Home Breaking News “Semoga Benar” Rakyat Pedesaan Diterangi Listrik Tenaga Surya

“Semoga Benar” Rakyat Pedesaan Diterangi Listrik Tenaga Surya

262
Nasib mereka yang hidup miskin di desa- desa hingga daerah terisolir.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Demi menerangi rakyat kecil di desa hingga daerah terisolir, Presiden Jokowi teken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

Maka pemerintah akan membangun sejumlah pembangkit LTSHE listrik penyediaan lampu tenaga surya hemat energi tersebut.

“Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan Penyediaan LTSHE,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Penyediaan LTSHE , menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE, dan hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Penerima LTSHE.

Dalam rangka pelaksanaan Penyediaan LTSHE itu, Menteri melakukan: a. perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan b. pengadaan Badan Usaha pelaksana Penyediaan LTSHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, paling kurang memenuhi persyaratan: a. memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri; b. mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri; c. menyediakan layanan purna jual paling kurang 3 (tiga) tahun; dan d. menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

Perpres ini menugaskan kepada Menteri untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Penyediaan LTSHE kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Adapun pendanaan LTSHE, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 April 2017. (setkab/friz)

Komentar

Komentar