Home Indonesian Way Rakyat Tidak Punya Apa-Apa “Ditanah Surga”

Rakyat Tidak Punya Apa-Apa “Ditanah Surga”

283
Presiden Gus Dur (kiri) dan Menteri Marzuki Usman (kanan). Foto olo.

Oleh: Marzuki Usman

Penulis sekedar mengingatkan, bahwa dahulu ketika Presiden Sukarno meluncurkan Program Pembangunan Nasional Sementara Berencana (PNSB), disitu dikatakan bahwa untuk membangun Indonesia, untuk mencapai Masyarakat Adil dan Makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki modal dasar, dalam bahasa ekonomi disebut initial endowment, yakni : kekayaan alam yang melimpah ruah, unik dan endemik, rakyat Indonesia yang banyak jumlahnya dan terdiri dari lebih 300 suku bangsa, dimana masing-masing suku bangsa memiliki talenta tertentu. Sesungguhnya Presiden Sukarno pada waktu itu ingin mengajak agar rakyat Indonesia mensyukuri karunia Allah, melalui pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia seoptimal dan semaksimal mungkin.

Sudah barang tentu, karena prinsip ini secara ilmu ekonomi adalah prinsip umum yang dianut oleh setiap negara yang ingin membangun ekonomi rakyatnya. Hal seperti inilah yang terjadi di Jepang, pada zaman Meji Restorasi, di Korea pada masa pemerintahan Presiden Park Chung He, di Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Chiang Kai Sek, di Malaysia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdur Razak. Dimana kesemua mereka itu melaksanakan kebijakan, memberikan tanah kepada rakyatnya, dan hak-hak terhadap tanah dilindungi oleh Undang-undang. Artinya rakyat yang memiliki tanah itu sepenuhnya memiliki hak penuh untuk barang tambang yang ada dibawah tanah itu. Dan, kalau ada orang yang menyerobot tanah itu, maka yang punya tanah berhak penuh untuk mengusir si penyerobot, bahkan mereka boleh menembak si penyerobot.

Disamping itu setiap rakyat berhak untuk memiliki satu keterampilan (skill) yang diongkosi oleh negara. Dan juga berhak untuk menjadi tenaga profesional melalui sistem yang dibiayai oleh negara. Kesimpulannya rakyat di negara-negara itu diberi modal dasar baik berupa tanah, atau keterampilan dan atau kepandaian.

Adapun dewasa ini rakyat Indonesia tidak diberi modal dasar, alias tidak memiliki apa-apa? Teman penulis Rusmardi, ketika bercengkrama dengan tetangganya orang Betawi kampung, dia berkata sebagai berikut, “Hai teman-teman, ketahuilah bahwa saudara-saudara ini tidak punya apa-apa? Mereka menjawab serentak, “Kami punya tanah warisan dari nenek moyang kami? Dia lalu berujar, “bukankah kalian membayar Pajak Bumi Bangunan?” Serentak lagi orang kampung menjawab, “Kami juga sebagai Pembayar Pajak yang patuh. Lalu kenapa? “Si Rusmardi berkata, “Itukan artinya saudara-saudara menyewa? Kalau saudara-saudara tidak membayar, pasti saudara akan dieksekusi? Kemudian dia lanjutkan lagi, “Kalau ada misalnya emas atau berlian dibawah tanah itu, kalau saudara gali dan jual, maka saudara akan ditangkap polisi? Lalu orang-orang kampung itu pada bingung dan menjawab, “betul juga ya. Jadi kita ini tidak memiliki apa-apa iya?

Kisah singkat tentang cengkrama saudara Rusmardi dengan orang-orang kampung, ini adalah sebagai contoh bahwa masih banyak rakyat yang belum mengetahui bahwa di negara Republik Indonesia tercinta ini, hak-hak dasar rakyatnya tidak dijamin oleh Undang-undang. Tidak seperti di negara lain, seperti di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia dan sekarang di RRC, dimana hak-hak dasar rakyatnya terutama terhadap penguasaan tanah sangat terlindungi. Maka tidak heranlah kenapa negara-negara itu pada maju dan tumbuh berkembang sangat pesat, dan telah menjadi negara-negara yang ekonominya menuju negara terkaya di dunia.

Penulis selalu berpendapat, kalau orang-orang Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia dan RRC bisa, maka tidak ada alasan untuk kita Indonesia, untuk tidak bisa. Semogalah harapan ini menjadi kenyataan. Insya Allah!

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar