Home Breaking News “Semoga BPKH, Umar bin Abdul Aziz-nya Jamaah Haji”

“Semoga BPKH, Umar bin Abdul Aziz-nya Jamaah Haji”

83
Pengurus Besar Al-Washliyah Affan Rangkuti saat ditemui wartawan citraindonesia, (Foto: Adam/citraindonesia)

Terus terang, ada rasa skeptis dengan keberhasilan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengusung peningkatan layanan haji dan peningkatan imbal hasil atas pemanfaat dana haji. Ada beberapa alasan mengapa hal skeptis itu muncul:

Alasan pertama, tidak ada perbedaan pengelolaan yang dahulunya dikelola Kementerian Agama (Kemenag) dengan BPKH, prinsipnya hanya bersandar pada penerbitan sukuk. Untuk investasi langsung sangat beresiko. Beda psikologi optimis investasi langsung jika menggunakan dana perusahaan jika dibandingkan dengan menggunakan dana umat. Resiko terburuk dalam penggunaan dana perusahaan adalah bangkrut karena rugi. Resiko terburuk dalam penggunaan dana umat disamping bisa merugi juga akan menuai kecaman seumur hidup.

Alasan kedua, proses persetujuan penggunaan dana haji dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung bagi jamaah haji bertambah panjang. Semula Kemenag mengusulkan kepada DPR, DPR setuju dan disahkan oleh Presiden. Masuknya BPKH akan menambah hal baru, pengajuan tidak langsung lagi kepada DPR namun ada keterlibatan BPKH.

Alasan ketiga, beda opini yang saat ini senantiasa selalu dikait-kaitkan. Terlepas kebenaran opini itu hingga bisa saja akan menimbulkan keraguan, kurang nyaman dan bahagia dalam mengelola dana umat itu.

Alasan keempat, pengelolaan dana umat ataupun aset terkait umat sampai saat ini belum tersiar kabar yang menggembirakan. Padahal badan-badan yang mengelola dana umat itu sudah lama berdiri.

Alasan kelima, peluang keraguan pihak ketiga dalam bekerjasama dalam menggunakan dana umat yang satu ini. Karena apabila ada persoalan dikemudian hari maka pihak ketiga yang bekerja sama itu pun akan mendapat kecaman abadi alias seumur hidup.

Lantas bagaimana agar dapat dikelola sesuai harapan. Bisa dilakukan apabila:

Pertama, BPKH bekerja jujur, amanah, transparan dan adil. Penguatan keterbukaan informasi dan tidak berpihak. Semua lembaga terkait Umat Islam harus diturutkan dalam memberikan masukan. Jangan hanya lembaga tertentu.

Kedua, BPKH bekerja tanpa kepentingan baik nama maupun pendapatan. Karena jika nuansa nama dipanggungkan untuk loncatan-loncatan kedudukan, apalagi skeptis dengan pendapatan atau gaji yang tidak sesuai maka akan ada bayang-bayang dan bisikan aneh yang akan terjadi.

Berat ya, memang berat untuk mengurus dana umat. Bukan hanya berat namun sangat berat. Agar menjadi ringan lantas bagaimana. Bisa, asal pelaksanaan pelunasan in-out. Tidak ada subsidi-subsidian. Jamaah melunasi ongkos naik haji sesuai biaya yang riil. Biaya itu digunakan habis untuk kepentingan jamaah. Jika pun ada sisa maka dikembalikan kepada jamaah bersangkutan.

Tetapi ini tidak akan mungkin, karena dana haji yang sudah terkumpul sudah besar kisaran 100 triliun rupiah dan ada UU yang sudah mengatur bagaimana dana haji ini dikelola (UU 34/2014).

Semoga saja mereka-mereka yang mengelola dana haji ini nanti dapat menjadi Umar bin Abdul Aziz nya jamaah haji. Hingga tidak akan ada lagi kabar buruk yang terjadi. Semoga. (Affan Rangkuti)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar