Home Breaking News Relaksasi Tata Niaga dan Kemudahan Importasi Bahan Baku IKM

Relaksasi Tata Niaga dan Kemudahan Importasi Bahan Baku IKM

62
Menperin Airlangga Hartarto didampingi Dirjen IKM Gati Wibawaningsih saat didorstop awak media. Foto Humas Kemenperin.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pemerintah menyiapkan relaksasi tata niaga dan kemudahan impor bahan baku bagi industri kecil dan menengah (IKM) untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Bagi IKM kita yang memiliki kendala terhadap finansial dan administrasi dalam melakukan impor secara langsung, bakal diberikan relaksasi tata niaga maupun kemudahan impor bahan baku’, kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Sabtu (30/12/2017).

Mendongkrak daya saing IKM dan lebih kompetitif di kancah global, pengadaan bahan baku impor yang sesuai kebutuhan serta sesuai kemampuan pembayaran dari para pelaku IKM.

‘Kami meyakini upaya tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri nasional khususnya sektor IKM yang sekarang berjumlah sebanyak 4,4 unit usaha’, tabahnya.

Juga bisa memacu minat investor terus menambah penanaman modalnya dalam peningkatan kapasitas produksi atau membuat pabrik baru di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi IKM dapat melakukan impor melalui indentor atau Pusat Logistik Berikat (PLB).

Barang-barang dikenakan pengecualian impor bagi IKM, antara lain komoditas barang modal tidak baru untuk kelompok 1B dengan pembatasan jumlah tertentu.

Selanjutnya, impor makanan dan minuman tidak termasuk kembang gula sampai dengan 500kg per pengiriman, obat tradisional dan suplemen kesehatan sampai dengan 500kg, elektronika maksimal 10 pieces, serta barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut maksimal 10 pieces.

‘Sebelumnya, pemenuhan kebutuhan impor bahan baku untuk IKM dilakukan melalui mekanisme impor berisiko tinggi. Hal ini terjadi karena saat itu IKM sulit memenuhi persyaratan administrasi tata niaga maupun kapasitas minimal impor bahan baku’, paparnya.

Menurutnya, sejak pemerintah mencanangkan program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) pada Juli 2017, berhasil mendapatkan capaian positif seperti tax base, bea masuk, dan pajak-pajak impor yang mengalami kenaikan cukup signifikan.

Rata-rata tax base mengalami peningkatan sebesar 39,4 persen per dokumen impor dan pembayaran pajak impor (Bea Masuk dan PDRI) meningkat sebesar 49,8 persen per dokumen impor.

‘Industri dalam negeri juga terus mengalami kenaikan volume produksi dan penjualan terutama tekstil dan produk tekstil yang mencapai 25-30 persen, serta industri elektronika’, imbuhnya. (linda)

 

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar