkan pada bulan Maret 2017.
Kementerian Dalam Negeri dan Perburuhan dilaporkan mengkoordinasikan kepada pihak terkait serta agency buruh migran untuk mengatur pasar kerja dalam kerangka menerapkan Visi 2030 “Sebuah negara tanpa pelanggaran”. (linda)
