Home Breaking News Sidang Kedua Kasus E-KTP, JPU Hadirkan 8 Saksi

Sidang Kedua Kasus E-KTP, JPU Hadirkan 8 Saksi

209
Petuga tengah mengecek KTP elektronik yang telah selesai dibuat. Dokumen negara ini termasuk yang rawan dipalsukan. (Foto: Satujam)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan 8 saksi dalam sidang kedua kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP hari ini, Kamis (16/3/2017).

“Hari ini di persidangan kedua, Penuntut Umum akan menghadirkan saksi-saksi dari unsur Kemendagri, DPR, Kementerian Keuangan dan swasta,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Para saksi tersebut 5 diantaranya, yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Sekretaris Jenderal Kemendagri saat ini, Yuswandi Temenggung; mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni; mantan Direktur Jenderal Adminsitrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh; dan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami.

Selain itu, jaksa juga akan menghadirkan 3 saksi lainnya, yakni mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap, dan Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi.

Dalam kasus ini, 3 orang yang jadi terdakwa yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Perbuatan keduanya diduga merugikan negara Rp2,3 triliun. Sementara, banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

Korupsi diduga terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Dalam dakwaan, pengusaha Andi Narogong selaku pelaksana yang ditunjuk langsung mengerjakan proyek e-KTP diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Hingga kemudian, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51% atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49% atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI. (pemi)

Komentar

Komentar