Home Indonesian Way Tidak Layak dan Tidak Patut!

Tidak Layak dan Tidak Patut!

221
Korupsi

Oleh : Marzuki Usman

Dahulu, ketika ditahun 1980, penulis menjadi Direktur Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan diputuskan bahwa Industri Asuransi dibuka lagi, yakni diberikan kesempatan kepada para investor untuk mendirikan perusahaan asuransi baru. Sebelumnya, industri Asuransi tertutup untuk ijin perusahaan asuransi yang baru. Tetapi, untuk setiap pendirian perusahaan baru dipersyaratkan bahwa pemegang saham (Investor) harus diinterview dulu. Hal ini untuk membuktikan bahwa mereka serius mendirikan perusahaan asuransi. Dalam arti, mereka berani menempatkan uangnya yang cukup besar. Pada waktu itu disyaratkan Rp. 100 miliar sebagai modal setor. Gagal lulus dari interview, maka ijinnya tidak akan diberikan. Dan, juga kepada calon direksi harus juga diinterview. Ini untuk membuktikan bahwa mereka betul-betul professional. Gagal lulus dari interview sebagai calon direksi, maka ijin juga tidak akan diberikan.

Dalam bahasa sekarang ini, kepada investor dan calon direksi, diharuskan mengikuti Fit and Profer Test, yaitu Test Kepatutan dan Kelayakan. Gagal dalam mengikuti test ini, maka ijin perusahaan tidak akan diberikan. Hal ini semua dilakukan untuk menjamin, bahwa perusahaan asuransi itu dimiliki oleh pemegang saham yang siap menanggung resiko, jika sampai terjadi perusahaan itu bangkrut. Dan, para calon direksi cakap dan handal dalam melaksanakan tugasnya menjalankan perusahaan.

Kemudian, didalam perjalanannya sekarang ini diminta agar perusahaan itu ditata kelola dengan baik (Good Corporate Governance), dan dengan penuh tanggung jawab (Responsibility), dan siap bertanggung gugat (Accountability). Dan, ditambah lagi dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sehari-harinya mengawasi, agar lembaga-lembaga yang berada dibawah pengawasan OJK itu berjalan dengan baik. Dalam arti berguna bagi usaha-usaha untuk mengkayakan dan atau menterampilkan, dan atau mencerdaskan rakyat Indonesia.

Khusus untuk lembaga keuangan Bank, pihak OJK mengawasi secara ketat, agar Bank-bank itu dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola Bank yang baik (Good Corporate Governance) menguntungkan, dalam arti kredit macetnya kecil dan tingkat keuntungan tumbuh terus. Untuk itu pihak direksi dan karyawan bank, dilarang untuk memiliki bank lain, yang dia memegang peranan yang paling menentukan jalannya bank itu. Misalnya, anggota direksi Bank tidak boleh memiliki 100 persen saham dari Bank BPR. Dan juga dia tidak boleh merangkap jabatan-jabatan lain diluar jabatan pada bank yang dia pimpin. Kalau hal-hal seperti ini dilakukan, maka perbuatan si direktur bank itu, adalah tidak layak dan tidak patut .

Akan halnya banyak perusahaan BUMN diluar bank, ditenggarai alias ada suara burung diluar, bahwa pak Direktur Utama atau direktur dari BUMN perkebunan sawit, beliau ini memiliki kebun sawit pribadi, meskipun luasnya cuma 25 hektar. Apa lagi luasnya kebun sawit sang Direktur Utama itu seluas 2500 hektar? Hal perbuatan seperti ini termasuk kedalam kategori Tidak Layak dan Tidak Patut (Not Fit and Not Profer!). Semestinya kepada sang Direktur Utama itu oleh pemegang saham BUMN diberikan ultimatum, silahkan memilih, tetap menjadi Direktur Utama BUMN dengan ia harus menjual kebun pribadinya, atau berhenti sebagai Direktur Utama BUMN!

Disektor perkebunan sawit, mereka tidak bisa mentolerir direksi perusahaannya memiliki perusahaan lain, dan atau merangkap jabatan lain perusahaan lain. Kenapa demikian? Jawabnya karena investor sektor swasta tidak mau menderita kerugian. Mereka tidak mau memperkerjakan seseorang yang bisa menyembabkan mereka menjadi miskin.

Sebaliknya disektor Pemerintah, BUMN, para direksi merasa, itu bukan miliknya. Jadi buat apa harus membuat perusahaan menjadi tumbuh dan besar? Mereka tidak menganut prinsip Good Corporate Governance, (GCG). Dan yang ada adalah prinsip GDA, alias Gue Dapat Apa? Atau dalam bahasa Jawa Sinten Angsal Pinten (SAP), atau Siapa Dapat Apa (SDA) kalau sudah begini, maka berabehlah nasib kita rakyat Indonesia?

Komentar

Komentar