Home Breaking News Terduga Pencemaran Nama Baik, KNTI: Klarifikasi, bukan Kriminalisasi!

Terduga Pencemaran Nama Baik, KNTI: Klarifikasi, bukan Kriminalisasi!

145
Nelayan mengayuh perahu menuju tengah laut untuk mencari ikan. (Foto: Berita daerah)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sangat menyayangkan tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melaporkan saudara Rusdianto Samawa sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan pelaporan ini dilakukan sebagai reaksi atas kritik yang dilancarkannya di media sosial.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNTI, Marthin Hadiwinata melalui siaran tertulis kepada citraindonesia.com, di Jakarta, Senin (28/8/2017) menyampaikan, di tengah permasalahan yang timbul akibat kebijakan alat tangkap yang menimbulkan kriminalisasi, agenda penyejahteraan nelayan yang sangat jauh dari cita-cita poros maritim hingga iklim demokrasi yang tidak begitu stabil pada hari ini, tindakan ini tentu akan menambah beban di pundak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pasal yang dituduhkan kepada Rusdianto Samawa sebagaimana kita ketahui bersama merupakan pasal ‘karet’–Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik– yang sering kali dipergunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis hak asasi manusia dan pro-demokrasi,” jelasnya.

Bahkan, lanjut DPP KNTI Marthin Hadiwinata, di kalangan penggiat organisasi masyarakat sipil, keberadaan pasal-pasal tersebut dinilai kontraproduktif dengan kehidupan berdemokrasi.

“KKP RI seharusnya dapat lebih bijak dalam menanggapi kritik-kritik yang dilancarkan oleh masyarakat penggiat kelautan dan perikanan, sehingga substansi dari kritik tersebut dapat terserap sebagai aspirasi yang baik guna peningkatan kinerja Pemerintah ke depannya,” ujarnya.

Selain itu juga, menurut Marthin, kriminalisasi ini juga merupakan tindakan yang kontraproduktif terhadap pembangunan perikanan karena nelayan merupakan subyek aktor yang perannya begitu signifikan dalam upaya-upaya pencapaian visi Nawacita dan Poros Maritim yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

“Kami meminta kepada KKP RI dalam menghadapi kritik dengan klarifikasi dan lebih terbuka. Tidak tepat merespon kritik dengan kriminalisasi karena hal ini akan menutup ruang bagi setiap warga negara termasuk Rusdianto Samawa untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan,” tandasnya. (pemi)

Komentar

Komentar