Home Eksekutif Timboel Siregar : “IPK dan Komitmen Pemerintah”

Timboel Siregar : “IPK dan Komitmen Pemerintah”

497
Timboel Siregar, Sekjen OPSI.

Selama tiga tahun ini (2015 – 2017) Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) kita masih bertenger di Kategori Menengah ke bawah yaitu masuk dalam selang indeks 50,00-65,99. Pada tahun 2015 IPK secara nasional hanya 55,73 point, mengalami kenaikan menjadi 57.46 point di tahun 2016, namun kembali mengalami penurunan menjadi 56.07 point di tahun 2017. Penilaian IPK mengacu pada sejumlah indikator bidang ketenagakerjaan seperti Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kersejahteraan Pekerja, Perencanaan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berfluktuasinya IPK tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah untuk membuka lapangan kerja dan konsistensi pemerintah untuk mendukung kesejahteraan pekerja. Terkait kesempatan kerja yaitu tentang kemampuan pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu membuka lapangan kerja sekitar 150 ribu. Kondisi ini mengindikasikan kesempatan kerja menjadi menurun. Hal ini bisa kita lihat pada Data BPS per Februari 2017, tampak Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji secara nasional sebesar 38.08%, yang mengalami penurunan dari data sebelumnya di Februari 2016 yaitu sebesar 38.38%.

Terkait dengan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja yaitu program Jaminan Sosial Kesehatan, ternyata masih banyak Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji yang belum ikut jaminan sosial kesehatan (Program JKN-KIS). Secara nasional, dari total Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji yaitu 47.422.465 pekerja (BPS, per Februari 2017), baru hanya 16.716.795 pekerja yang mengikuti program JKN-KIS. Jadi masih ada 30.705.669 pekerja yang belum ikut Program JKN-KIS. Dengan tingginya pekerja penerima upah yang belum ikut JKN-KIS ini membuktikan bahwa pemerintah belum mampu mengawal regulasi yang mewajibkan seluruh pekerja penerima upah didaftarkan ke JKN-KIS.

Dengan menurunnya IPK di Tahun 2017 ini maka ada dua propinsi yang mengalami penurunan IPK dari Kategori Menengah Atas atau Baik, yaitu propinsi Bali dan DI Yogyakarta. Sehingga hanya ada satu yang tetap masuk Kategori Menengah Atas atau Baik yaitu DKI Jakarta. Penurunan peringkat Bali dan DI Yogyakarta ini dapat didekati dengan dua indikator yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan keikutsertaan pekerja di program JKN-KIS.

Terkait dengan Bali dan DI Yogyakarta, bila melihat Data BPS (per Februari 2017) tampak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Propinsi DKI Jakarta naik menjadi 70.18%, dimana sebelumnya 68.79% (per Februari 2016). Kebalikan dengan DKI Jakarta, TPAK DI Yogyakarta di Februari 2016 sebesar 72.20% turun menjadi 72.00% di Februari 2017. Demikian juga Bali, TPAK Bali di Agustus 2016 sebesar 77.24% turun menjadi 76.87% di Februari 2017.

Bila dilihat per tiga propinsi tsb, Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji di DKI Jakarta sebanyak 3.319.015 pekerja sementara yang belum ikut JKN-KIS sebanyak 425.520 pekerja (12.82%), sementara itu Propinsi Bali dengan Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji sebanyak 1.067.600 pekerja, yang belum ikut JKN-KIS sebanyak 703.893 pekerja (65.93%, tentunya persentase yang sangat besar). Demikian juga dengan Propinsi DIY Yogyakarta dengan jumlah Penduduk Bekerja Dengan Menerima Upah/Gaji sebanyak 883.669 pekerja, yang belum ikut JKN-KIS sebanyak 638.273 pekerja (72,22% tentunya persentase yang sangat besar juga).

Tentunya dengan IPK yang rendah secara nasional dan menurunnya peringkat IPK dua propinsi ini seharusnya pemerintah pusat dan daerah harus terus fokus meningkatkan Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kersejahteraan Pekerja, Perencanaan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar, yaitu dengan komitmen dan penegakkan hukum yang baik. Semoga IPK di tahun 2018 dapat meningkat dengan signifikan.

Pinang Ranti, 7 Desember 2017

Tabik

Timboel Siregar

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar