Home Breaking News “Tax Ratio 16 persen dan Daya Beli Buruh”

“Tax Ratio 16 persen dan Daya Beli Buruh”

135
Timboel Siregar, Sekjen OPSI.

Menkeu, Mba Ani, menargetkan peningkatan tax ratio di 2019 menjadi 16 persen. Mba Ani ingin tax ratio kita bisa menyamai tax ratio beberapa negara Asean yang sudah lebih dari kita.

Kalau di APBN 2017 pendapatan dari pajak sebesar Rp1.487 triliun (tax ratio sekitar 12 persen) maka kalau tax rationya 16 persen di 2019 maka pendapatan dari pajak sekitar Rp2.080 triliun (16 persen x PDB saat ini sekitar 1 triliun dollar).

Tentunya targetan tsb baik adanya guna mendukung pembangunan Indonesia. Memang pemerintah lagi memacu pembangunan infrastruktur yang harus didukung oleh APBN yang besar. Hanya mengandalkan utang untuk menutup defisit tentunya tidak boleh dilakukan terus karena bila debt ratio kita sudah melebihi 30 persen maka iklim investasi akan terpengaruh. Bila selama ini defisit ditutup dengan hutang saja maka sudah saatnya memang pemerintah mengerem untuk berhutang, namun harus meningkatkan pendapatan dari pajak. Oleh karena itu pemerintah berusaha melakukan beberapa kebijakan untuk menaikkan pendapatan pajak.

Tax Amnesty sudah dirilis oleh pemerintah dan sudah diikuti oleh banyak wajib pajak. Dengan Tax Amnesty maka pemerintah memiliki basis data pajak baru sehingga para wajib pajak yang sudah mendeclare hartanya akan dengan mudah dihitung pajak tahunannya. Semoga basis data pajak yg baru tsb dapat meningkatkan pendapatan pajak kita.

Tidak berhenti di sana, Perppu no. 1 tahun 2017 sudah juga dirilis untuk membuka ruang gerak pemerintah mengintip uang orang yang ditaruh di bank. Kalau ketahuan ya hartanya bisa dipajakin lebih besar lagi. Semoga Perppu no. 1 tahun 2017  juga bisa meningkatkan pendapatan pajak kita.

Tidak berhenti di situ, Menkeu sepertinya terus berpikir bagaimana caranya menambah pajak untuk mencapai impiannya yaitu tax ratio bisa mencapai 16 persen di 2019. Mulai terpikir bagaimana meningkatkan pajak dari PPh 21 yaitu menyesuaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dengan UMP yang berlaku di masing masing propinsi. Kalau saat ini PTKP sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4.5 juta per bulan, dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka nanti rencananya pemerintah akan menerapkan PTKP baru di masing masing propinsi. Tentunya propinsi dgn UMP yang nilainya rendah akan memiliki PTKP yang lebih rendah dari Rp54 juta per tahun tsb.

Kalau PTKP diturunkan maka akan berpengaruh pada jumlah pajak si pekerja. Misalnya gaji si A yang bekerja di Jawa Tengah dgn upah sebesar 4 juta dan UMP Jawa Tengah sekitar Rp1.6 juta perbulan dan misalnya ditetapkan PTKP sebesar Rp2.5 juta per bulan di jawa tengah maka nantinya A akan kena pajak PPh 21 karena upahnya di atas PTKP. Kalau pakai PTKP saat ini yangg 54 juta per tahun maka upah si A tidak dipotong pajak. Demikian juga bila upah si B Rp10 juta per bulan maka dgn PTKP 30 juta pertahun (Rp2.5 juta per bulan) maka potongan pajak PPh 21 si B akan lebih besar lagi. Tadinya upah yg dipajakin pakai angka Rp66 juta per tahun (Rp120 juta – 54 juta) tapi nanti yg akan dipajakin yaitu 90 juta ( 120 juta – 30 juta). Hitungan ini mengakibatkan PPh 21 si B akan lebih besar lagi nantinya.

Bagi perusahaan yang menerapkan clean wage system maka beban pajak pekerja akan ditanggung perusahaan. Bila PTKP sesuai UMP ini diterapkan maka biaya PPh 21 yang dibayar perusahaan akan semakin besar. Tidak hanya pekerja swasta, para ASN (PNS dan PPPK) juga akan terkena. Pajak bagi ASN akan meningkat dengan kebijakan baru ini nantinya.

Dengan sistem PTKP yang disesuaikan UMP maka akan berdampak langsung pada penurunan daya beli buruh dan biaya pajak perusahaan juga akan naik. Menurut pemerintah, target penambahan pajak via PPh 21 sekitar 18 triliun.

Menurut saya rencana kebijakan pemerintah ini tidak adil dan tidak tepat saat ini maupun dalam 2 tahun ke depan, dimana kondisi daya beli masyarakat saat ini terus mengalami penurunan. Kalau daya beli masyarakat turun maka perputaran barang dan jasa akan melambat  sehingga pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh juga. Kalau pergerakan barang dan jasa melambat maka pajak juga akan menurun.

Saya berharap pemerintah mempertimbangkan dengan bijak rencana penentuan PTKP yang disesuaikan dengan UMP.  Semoga dengan Tax Amnesty dan Perppu no. 1 tahun 2017 cita cita baik Mba Ani di 2019 bisa tercapai.

Pinang Ranti, 23 Juli 2017

Tabik

Timboel Siregar
Sekjen OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia)
081281394939/ 0818835521

Komentar

Komentar